Beban Fiskal Jawa Barat 2026: Gubernur Dedi Mulyadi Akui Tunggakan Proyek Rp621 M

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan tantangan fiskal yang signifikan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui adanya beban berat akibat kewajiban melunasi tunggakan pembayaran sejumlah proyek pembangunan tahun 2025 yang mencapai angka Rp621 miliar.

Kondisi ini diperparah dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga dana segar yang seharusnya dialokasikan untuk program-program baru di tahun 2026 tergerus secara drastis. Akibatnya, potensi dana sebesar Rp3 triliun yang diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan di Jawa Barat harus hilang.

Menghadapi situasi sulit ini, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar telah mengambil langkah-langkah drastis untuk menambal defisit anggaran. Meskipun demikian, komitmen terhadap peningkatan anggaran infrastruktur prioritas tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.

Tantangan Berat Anggaran Jawa Barat 2026

Beban fiskal yang dihadapi Pemprov Jabar di awal 2026 merupakan akumulasi dari beberapa faktor. Dedi Mulyadi merinci bahwa selain pembayaran proyek tunda bayar senilai Rp621 miliar, terdapat pula pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,458 triliun.

Selain itu, arus kas Pemprov Jabar juga terbebani oleh kewajiban rutin warisan masa lalu. Ini termasuk cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai hampir Rp600 miliar per tahun, serta tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang masih menyisakan angka sekitar Rp300 miliar.

Tidak hanya itu, beban operasional aset strategis seperti Masjid Al Jabbar dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati turut menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi pembiayaan untuk Masjid Al Jabbar mencapai Rp50 miliar per tahun, sementara subsidi operasional BIJB Kertajati sekitar Rp100 miliar per tahun.

Strategi Pemprov Jabar Hadapi Krisis Fiskal

Untuk mengatasi 'lubang' anggaran yang terjadi, Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan memangkas belanja non-prioritas. Pemangkasan ini meliputi fasilitas pejabat serta biaya seremonial yang dianggap tidak esensial. Salah satu kebijakan konkret adalah pengurangan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan.

Lebih lanjut, Pemprov Jabar juga membatasi kegiatan seremonial di tahun 2026. Hanya dua acara seremonial yang akan diselenggarakan, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Dedi Mulyadi menilai kedua kegiatan ini penting untuk menjaga semangat kebangsaan dan identitas daerah.

Penghematan anggaran juga dilakukan secara personal oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Anggaran makan minum tamu yang sebelumnya Rp3,5 miliar dipangkas drastis menjadi hanya Rp500 juta. Selain itu, anggaran perjalanan dinas gubernur juga ditiadakan sepenuhnya di tahun 2026, setelah sebelumnya diturunkan dari Rp1,5 miliar menjadi Rp150 juta.

Komitmen Peningkatan Infrastruktur di Tengah Keterbatasan

Meskipun terhimpit oleh berbagai kewajiban pembayaran tunggakan dan utang, Dedi Mulyadi memastikan bahwa anggaran infrastruktur prioritas tidak akan dikorbankan. Sebaliknya, anggaran untuk sektor ini justru mengalami peningkatan yang tajam.

Sebagai contoh, alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di Jawa Barat yang sebelumnya Rp3,5 triliun kini meningkat menjadi Rp4,5 triliun. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Pemprov Jabar untuk terus mendorong pembangunan meskipun dalam kondisi fiskal yang menantang.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa peningkatan ini tidak hanya terjadi pada alokasi jalan, tetapi juga pada belanja lainnya. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menjaga momentum pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Barat.

Sumber: AntaraNews