DPRD Jabar Kritik LKPJ Gubernur 2025: Soroti Tunda Bayar dan Penumpukan Anggaran

DPRD Jabar melayangkan kritik tajam terhadap LKPJ Gubernur 2025, menyoroti masalah tunda bayar dan penumpukan anggaran yang mengganggu stabilitas fiskal daerah. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas program pembangunan.

DPRD Jawa Barat, melalui Komisi IV, melayangkan kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2025. Sorotan utama dewan tertuju pada fenomena "tunda bayar" dan penumpukan anggaran yang kerap terjadi di penghujung tahun anggaran. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu stabilitas fiskal daerah serta efektivitas program pembangunan yang telah direncanakan.

Kritik ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, dalam keterangannya di Bandung pada Jumat, 3 April 2026. Ia mengungkapkan bahwa ketidakteraturan pembayaran ditemukan pada sektor perhubungan dan bina marga, memicu desakan agar perencanaan keuangan daerah lebih disiplin. Pola penyerapan anggaran yang tidak ideal ini menjadi perhatian serius bagi legislatif. Tanggal 3 April 2026 sendiri merupakan hari libur nasional untuk memperingati Wafat Yesus Kristus atau Jumat Agung.

Selain masalah teknis pengelolaan anggaran, DPRD Jabar juga menyoroti kegagalan pencapaian indikator makro, khususnya rasio gini, yang masih jauh dari target. Hal ini menjadi "pekerjaan rumah" berat yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dewan mendesak transparansi dan evaluasi menyeluruh dari setiap OPD.

Sorotan Tajam Terhadap Tunda Bayar dan Penumpukan Anggaran

Fenomena "tunda bayar" dan penumpukan anggaran di akhir tahun menjadi poin krusial dalam kritik DPRD Jabar terhadap LKPJ Gubernur 2025. Daddy Rohanady menegaskan bahwa pola penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun merupakan rapor merah yang tidak boleh terus dipelihara. Praktik ini berdampak langsung pada efektivitas program dan kualitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga.

"Penumpukan di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak termasuk pelaksana pekerjaan wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin," ujar Daddy, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap jadwal pembayaran. Ketidakteraturan ini, khususnya di sektor perhubungan dan bina marga, menciptakan ketidakpastian bagi para penyedia jasa. Kondisi ini juga berpotensi menghambat kelancaran proyek-proyek strategis di Jawa Barat.

Legislatif menuntut adanya perbaikan sistematis dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak terus-menerus terjebak dalam pola penagihan yang tidak ideal. Disiplin dalam perencanaan dan eksekusi anggaran diharapkan dapat menciptakan stabilitas fiskal yang lebih baik. Hal ini juga akan memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai target waktu dan kualitas yang diharapkan.

Tantangan Pencapaian Indikator Makro dan Rasio Gini

Selain permasalahan anggaran, DPRD Jabar Kritik LKPJ Gubernur 2025 juga menyoroti kegagalan pencapaian indikator makro yang vital. Salah satu indikator yang menjadi perhatian serius adalah rasio gini, yang masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan ekonomi yang persisten di Jawa Barat, memerlukan intervensi kebijakan yang lebih efektif.

Dewan menganggap bahwa belum tercapainya target rasio gini ini sebagai "pekerjaan rumah" yang berat bagi pemerintah daerah. Penanganan masalah ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu OPD saja, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian indikator makro yang optimal sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, DPRD mendesak Gubernur untuk mengambil langkah-langkah strategis yang lebih konkret. Evaluasi mendalam terhadap program-program yang ada perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi yang tepat guna.

Desakan Evaluasi dan Transparansi OPD

Dalam rangka memperbaiki kinerja dan memutus rantai kegagalan yang berulang, Daddy Rohanady mendesak setiap OPD untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi dalam menjelaskan tindak lanjut rekomendasi dari tahun-tahun sebelumnya menjadi kunci utama. Hal ini penting agar DPRD dapat memantau progres dan memastikan akuntabilitas setiap program yang dijalankan.

"Seluruh OPD kami minta menjelaskan capaian kinerjanya secara terbuka, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya. Jangan sampai kegagalan yang sama kembali terulang," tegasnya. Desakan ini mencerminkan keinginan legislatif untuk melihat komitmen nyata dari eksekutif dalam menanggapi masukan dan kritik yang diberikan. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi cermin bagi OPD untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan strategi perbaikan.

Hasil pembahasan LKPJ Gubernur 2025 ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Gubernur Jawa Barat. Rekomendasi ini akan berfungsi sebagai fondasi untuk memperbaiki pelaksanaan program ke depan agar lebih akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah dapat semakin baik dan responsif terhadap tantangan yang ada.

Sumber: AntaraNews