DPRD Jabar Soroti 350 Kegiatan dalam RAPBD Jabar 2026: Anggaran Turun Akibat TKD

DPRD Jawa Barat mengungkapkan RAPBD Jabar 2026 akan memuat 350 kegiatan dengan total volume anggaran sekitar Rp29,1 triliun, namun menghadapi tantangan penurunan akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah menerima nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Dokumen penting ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Bandung, pada Rabu malam.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa dalam RAPBD Jabar 2026 ini, direncanakan akan ada total 350 kegiatan dan 1.350 sub kegiatan. Pembahasan lebih lanjut mengenai rancangan anggaran ini akan melibatkan fraksi, komisi, hingga finalisasi di Badan Anggaran DPRD Jabar.

Volume APBD Jabar tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp29,1 triliun. Angka ini mencakup pendapatan daerah sebesar Rp28,78 triliun, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp28,49 triliun, serta rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Detail Anggaran RAPBD Jabar 2026

Berdasarkan ikhtisar keuangan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, volume APBD Jabar tahun 2026 secara keseluruhan diproyeksikan mencapai Rp29,1 triliun. Rinciannya, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp28,78 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp28,49 triliun. Selain itu, terdapat rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp380,82 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp666,81 miliar.

MQ Iswara menjelaskan bahwa angka-angka ini masih bersifat tentatif dan kemungkinan bisa berubah selama proses pembahasan di DPRD Jabar. "Ini kalau tidak berubah. Mungkin nilainya nanti yang naik atau turun ya. Setelah nota keuangan ini disampaikan, RAPBD 2026 akan dibahas di fraksi, komisi, dan finalnya dibahas di Badan Anggaran DPRD Jabar," kata Iswara di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu malam.

Meskipun demikian, Iswara menegaskan bahwa pembahasan yang telah dilakukan selama ini sudah cukup mendetail dan telah mengakomodasi berbagai program kegiatan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Jabar.

Tantangan Penurunan Anggaran dan Strategi Efisiensi

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan RAPBD Jabar 2026 adalah proyeksi penurunan keuangan daerah dibandingkan tahun 2025. Iswara menekankan bahwa keuangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 akan lebih rendah akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,45 triliun. Kondisi ini menuntut Pemprov Jabar untuk melakukan penyesuaian anggaran secara cermat.

Untuk mengatasi penurunan anggaran ini, Pemprov Jabar akan menerapkan strategi efisiensi pada belanja penunjang kegiatan. Langkah-langkah efisiensi meliputi pengurangan biaya perjalanan dinas, makan minum, alat tulis kantor (ATK), kunjungan ke luar provinsi, serta efisiensi pada staf-staf pendamping. Tujuannya adalah memastikan program-program esensial tetap berjalan tanpa hambatan.

Iswara menegaskan bahwa meskipun ada efisiensi, target-target pembangunan yang telah dirancang tidak akan dikurangi. "Sehingga target yang telah dirancang dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, daya beli, Kemudian laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan investasi, kondisi kemantapan jalan tidak ada yang kita kurangi. Termasuk hibah mandatory spending, sosialisasi media tetap ada," ucap Iswara, menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan daerah.

Proses Pembahasan dan Harapan DPRD Jabar

Penyampaian nota keuangan RAPBD 2026 merupakan langkah awal dalam siklus perencanaan anggaran tahunan. Setelah nota keuangan disampaikan, proses pembahasan akan dilanjutkan secara intensif di tingkat fraksi dan komisi DPRD Jabar. Tahap ini penting untuk memastikan setiap aspek anggaran ditinjau secara menyeluruh dan aspirasi masyarakat terakomodasi.

Finalisasi RAPBD Jabar 2026 akan dilakukan di Badan Anggaran DPRD Jabar, yang bertugas menyelaraskan berbagai usulan dan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Proses ini diharapkan menghasilkan anggaran yang optimal dan berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Barat.

DPRD Jabar berharap, meskipun menghadapi tantangan penurunan anggaran akibat tertundanya TKD, program-program strategis pemerintah provinsi tetap dapat berjalan efektif. Komitmen untuk mempertahankan target-target pembangunan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pembahasan anggaran ini.

Sumber: AntaraNews