Bupati Banggai Resmikan Pemekaran Desa Mekar Mulya, Dekatkan Pelayanan Publik dan Pembangunan

Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, secara resmi meresmikan pemekaran Desa Persiapan Mekar Mulya di Kecamatan Simpang Raya, Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk mendekatkan serta mendorong pemerataan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Peresmian tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan geografis dan demografis yang ada.

Acara peresmian yang berlangsung pada hari Sabtu ini menandai babak baru bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pemekaran desa menjadi solusi atas kondisi geografis yang luas dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Hal ini juga bertujuan untuk mengatasi kendala jarak tempuh menuju pusat pelayanan desa induk Sumber Mulya.

Menurut Bupati Amirudin, pemekaran desa memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait kebijakan fiskal nasional seperti Dana Desa yang bersumber dari APBN. Meskipun demikian, langkah ini harus ditempuh demi mewujudkan pelayanan yang lebih maju dan merata bagi seluruh warga.

Tantangan dan Tujuan Pemekaran Desa Mekar Mulya

Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, menjelaskan bahwa pemekaran desa, khususnya Desa Persiapan Mekar Mulya, merupakan keputusan penting. Pemekaran ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Simpang Raya. Kondisi geografis yang luas menjadi salah satu pemicu utama.

Jarak tempuh yang cukup jauh dari permukiman warga menuju pusat pelayanan di Desa induk Sumber Mulya selama ini menjadi kendala signifikan. Masyarakat seringkali kesulitan mengakses layanan dasar secara cepat dan mudah. Oleh karena itu, pemekaran Desa Mekar Mulya diharapkan dapat memangkas birokrasi dan waktu tempuh.

Selain mendekatkan pelayanan, pemekaran ini juga didorong oleh keinginan masyarakat untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Warga juga berharap adanya pengelolaan potensi lokal secara mandiri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih inklusif bagi seluruh penduduk.

Tantangan utama dalam proses pemekaran desa adalah kebijakan fiskal nasional, terutama terkait alokasi Dana Desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan dan kemandirian desa baru. Bupati menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi hal ini.

Wilayah dan Kepemimpinan Baru Desa Mekar Mulya

Wilayah Desa Persiapan Mekar Mulya mencakup Dusun III dan Dusun IV dari Desa induk Sumber Mulya. Kedua dusun ini kini menjadi bagian integral dari entitas desa yang baru dibentuk. Pemekaran ini diharapkan membawa dampak positif bagi pengembangan wilayah.

Total penduduk di wilayah desa persiapan ini mencapai sekitar 1.327 jiwa, terdiri dari 432 kepala keluarga. Pusat pemerintahan desa baru akan berkedudukan di Dusun III. Penempatan pusat pemerintahan ini strategis untuk menjangkau seluruh warga.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banggai melantik Liyanto sebagai Pejabat Kepala Desa Persiapan Mekar Mulya. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 400.10/539/DPMD. Liyanto akan menjabat selama tiga tahun ke depan.

Selama masa jabatannya, Pejabat Kepala Desa Liyanto diharapkan dapat fokus pada pembangunan infrastruktur dasar serta pemenuhan persyaratan administratif menuju desa definitif. Ini adalah langkah krusial menuju kemandirian desa.

Harapan Bupati untuk Kemajuan Desa

Bupati Amirudin Tamoreka menaruh harapan besar terhadap pemerintah Desa Persiapan Mekar Mulya. Ia menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Setiap aspek pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan integritas tinggi.

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan efisiensi anggaran. Hal ini juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah desa harus menjadi contoh dalam tata kelola yang baik.

Bupati juga berharap agar pelayanan publik di Desa Mekar Mulya menjadi lebih cepat dan merata. Peningkatan kualitas pelayanan akan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk pembangunan inklusif.

Lebih lanjut, pemekaran ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi potensi lokal guna meningkatkan perekonomian. Pemanfaatan sumber daya setempat secara maksimal akan menciptakan kemandirian ekonomi. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews