DPRD Jabar Kritik Kesenjangan dan Efisiensi APBD Jabar 2026 Senilai Rp28,78 Triliun

Rapat Paripurna DPRD Jabar menyoroti Rancangan APBD Jabar 2026 sebesar Rp28,78 triliun. Fraksi-fraksi mengkritik efisiensi, keadilan fiskal, dan kinerja birokrasi, memicu pertanyaan besar tentang prioritas anggaran.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis (14/11) menjadi sorotan utama. Berbagai fraksi menyampaikan kritik tajam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jabar Tahun Anggaran 2026. Anggaran senilai Rp28,78 triliun ini dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Kritik tersebut mencuat di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan. Tiga fraksi utama, yakni PDIP, PKB, dan Demokrat, secara langsung menyuarakan pandangan mereka. Mereka menyoroti arah kebijakan pembangunan dan prioritas belanja daerah.

Isu-isu krusial yang diangkat meliputi efisiensi belanja, keadilan fiskal, dan evaluasi kinerja birokrasi. Kesenjangan pembangunan antar wilayah serta porsi belanja rutin yang tinggi menjadi perhatian serius. Hal ini memicu pertanyaan mengenai pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

Sorotan Fraksi PDIP: Efisiensi Belanja dan Penciptaan Lapangan Kerja

Fraksi PDIP dalam pandangannya menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah dalam APBD Jabar 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Mereka menyoroti porsi belanja rutin yang masih sangat tinggi dibandingkan alokasi untuk program pembangunan. "Belanja operasi masih terlalu besar untuk keperluan penunjang," kata anggota Fraksi PDIP Bayu Satya Prawira.

Bayu menambahkan bahwa struktur anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan belanja pegawai yang lebih besar daripada belanja kegiatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya inefisiensi dalam alokasi anggaran. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,20 persen juga tidak boleh menutupi fakta bahwa sektor padat karya masih menghadapi tekanan PHK.

"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menutupi fakta bahwa penciptaan lapangan kerja melemah," tegas Bayu Satya Prawira. Fraksi ini mendesak agar APBD Jabar 2026 lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Fraksi PKB: Keadilan Pembangunan dan Ketimpangan Struktural

Fraksi PKB DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa APBD Jabar 2026 harus menjadi momentum untuk mengembalikan semangat keadilan pembangunan. Anggota Fraksi PKB Lilah Sahrul Mubarok menyoroti ketimpangan yang masih terjadi. "Pembangunan Jabar masih berat sebelah," ujarnya.

Lilah menjelaskan bahwa koridor industri di wilayah utara Jawa Barat tumbuh pesat, namun wilayah selatan masih tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan akses ekonomi rakyat. Kesenjangan ini terlihat jelas dalam aspek infrastruktur, pendidikan, dan akses ekonomi rakyat. PKB mengapresiasi penyusunan APBD 2026, tetapi menilai tantangan terbesar Jabar adalah ketimpangan struktural.

"Keadilan bukan soal siapa yang mendapat dan siapa yang tertinggal, melainkan bagaimana semua daerah tumbuh bersama," kata Lilah. Fraksi ini mendorong alokasi anggaran yang lebih merata untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah di Jawa Barat.

Desakan Fraksi Demokrat: Belanja Produktif dan Evaluasi Kinerja

Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat menyoroti pentingnya memastikan Raperda APBD Jabar 2026 tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disepakati. Anggota Fraksi Demokrat Jaenal Aripin menekankan perlunya belanja yang produktif dan berpihak kepada rakyat. "Belanja harus diarahkan pada sektor produktif," katanya.

Sektor-sektor yang dimaksud meliputi infrastruktur dasar, layanan publik, pangan, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Demokrat juga mendorong evaluasi kinerja pejabat eselon II dan III yang dianggap belum optimal dalam mendukung kinerja gubernur. Evaluasi ini penting untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Jaenal Aripin juga menambahkan bahwa struktur pendapatan daerah masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. "Beberapa pos pendapatan mengalami penurunan target, padahal potensinya masih besar," ucapnya. Fraksi ini mendesak pemerintah provinsi untuk lebih proaktif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Detail Anggaran APBD Jabar 2026

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melalui Wakil Gubernur Erwan Setiawan, telah menyampaikan nota pengantar Raperda APBD 2026. Total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp28,78 triliun. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp28,49 triliun.

Rincian lebih lanjut menunjukkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp380,82 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp666,81 miliar. Angka-angka ini menjadi dasar bagi pembahasan dan kritik yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat, menunjukkan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah.

Sumber: AntaraNews