Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Buleleng memacu peningkatan pelayanan warga Desa Panji dengan optimalisasi Pemanfaatan Dana BKK Buleleng dari Kabupaten Badung untuk berbagai fasilitas publik yang inovatif.

Kejaksaan Negeri Sigi terus mendorong akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa (ADD) di Sigi, Sulawesi Tengah, sekaligus menyelidiki dugaan korupsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.

Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh diduga melakukan penggelembungan anggaran (mark up) atas jasa pembuatan video promosi desa.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius mendongkrak produksi padi Kukar melalui berbagai upaya kolaboratif. Ini dilakukan demi mewujudkan lumbung pangan Kaltim dan mengurangi ketergantungan beras luar daerah.

Kementerian Keuangan melalui DJPb telah merealisasikan Penyaluran TKD NTT sebesar Rp4,37 triliun hingga Februari 2026. Realisasi ini vital untuk mendukung layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Demi menjaga akses penyeberangan masyarakat, Pemerintah Desa Pulau Siumat di Aceh membangun dermaga darurat menggunakan dana desa. Ini solusi sementara untuk dermaga rusak yang sangat dibutuhkan warga.

Potensi penyimpangan kerap terjadi pada proyek pembangunan desa. Misalnya, dalam laporan tertulis pembangunan jalan sepanjang 100 meter, namun hanya 50 meter.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, mendorong Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk memperkuat pengawasan keuangan desa melalui Program Jaga Desa, demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Menjelang Idul Fitri 1447 H, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengeluarkan kebijakan tegas larangan minta THR kepada perusahaan bagi seluruh aparatur wilayah, demi menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menetapkan Direktur Utama PT ISN sebagai tersangka dalam dugaan korupsi program Smart Village Madina, yang merugikan negara Rp1,7 miliar. Simak selengkapnya!

Pada Pasal 20 ayat (3), dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP berupa pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai.

Kades Efendi Noerdin di Aceh Utara berupaya keras bangkitkan ekonomi desa Krueng Lingka pasca banjir bandang. Ia memanfaatkan KDMP dan industri kelapa untuk membuka lapangan kerja baru.

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menegaskan Penanganan Stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor dan komitmen berkelanjutan untuk mencapai target penurunan signifikan pada tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan ultimatum tegas kepada 50 kepala desa untuk segera mengembalikan temuan dana desa senilai Rp40,9 miliar, atau terancam diberhentikan per 1 April 2026. Ultimatum Pengembalian Dana Desa Aceh Barat ini menjadi sor

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan target pemerintah untuk memodernisasi dan memberdayakan 1.000 desa pesisir melalui Program Desa Nelayan Merah Putih pada tahun 2026, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat sektor kelautan.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara melaporkan progres signifikan pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah mencapai puluhan ribu unit, dengan dana Rp45 triliun kini beredar di masyarakat, menandai percepatan ekonomi desa.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk layanan Customer Service Online (CSO), untuk mempercepat pencairan Dana Desa dan meminimalkan kesalahan administrasi yang kerap menghambat penyaluran dana penting

Pemerintah Kabupaten Sigi mengambil tindakan tegas terhadap kepala desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa, memberhentikan sementara tiga kades sebagai langkah pembinaan dan pencegahan kasus hukum di masa mendatang.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae tegaskan kepala desa harus transparan dan tepat waktu dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas mutlak demi pembangunan berkelanjutan dan pelayanan prima masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius perkuat Pengawasan Dana Desa Sulsel melalui sinergi lintas lembaga, melibatkan ABPEDNAS dan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) demi tata kelola transparan.