Gubernur Jabar Ancam Tak Bayar Penuh Proyek Berkualitas Buruk, Audit Ketat Menanti

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegaskan tak akan lunasi pembayaran penuh proyek pembangunan tahun anggaran 2025 yang hasilkan kualitas rendah, pastikan audit ketat demi akuntabilitas anggaran daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap tegas terkait proyek pembangunan di wilayahnya. Ia mengancam tidak akan melunasi pembayaran secara penuh bagi kontraktor yang menghasilkan pekerjaan dengan kualitas rendah pada tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara bertanggung jawab dan menghasilkan infrastruktur terbaik bagi masyarakat.

Keputusan ini didasari pada rencana audit ketat terhadap seluruh proyek pembangunan yang sedang berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki ketersediaan kas sebesar Rp621 miliar untuk pelunasan sisa pekerjaan. Namun, pembayaran tersebut akan sangat bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh di lapangan oleh tim audit.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap proyek yang didanai oleh APBD. Ia juga membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kualitas pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kontrol kualitas yang objektif dan transparan demi fasilitas publik yang prima.

Kebijakan Tegas Gubernur Dedi Mulyadi Jamin Kualitas Proyek Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan menoleransi pekerjaan pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi. Ia menegaskan, "Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya," ujarnya di Bandung, Minggu (12/1). Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi para kontraktor untuk menjaga standar kualitas.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pembayaran senilai Rp621 miliar akan dilakukan setelah audit. Audit ini akan menentukan apakah kualitas pekerjaan masuk kategori sangat baik, baik, atau kurang baik. Akuntabilitas penggunaan uang negara menjadi prioritas utama bagi mantan Bupati Purwakarta ini, demi memastikan hasil pembangunan yang optimal.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemprov Jabar dalam mengelola anggaran publik. Tujuannya adalah agar setiap proyek pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga Jawa Barat. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kontraktor untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.

Transparansi Anggaran dan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Kualitas Proyek Jabar

Sumber dana untuk pelunasan proyek pembangunan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan setoran pajak kendaraan bermotor. Dana ini masuk secara harian ke kas daerah, menunjukkan kapasitas fiskal provinsi yang kuat. Gubernur Dedi Mulyadi mengapresiasi kesadaran tinggi masyarakat Jawa Barat dalam menunaikan kewajiban pajak mereka.

Ia menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak. Kontribusi ini secara langsung memperkuat kemampuan provinsi untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk fasilitas publik yang berkualitas.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengajak warga Jawa Barat untuk aktif mengawasi proyek pembangunan. Masyarakat dapat melaporkan kualitas pekerjaan di wilayah masing-masing melalui media sosial. "Masyarakat Jawa Barat silakan untuk menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial mengenai pekerjaan pembangunan," ucap Dedi. Ini adalah langkah proaktif untuk menjamin kontrol kualitas yang objektif dan transparan.

Latar Belakang dan Penjelasan Tunda Bayar Proyek Pembangunan Jabar

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sejarah dengan menyisakan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya Rp500.000 pada akhir tahun. Kondisi ini diikuti oleh adanya gagal bayar kontraktor senilai Rp621 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengakui adanya kondisi tunda bayar tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini terjadi akibat target pendapatan progresif yang tidak tercapai. Sementara itu, belanja publik digenjot secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pak Gubernur memberikan arahan bahwa APBD 2025 kita kan progresif. Pendapatannya kita pasang kenceng, belanjanya kenceng, alhamdulillah ya ternyata belanjanya luar biasa," ujar Herman di Bandung, Selasa (6/1). Ia menambahkan bahwa target pendapatan yang di atas rata-rata menjadi salah satu faktor. Namun, Herman menegaskan bahwa kinerja pendapatan tidak berarti buruk, hanya saja targetnya sangat ambisius.

Sumber: AntaraNews