Pajak Daerah Kalsel Tumbuh 11,26 Persen, Sinyal Kuat Ekonomi Kerakyatan Awal 2026

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) melaporkan pertumbuhan pajak daerah yang impresif sebesar 11,26 persen di awal tahun 2026. Peningkatan ini terjadi dari Rp398,23 miliar menjadi Rp443,08 miliar pada Januari 2026. Angka ini menjadi indikator kuat penguatan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menjelaskan bahwa realisasi pajak daerah merupakan motor utama penggerak kemandirian fiskal. Masyarakat Kalsel menunjukkan kepatuhan pajak yang sangat tinggi, khususnya pada sektor kendaraan bermotor.

Pertumbuhan positif ini terjadi pada Januari 2026 dan berlokasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sektor-sektor vital seperti kendaraan bermotor, pariwisata, dan konsumsi daerah menjadi penyumbang utama.

Pertumbuhan pajak daerah Kalsel sebesar 11,26 persen menjadi bukti nyata. Ini menunjukkan potensi besar kemandirian fiskal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Catur Ariyanto Widodo menekankan pentingnya peran pajak daerah. Ini sebagai tulang punggung pembangunan dan pelayanan publik.

Total pendapatan daerah Kalsel secara keseluruhan mencapai angka Rp2,04 triliun pada bulan pertama. Pemerintah Provinsi Kalsel mengumpulkan nominal pendapatan tertinggi sebesar Rp652,66 miliar.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menunjukkan kinerja membanggakan. Mereka menorehkan prestasi sebagai daerah dengan persentase capaian target tertinggi.

Sektor kendaraan bermotor memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah Kalsel. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor menyumbang angka sebesar Rp244,83 miliar.

Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) juga mencatatkan kenaikan signifikan. Angka ini melonjak 31,84 persen dari Rp34,77 miliar menjadi Rp45,84 miliar.

Sektor pariwisata dan konsumsi daerah turut menunjukkan geliat positif. Pajak hiburan melonjak hingga 37,92 persen sebagai indikator pulihnya aktivitas masyarakat.

Pajak restoran juga menyumbangkan pendapatan sebesar Rp24,78 miliar. Ini tumbuh sebesar 17,82 persen, menunjukkan peningkatan konsumsi di daerah.

Pemerintah pusat tetap berkomitmen menjaga stabilitas arus kas daerah. Penyaluran dana transfer sebesar Rp1,55 triliun mendukung keberlanjutan berbagai program strategis nasional dan pelayanan publik.

Koordinasi antar-lembaga terjalin sangat harmonis. Ini guna memastikan penyerapan anggaran berjalan secara tepat waktu, ujar Catur.

DJPb Kalsel terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Tren positif sektor pajak dapat memicu akselerasi pembangunan infrastruktur daerah.

Sinergisitas seluruh pemangku kepentingan sangat penting. Ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Sumber: AntaraNews