Wow, Realisasi TKD Kalsel Capai 77,92 Persen hingga September 2025: Dorong Stabilitas Fiskal Daerah!

Realisasi TKD Kalsel menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp24,31 triliun hingga September 2025. Angka ini vital untuk stabilitas fiskal dan layanan publik. Simak detailnya!

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengumumkan capaian signifikan dalam realisasi Transfer ke Daerah (TKD). Hingga September 2025, realisasi TKD di Kalsel telah mencapai angka Rp24,31 triliun. Angka ini setara dengan 77,92 persen dari total pagu yang ditetapkan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menyatakan bahwa kinerja positif ini sangat krusial bagi stabilitas fiskal daerah. Capaian tersebut juga berperan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalsel. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah.

Pencapaian realisasi TKD Kalsel yang mendekati triwulan terakhir tahun anggaran 2025 ini menjadi indikator kuat. Ini menunjukkan efektivitas penyaluran dana untuk berbagai program pembangunan. Dana ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Komposisi dan Kinerja Penyaluran Realisasi TKD Kalsel

Catur Ariyanto Widodo menjelaskan bahwa penyaluran TKD di Kalsel masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH). DBH mencapai 57,92 persen dari total TKD, menandakan kuatnya kontribusi sektor sumber daya alam terhadap penerimaan daerah. Realisasi ini menunjukkan peran strategis sumber daya alam dalam mendukung anggaran daerah.

Dari sisi kinerja TKD per pemerintah daerah, Kabupaten Tabalong mencatat realisasi tertinggi sebesar 80,01 persen. Di sisi lain, Kabupaten Barito Kuala menjadi yang terendah dengan capaian 74,22 persen. Perbedaan ini menunjukkan variasi dalam penyerapan anggaran antar daerah.

Penyaluran DBH terealisasi sebesar Rp14,08 triliun atau 81,50 persen dari pagu hingga September 2025. Penyaluran ini mayoritas bersumber dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba-Royalti sebesar Rp12,36 triliun, yang menyumbang 87,80 persen dari total DBH. Angka ini menegaskan pentingnya sektor pertambangan bagi keuangan daerah.

Realisasi Dana Alokasi Umum dan Khusus di Kalsel

Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp6,93 triliun atau 78,37 persen dari pagu. Penyaluran DAU didominasi oleh DAU Block Grant dengan realisasi mencapai Rp6,02 triliun atau 86,91 persen dari total pagu. DAU berperan penting dalam mendukung operasional dan pembangunan dasar di daerah.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih tercatat sebesar Rp237,48 miliar atau 29,81 persen dari pagu. Catur menjelaskan, "Rendahnya realisasi DAK Fisik disebabkan oleh adanya pencadangan pada beberapa bidang DAK Fisik, yang menyebabkan sebagian anggaran belum dapat disalurkan." Namun, penyaluran DAK Fisik tahap kedua di seluruh kabupaten/kota telah berhasil salur seluruhnya, memberikan harapan untuk tahap ketiga.

Sementara itu, DAK Nonfisik terealisasi sebesar Rp1,72 triliun atau 65,41 persen dari pagu. Sebagian besar penyaluran DAK Nonfisik digunakan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp712,81 miliar atau 41,56 persen dari total DAK Nonfisik. Dana ini vital untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas pendidikan.

Dana Desa dan Insentif Fiskal Menguatkan Realisasi TKD Kalsel

Dana Desa juga menunjukkan progres positif dengan realisasi sebesar Rp1,23 triliun atau 83,07 persen dari pagu. Sebanyak 1.871 desa di Kalsel telah menerima penyaluran tahap pertama, sementara penyaluran tahap II telah disalurkan kepada 1.154 desa. Dana ini sangat membantu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp113,73 miliar atau 64,39 persen dari pagu. Dana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Insentif ini diharapkan memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan performa.

Catur Ariyanto Widodo menegaskan bahwa secara keseluruhan, capaian realisasi TKD Kalsel menunjukkan penyaluran yang stabil, tepat waktu, dan progresif. Ini guna mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah serta menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun anggaran. Ia berharap realisasi TKD yang optimal ini terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangan publik yang sehat dan berkeadilan.

"Dengan dukungan TKD, pemerintah daerah di Kalsel dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat penyerapan belanja, dan memperkuat ketahanan fiskal daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Catur, menekankan dampak positif dari penyaluran dana ini.

Sumber: AntaraNews