Dana Desa

Kejari Sukabumi menetapkan Kaur Keuangan Ciheulangtonggoh sebagai tersangka. Dana desa Rp 574 juta diduga diselewengkan. Begini penjelasan jaksa.

Kerusuhan Ilaga di Puncak, Papua Tengah, dipicu protes penyaluran dana desa. Polisi menyiagakan puluhan personel. Ini lokasi yang terdampak.

Kejaksaan Negeri Jayawijaya intensifkan Penyuluhan Hukum Pengelola ADD di delapan kabupaten Papua Pegunungan guna mencegah penyalahgunaan dana desa dan memastikan pembangunan merata.

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Perpusnas berhasil menjangkau jutaan masyarakat dan mengubah persepsi tentang perpustakaan menjadi lebih produktif.

Kejaksaan Tinggi Maluku aktif menggelar penyuluhan dan penerangan hukum di Ambon, perkuat pencegahan korupsi Dana Desa dan memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan serta akuntabel.

Progres pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Manokwari terus berlanjut. Simak detail pencapaian dan target penyelesaiannya yang krusial bagi masyarakat setempat, dengan dukungan Dana Desa yang signifikan.

Pakar UGM Gumilang Aryo Sahadewo menekankan pentingnya Investasi PAUD sejak dini untuk membentuk SDM unggul, meski partisipasi masih rendah. Simak rekomendasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan akses dan pendanaan.

Kementerian Keuangan melalui DJPb melaporkan realisasi penyaluran TKD Papua Barat Daya mencapai Rp1,81 triliun hingga April 2026, memicu pertanyaan tentang percepatan distribusi dana.

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima polisi pada September 2025 dengan nomor LP/A/9/IX/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES GARUT/POLDA JAWA BARAT.

Sebelum menetapkan RCS sebagai tersangka, penyidik Polda DIY telah melakukan gelar perkara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Abpednas menjalin kerja sama strategis mengawasi dana desa dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan transparansi dan efektivitas program pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengintensifkan upaya pencegahan stunting dengan mengoptimalkan peran posyandu, puskesmas, dan edukasi gizi, serta menargetkan 12 lokasi prioritas untuk intervensi yang terkoordinasi.

Realisasi Belanja APBN NTT mencapai Rp10,21 triliun hingga April 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menopang ekonomi dan layanan publik. Simak rinciannya di sini.

Wamendes Ahmad Riza Patria menegaskan kritik program pemerintah, termasuk inisiatif desa, adalah bagian esensial demokrasi. Program KDKMP dan Desa Nelayan dikritik sentralistik dan memangkas Dana Desa.

Dua Kepala Desa di Situbondo menghadapi ancaman pemberhentian sementara setelah gagal menindaklanjuti temuan Inspektorat terkait penggunaan dana desa, menyoroti penegakan regulasi daerah terkait **Pemberhentian Kepala Desa**.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyoroti perlunya percepatan dalam Penyaluran TKD NTT 2026, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mengoptimalkan dukungan APBN.

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Bupati Penajam Paser Utara mendorong desa-desa untuk menggali Potensi Ekonomi Desa Penajam Paser Utara guna menumbuhkan perekonomian masyarakat dan memaksimalkan Dana Desa.

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika melaporkan Penyaluran TKD Mimika pada triwulan pertama 2026 telah mencapai Rp636,96 miliar, atau 25 persen dari total pagu, memicu pertanyaan tentang sisa pagu dan kendala yang ada.