Tahukah Anda? DPRD Jabar Optimalkan Air Tanah Mulai November 2025 Demi Hemat Rp9 Miliar Anggaran Rapat!

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar) akan mengambil langkah signifikan untuk efisiensi anggaran. Mereka berencana mengoptimalkan penggunaan air tanah di Gedung DPRD Jabar. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada November 2025.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap proyeksi penghematan anggaran besar di tahun 2026. Penggunaan air tanah diharapkan mampu menekan biaya operasional air perpipaan bulanan. Tujuannya adalah untuk mencapai batas bawah pengeluaran.

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Dodi Sukmayana, menjelaskan detail inisiatif ini. Menurutnya, inovasi ini akan mengurangi ketergantungan pada layanan PDAM. Ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk efisiensi.

Penggunaan air tanah menjadi fokus utama dalam upaya penghematan ini. "Penghematan air, dengan cara air digunakan dari tanah yang ada di Sekretariat DPRD tidak menggunakan PDAM, sehingga biaya langganan air hanya abodemen saja," kata Dodi Sukmayana. Ini menunjukkan komitmen untuk menekan biaya operasional.

Selain air, kebijakan efisiensi juga merambah sektor lain. Penerapan kerja dari rumah (WFH) dengan kuota 50 persen bagi sekitar 133 pegawai Sekretariat DPRD Jabar turut diberlakukan. Kebijakan ini diproyeksikan akan menurunkan biaya listrik dan internet bulanan secara signifikan.

Terkait konsumsi listrik, DPRD Jabar akan mengoptimalkan sumber energi alternatif. Panel surya akan dipasang di atap gedung untuk menekan anggaran listrik bulanan. Sementara itu, langganan internet berbayar akan dihentikan dan diganti dengan memaksimalkan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat.

Efisiensi juga menyentuh aspek jamuan dalam rapat-rapat. Mulai November 2025, snack pada rapat pagi akan dihilangkan. Demikian pula, makan siang dalam bentuk buffet tidak akan lagi disajikan untuk rapat-rapat setelahnya.

"Jadi, nanti di rapat pagi kita memberikan air dan tidak ada snack. Kalaupun sampai siang lewat jam 12.00, baru dikasih nasi boks dan tidak ada makanan yang disajikan dalam bentuk buffet atau parasmanan," jelas Dodi. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak esensial.

Dampak dari kebijakan ini sangat terasa pada anggaran kegiatan rapat. Anggaran untuk giat dan jamuan yang semula Rp11 miliar, akan dipangkas drastis menjadi Rp2 miliar untuk tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp800 juta dialokasikan khusus untuk air minum dan kegiatan rapat saja.

Langkah penghematan ini merupakan respons langsung terhadap penurunan signifikan APBD Jawa Barat 2026. Total APBD Jabar yang semula diproyeksikan Rp31,1 triliun, direvisi menjadi Rp28,6 triliun. Ini berarti ada penurunan sebesar Rp2,4 triliun.

Penurunan anggaran ini diakibatkan oleh penundaan dana transfer pusat ke daerah. Beberapa pos anggaran yang terdampak meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) juga terkoreksi dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.

Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar dihapus sepenuhnya. DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalami koreksi, dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun. Kondisi ini menuntut adaptasi dan efisiensi di berbagai lini.

Dodi Sukmayana menegaskan bahwa uji coba efisiensi akan dilakukan bertahap. Tujuannya agar pegawai terbiasa dengan sistem baru tanpa mengganggu kinerja kelembagaan. "Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat," pungkasnya.

Sumber: AntaraNews