Transfer APBN Kaltim 2025 Capai Rp40,2 Triliun, Dorong Pembangunan Daerah

Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan melaporkan Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 mencapai Rp8,05 triliun, menandakan distribusi dana yang merata untuk layanan publik.

Realisasi belanja pemerintah pusat di Kalimantan Timur hingga Februari 2026 mencapai Rp1,69 triliun, didominasi proyek jalan tol IKN. Simak rincian serapan anggaran Belanja Pusat Kaltim di sini.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di NTT mencapai Rp23,05 triliun hingga akhir 2025. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan kesej

Hingga akhir 2025, Realisasi Belanja APBN Kalsel mencapai Rp40,34 triliun. Angka ini menunjukkan peran fiskal pemerintah yang optimal dalam menopang perekonomian lokal dan mendorong pembangunan.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi TKD Kalsel mencapai Rp30,13 triliun hingga akhir 2025, berperan strategis dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan revisi signifikan terhadap Rancangan APBD 2026 menyusul penurunan drastis pendapatan transfer dari pemerintah pusat, memicu penyesuaian total penerimaan daerah.

Realisasi TKD Kalsel per Oktober 2025 mencapai Rp25,72 triliun atau 84,18 persen dari pagu Rp30,55 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. DJPb Kalsel terus mendorong optimalisasi dana daerah.

Realisasi TKD Kalsel menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp24,31 triliun hingga September 2025. Angka ini vital untuk stabilitas fiskal dan layanan publik. Simak detailnya!

Realisasi TKD Sumsel hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp25,86 triliun dari total pagu Rp34,51 triliun, menunjukkan komitmen daerah dalam mempercepat layanan publik.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran Dana TKD Papua Barat telah mencapai Rp5,11 triliun per awal Agustus 2025. Simak daerah mana yang paling cepat menyerap anggaran!

Tim BPK Perwakilan Bali memulai pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Badung selama 35 hari. Langkah ini diharapkan optimalkan pendapatan daerah dan memastikan akuntabilitas keuangan dalam Pemeriksaan Pajak Badung.

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai wajar keberatan kepala daerah atas Pemotongan TKD oleh Kemenkeu, mengungkap dampak ganda dan usulan perubahan sistem pemilihan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran demi optimalisasi TKD yang mencapai Rp1.300 triliun, akankah tantangan ini berhasil diwujudkan?

PTPN IV PalmCo salurkan bantuan sosial kepada lebih dari 1.000 anak yatim-duafa dan perbaiki 16 rumah ibadah hingga Juni 2026, wujudkan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan.

Polda Sulsel dan Pemkot Makassar bersinergi menyalurkan bantuan vital bagi warga Pulau Lanjukang, menegaskan komitmen kepedulian terhadap masyarakat terluar dan memperkuat Bantuan Polda Sulsel Pemkot Makassar.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong 328 kepala kampung untuk memperkuat Sinergi Pembangunan Jayawijaya, memastikan program terlaksana demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Simak selengkapnya!

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperluas cakupan Jaminan Sosial Pekerja Rentan dengan menyiapkan penyaluran BPJS Ketenagakerjaan bagi 27 ribu orang, bagian dari target 33 ribu pekerja rentan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat komitmen menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, fondasi penting penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang akurat dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggandeng Forum Tokoh Peduli Aceh Barat (FTPAB) memulai pembangunan rumah dhuafa bagi warga miskin, mengatasi kebutuhan mendesak akan hunian layak.