Pengelolaan Aset

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

Pemerintah Kota Makassar berhasil mengamankan 24 aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan senilai Rp371 miliar sepanjang tahun 2025, memastikan pengelolaan optimal untuk kepentingan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB berencana menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali berbagai sumber pendapatan baru, termasuk potensi triliunan dari ALKI II, untuk kemandirian fiskal daerah.

Kantor Wilayah DJKN Kalselteng berhasil melampaui target, mencatat Realisasi PNBP Kalsel 2025 sebesar Rp31,95 miliar meskipun terjadi penurunan pada beberapa sektor. Simak detailnya!

Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Tirta Pakuan untuk transparan dalam pengelolaan APBD 2026, menyoroti akuntabilitas dan peningkatan pelayanan air bersih bagi warga.

BPAD DKI Jakarta menargetkan pendapatan fantastis Rp805 miliar pada 2026. Simak strategi pengelolaan aset daerah yang menjadi kunci pencapaian Target Pendapatan BPAD DKI ini.

Pemerintah Kota Bukittinggi secara terbuka mengundang investor daerah dan nasional untuk menanam modal, membuka peluang investasi Bukittinggi demi pembangunan kota yang menguntungkan dan berkelanjutan.

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah kota menerapkan digitalisasi aset guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan transparansi, dan menarik investor.

Pemerintah Kota Bandung secara tegas menyatakan kepemilikan sah atas lahan Bandung Zoo dengan bukti sertifikat hak milik. Konflik pengelolaan lahan Bandung Zoo ini masih menunggu kejelasan dari Kementerian Kehutanan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berhasil mencapai 95 persen dalam pencatatan asetnya. Namun, BPK masih menyoroti aset mangkrak senilai miliaran rupiah. Apa saja temuan BPK?