Audit Bpk

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera memulai pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 di Sulawesi Tengah, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan akan melakukan penutupan SPPG yang terbukti melanggar aturan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah adanya temuan makanan tidak layak konsumsi, menegaskan komitmen penutupan SPPG Gorontalo.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra intensifkan penyelidikan kasus korupsi bibit Disbun Sultra tahun anggaran 2024. Sebanyak 20 saksi telah diperiksa, mengindikasikan adanya proyek fiktif senilai miliaran rupiah yang merugikan negara.

Penyidik Kejati Papua masih menanti hasil audit BPK untuk menuntaskan kasus korupsi Bulog Wamena, yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 37 miliar dan telah memeriksa 19 saksi.

Badan Kesbangpol Rejang Lebong telah mencairkan Rp1,8 miliar Bantuan Partai Politik untuk sembilan parpol. Penyaluran ini sempat tertunda karena audit BPK, namun kini tuntas. Siapa saja penerimanya?

Tim BPK Perwakilan Bali memulai pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Badung selama 35 hari. Langkah ini diharapkan optimalkan pendapatan daerah dan memastikan akuntabilitas keuangan dalam Pemeriksaan Pajak Badung.

Direktur Utama PDAM Lombok Tengah mengklaim penyaluran dana CSR PDAM Lombok Tengah senilai lebih dari Rp200 juta telah sesuai aturan, termasuk hasil audit BPK. Simak rinciannya!

Perumda Dharma Jaya gencar lakukan transparansi Dharma Jaya dan perbaiki tata kelola demi jaga kepercayaan publik di tengah isu manipulasi pajak. Apa saja langkah konkretnya?