Pengawasan Publik

Pemerintah Kota Surabaya merespons dugaan pungli di SWK Tambak Wedi dengan mutasi jabatan, menegaskan pentingnya pengawasan dan integritas dalam birokrasi untuk memastikan pelayanan publik yang bersih dan responsif.

Ombudsman RI terus berupaya **perkuat integritas layanan** publik dengan menjalin kolaborasi strategis bersama perguruan tinggi demi meningkatkan kualitas pengawasan dan kepercayaan masyarakat.

Ombudsman Jambi mencatat 262 laporan masyarakat sepanjang Januari-Maret 2026, didominasi keluhan lamban layanan dan penundaan berlarut. Masyarakat didorong aktif melapor untuk perbaikan layanan publik.

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sembilan Anggota Ombudsman Baru untuk masa jabatan 2026-2031 di Istana Negara, menandai babak baru pengawasan pelayanan publik.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sembilan Anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan 2026-2031 di Jakarta, menandai babak baru pengawasan pelayanan publik yang lebih akuntabel.

Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo pantau kesiapan fasilitas di Bandara Panua dan Pelabuhan Marisa, Pohuwato, jelang mudik Lebaran 2026. Tujuannya memastikan pelayanan prima bagi pemudik.

Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki media sosial untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah menilai kritik masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk pengawasan yang krusial, memastikan kualitas dan transparansi program prioritas nasional ini.

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi penyimpangan atau korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis yang bersifat transparan, sehingga membuat pembaca penasaran

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menggandeng Ombudsman RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya, menekankan pentingnya responsivitas birokrasi dan akuntabilitas.

Ombudsman RI menandai tahun 2025 sebagai tonggak penting dalam **Transformasi Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI**, beralih dari sekadar prosedur menjadi fokus pada manfaat nyata bagi masyarakat dan potensi maladministrasi.

Ombudsman Kalsel mengundang masyarakat untuk proaktif melaporkan berbagai persoalan pelayanan publik yang merugikan, demi mewujudkan perbaikan dan mencegah maladministrasi di Kalimantan Selatan.

Polres Situbondo meluncurkan inovasi pemasangan barcode aduan polisi nakal pada kendaraan dinas operasional untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan kinerja Polri, serta menjamin kerahasiaan pelapor.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk kanal pengaduan online real time untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menyusul banyaknya laporan makanan tak layak saji.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegaskan tak akan lunasi pembayaran penuh proyek pembangunan tahun anggaran 2025 yang hasilkan kualitas rendah, pastikan audit ketat demi akuntabilitas anggaran daerah.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak masyarakat mengawasi penyaluran 1.200 ton Bantuan Beras Kementan senilai Rp16 miliar untuk korban bencana di Sumatera, demi transparansi dan tepat sasaran.

Putusan banding yang memperberat hukuman mantan Dirut PT Tripat menyoroti kembali Kasus Korupsi LCC Lombok Barat, cerminan rapuhnya tata kelola aset daerah.

Pemerintah Kota Palembang serius melakukan penguatan ASN Palembang melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Palembang serius melakukan penguatan ASN Palembang melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.