Pengawasan Publik

Pemerintah menilai kritik masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk pengawasan yang krusial, memastikan kualitas dan transparansi program prioritas nasional ini.

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi penyimpangan atau korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis yang bersifat transparan, sehingga membuat pembaca penasaran

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menggandeng Ombudsman RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya, menekankan pentingnya responsivitas birokrasi dan akuntabilitas.

Ombudsman RI menandai tahun 2025 sebagai tonggak penting dalam **Transformasi Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI**, beralih dari sekadar prosedur menjadi fokus pada manfaat nyata bagi masyarakat dan potensi maladministrasi.

Ombudsman Kalsel mengundang masyarakat untuk proaktif melaporkan berbagai persoalan pelayanan publik yang merugikan, demi mewujudkan perbaikan dan mencegah maladministrasi di Kalimantan Selatan.

Polres Situbondo meluncurkan inovasi pemasangan barcode aduan polisi nakal pada kendaraan dinas operasional untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan kinerja Polri, serta menjamin kerahasiaan pelapor.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk kanal pengaduan online real time untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menyusul banyaknya laporan makanan tak layak saji.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegaskan tak akan lunasi pembayaran penuh proyek pembangunan tahun anggaran 2025 yang hasilkan kualitas rendah, pastikan audit ketat demi akuntabilitas anggaran daerah.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak masyarakat mengawasi penyaluran 1.200 ton Bantuan Beras Kementan senilai Rp16 miliar untuk korban bencana di Sumatera, demi transparansi dan tepat sasaran.

Putusan banding yang memperberat hukuman mantan Dirut PT Tripat menyoroti kembali Kasus Korupsi LCC Lombok Barat, cerminan rapuhnya tata kelola aset daerah.