Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Sulsel Capai Rp2,21 Triliun per Februari 2026: Efektivitas Anggaran Terjaga

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Hari Utomo, mengungkapkan realisasi belanja pemerintah pusat di provinsi tersebut mencapai angka Rp2,21 triliun hingga 28 Februari 2026. Angka ini merepresentasikan 9,19 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24,05 triliun.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan nasional serta program-program kementerian dan lembaga yang telah direstrukturisasi.

Kebijakan belanja negara ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah tetap efektif dan efisien. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata yang positif bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai di Sulawesi Selatan

Dari total realisasi belanja pemerintah pusat di Sulawesi Selatan, belanja pegawai menyumbang porsi signifikan dengan angka Rp1,51 triliun. Jumlah ini mencapai 13,56 persen dari pagu anggaran sebesar Rp11,13 triliun.

Anggaran belanja pegawai dialokasikan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, dan uang lembur. Penerima manfaat meliputi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bertugas di wilayah tersebut.

Alokasi ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur negara dan tenaga pendidik. Dukungan finansial ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan publik di berbagai sektor.

Alokasi Belanja Barang dan Dukungan Operasional

Selain belanja pegawai, realisasi belanja barang tercatat sebesar Rp649,99 miliar hingga Februari 2026. Angka ini merupakan 7,08 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9,18 triliun.

Dana belanja barang ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Ini termasuk layanan perkantoran pada 727 satuan kerja dari 47 kementerian dan lembaga yang ada.

Efisiensi dalam belanja barang sangat krusial untuk menjaga operasional pemerintahan tetap berjalan optimal. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran memastikan dukungan logistik dan administrasi bagi seluruh unit kerja.

Investasi Belanja Modal dan Bantuan Sosial

Belanja modal menunjukkan realisasi sebesar Rp47,78 miliar atau 1,29 persen dari pagu Rp3,7 triliun hingga akhir Januari 2026. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai proyek infrastruktur penting di Sulawesi Selatan.

Beberapa proyek yang didanai antara lain preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.

Sementara itu, belanja bantuan sosial yang dialokasikan sebesar Rp25 miliar telah tersalurkan Rp2,32 miliar. Dana ini digunakan untuk asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, serta korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV.

Investasi dalam belanja modal dan bantuan sosial ini menegaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial. Kedua aspek ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sumber: AntaraNews