APBD NTB 2026 Turun Rp849 Miliar, Pembangunan Infrastruktur Fisik Terancam Terbatas

APBD NTB 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp849 miliar, berpotensi membatasi pembangunan infrastruktur dan mengancam ruang fiskal daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan drastis sebesar Rp849 miliar. Penurunan ini menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB yang mengesahkan R-APBD 2026 di Mataram pada Jumat (28/11).

Anggota Badan Anggaran DPRD NTB, Humaidi, menjelaskan bahwa pembahasan APBD 2026 ini merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026. Proses pembahasan berlangsung secara maraton antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencapai kesepakatan.

Kesepakatan tersebut menghasilkan total pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp5,6 triliun, turun 13,09 persen dibandingkan APBD-Perubahan (APBD-P) 2025 yang mencapai Rp6,4 triliun. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program-program pembangunan di NTB.

Penurunan Pendapatan Daerah dan Ketergantungan pada PAD

Penurunan total pendapatan APBD NTB 2026 sebagian besar dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah. Anggota DPRD NTB Dapil Kabupaten Lombok Tengah, Humaidi, secara spesifik menyebutkan bahwa transfer pemerintah pusat menurun 28,96 persen dan transfer antar daerah anjlok 64,37 persen.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB menunjukkan tren positif dengan target Rp3 triliun, meningkat Rp233 miliar atau 8,31 persen dari APBD-P 2025. Peningkatan PAD ini didominasi oleh kenaikan pajak daerah sebesar 10,77 persen, retribusi daerah 7,29 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6,22 persen. Namun, lain-lain PAD yang sah justru turun signifikan 25,38 persen.

Kondisi ini, menurut Humaidi, "membuat ruang fiskal daerah semakin tergantung pada kemampuan PAD sebagai sumber pendapatan utama 2026." Ketergantungan yang lebih besar pada PAD menuntut optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor lokal untuk menopang kebutuhan anggaran. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga ditetapkan Rp46 miliar, turun tajam 90,1 persen dari APBD-P 2025.

Dampak Penurunan Belanja terhadap Pembangunan Infrastruktur

Belanja daerah dalam APBD NTB 2026 ditetapkan sebesar Rp5,7 triliun, turun Rp745 miliar atau 11,47 persen dibandingkan APBD-P 2025. Penurunan ini terjadi pada hampir seluruh komponen belanja operasi, seperti belanja barang dan jasa (-11,30 persen), belanja hibah (-18,36 persen), dan belanja bunga (-22,77 persen). Belanja pegawai juga turun 5,33 persen dan belanja bantuan sosial berkurang 13,47 persen.

Penurunan paling signifikan terlihat pada belanja modal, yang anjlok Rp414 miliar atau 70,48 persen, dari Rp587 miliar di APBD-P 2025 menjadi hanya Rp173 miliar di APBD 2026. Penurunan ini terutama terjadi pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi (-94,12 persen), gedung dan bangunan (-78,06 persen), serta peralatan dan mesin (-63,16 persen). Hanya belanja modal tanah yang menunjukkan kenaikan 27,98 persen.

Humaidi menegaskan bahwa "kondisi ini menandakan ruang pembangunan infrastruktur fisik semakin terbatas, sehingga investasi modal harus sangat selektif pada kawasan berdaya ungkit ekonomi tinggi, seperti produksi pangan, nelayan, dan desa wisata." Alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) juga turun 8,59 persen menjadi Rp15 miliar, padahal NTB merupakan wilayah rawan bencana.

Postur Pembiayaan dan Harapan Gubernur

Pada postur pembiayaan, rancangan yang diajukan pemerintah provinsi menetapkan pembiayaan netto sebesar Rp6,87 miliar, turun sangat signifikan dari target APBD-P 2025 sebesar Rp96,04 miliar. Penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp234 miliar, meningkat 39,56 persen, yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan di APBD NTB 2026 dianggarkan Rp122 miliar, turun 23,63 persen dibandingkan APBD-P 2025. Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. "Sementara penyertaan modal daerah tidak dianggarkan pada tahun 2026, setelah pada APBD-P 2025 masih terdapat alokasi Rp8 miliar," tambah Humaidi.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas suasana objektif dan terbuka selama pembahasan APBD 2026. Iqbal berharap, "APBD 2026 ini sebisa mungkin bisa inklusif dan berkelanjutan dirasakan manfaatnya." Ia juga mengakui bahwa "postur anggaran belanja kita masih jauh dari ideal," menandai tantangan besar bagi pemerintahan Iqbal-Dinda.

Sumber: AntaraNews