DJKN Kalselteng Lampaui Target: Realisasi PNBP Kalsel 2025 Capai Rp31,95 Miliar

Kantor Wilayah DJKN Kalselteng berhasil melampaui target, mencatat Realisasi PNBP Kalsel 2025 sebesar Rp31,95 miliar meskipun terjadi penurunan pada beberapa sektor. Simak detailnya!

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah (DJKN Kalselteng) berhasil mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan negara. Pada tahun 2025, Realisasi PNBP Kalsel mencapai angka Rp31,95 miliar. Angka ini secara signifikan melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya sebesar Rp31,62 miliar.

Pencapaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, terdapat beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengalami penurunan secara tahunan. Penurunan ini menjadi perhatian khusus bagi DJKN Kalselteng untuk evaluasi lebih lanjut.

Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Tetik Fajar Ruwandari, menyatakan bahwa realisasi tersebut mencerminkan optimalnya pengelolaan aset. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan daerah akan terus diperkuat. Tujuannya untuk menjaga kontribusi PNBP secara berkelanjutan di masa mendatang.

Detail Realisasi PNBP Kalsel dan Penurunan Sektor

Realisasi PNBP Kalsel pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp31,95 miliar. Angka ini melampaui target pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp31,62 miliar. Meskipun demikian, capaian ini mengalami penurunan sebesar 6,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerimaan negara bukan pajak di wilayah tersebut.

Tetik Fajar Ruwandari menjelaskan bahwa penurunan terjadi pada beberapa jenis PNBP. Di antaranya adalah PNBP Badan Layanan Umum, PNBP lelang, dan PNBP Penilaian Negara. Fluktuasi ini memerlukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor penyebabnya. Upaya strategis perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas penerimaan di masa depan.

Secara spesifik, PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp19,88 miliar. Angka ini turun 1,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, PNBP dari kegiatan lelang tercatat Rp12,04 miliar. Sektor lelang mengalami penurunan lebih signifikan, yakni sebesar 18,35 persen dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya inovasi dalam pelaksanaan lelang.

Selain itu, PNBP dari Penilaian Negara juga menunjukkan penurunan yang drastis. Realisasinya sebesar Rp28,18 juta, dengan penurunan 62,18 persen secara tahunan. Data ini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses dan kebijakan penilaian negara. Tujuannya untuk mengidentifikasi area perbaikan dan peningkatan kinerja.

Kinerja Pengelolaan BMN dan Lelang di Kalsel

Selain pencapaian PNBP, DJKN Kalselteng juga mengelola aset negara yang signifikan. Nilai Barang Milik Negara (BMN) di Kalimantan Selatan mencapai Rp66,16 triliun yang tersebar pada 622 satuan kerja. Pengelolaan BMN yang efektif sangat krusial untuk mendukung operasional pemerintah dan pembangunan daerah.

Sepanjang tahun 2025, nilai pokok lelang yang berhasil dicatat di wilayah kerja DJKN Kalselteng mencapai Rp833,74 miliar. Meskipun PNBP dari lelang mengalami penurunan, volume kegiatan lelang tetap tinggi. Ini menunjukkan potensi besar dari sektor lelang dalam menghasilkan penerimaan negara. Optimalisasi proses lelang dapat menjadi fokus utama.

Penerimaan dari piutang negara juga memberikan kontribusi penting. DJKN Kalselteng berhasil membukukan penerimaan sebesar Rp2,58 miliar dari piutang negara. Upaya penagihan piutang negara terus dilakukan secara intensif. Hal ini untuk memastikan hak-hak keuangan negara dapat terpenuhi secara maksimal.

Di bidang penilaian, DJKN Kalselteng melaksanakan 241 kegiatan penilaian. Nilai wajar hasil penilaian tersebut mencapai Rp58,81 miliar. Kegiatan penilaian ini penting untuk menentukan nilai aset negara. Penilaian yang akurat mendukung pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan kekayaan negara.

Wilayah Kerja dan Strategi Optimalisasi Aset

Wilayah kerja Kanwil DJKN Kalselteng mencakup Provinsi Kalimantan Selatan secara luas. Area ini meliputi dua kota dan sebelas kabupaten. Kota-kota tersebut adalah Banjarmasin dan Banjarbaru. Sementara itu, kabupaten yang termasuk adalah Banjar, Balangan, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin. Luasnya cakupan wilayah ini menuntut koordinasi yang kuat.

Tetik Fajar Ruwandari menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi. Sinergi ini akan dilakukan dengan pemangku kepentingan daerah. Tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara menyeluruh. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Pengelolaan aset negara yang optimal tidak hanya berfokus pada penerimaan. Namun juga pada pemanfaatan aset untuk kesejahteraan masyarakat. DJKN Kalselteng berupaya menjaga kontribusi PNBP secara berkelanjutan. Hal ini melalui berbagai program dan kebijakan yang inovatif. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan strategi yang terencana dan pelaksanaan yang konsisten, DJKN Kalselteng optimis. Mereka dapat terus meningkatkan kinerja pengelolaan kekayaan negara. Peningkatan ini akan berdampak positif pada Realisasi PNBP Kalsel di tahun-tahun mendatang. Ini juga akan memperkuat fondasi keuangan negara di Kalimantan Selatan.

Sumber: AntaraNews