Fakta Mengejutkan! Pendapatan Daerah Bangka Tengah Turun 14,64 Persen di 2026, Ini Strategi Pemkab Hadapi Defisit

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memproyeksikan penurunan signifikan. Pendapatan daerah mereka diperkirakan akan menyusut sebesar 14,64 persen pada tahun 2026 mendatang. Angka ini jauh di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah hanya mencapai Rp805,1 miliar. Penurunan ini menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp61 miliar, atau sekitar 7,58 persen dari total pendapatan. Situasi ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien.

Penurunan pendapatan daerah ini terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, ada penyesuaian pada beberapa pos pendapatan asli daerah (PAD). Pemkab Bangka Tengah kini menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengatasinya dan menjaga stabilitas fiskal.

Pada tahun 2026, Kabupaten Bangka Tengah menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp805,1 miliar menunjukkan penurunan tajam dibandingkan target APBD 2025. Penurunan pendapatan ini juga diikuti oleh penurunan belanja daerah sebesar 12,52 persen, menjadi Rp866,1 miliar.

Wakil Bupati Efrianda menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat. "Dengan proyeksi tersebut, APBD 2026 mengalami defisit Rp61 miliar atau 7,58 persen dari total pendapatan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa defisit ini akan ditangani melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien guna mendukung pencapaian target pembangunan.

Efrianda menjelaskan bahwa penyebab utama penurunan pendapatan daerah adalah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, penyesuaian pada beberapa pos pendapatan asli daerah (PAD) juga turut berkontribusi. Faktor-faktor eksternal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pendapatan.

Meskipun demikian, Pemkab Bangka Tengah terus berupaya meningkatkan kontribusi PAD. "Kami terus berupaya meningkatkan kontribusi PAD melalui optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset milik daerah," kata Efrianda. Langkah ini diharapkan dapat menopang keuangan daerah di tengah keterbatasan.

Menghadapi kondisi fiskal yang menantang, tema pembangunan Bangka Tengah tahun 2026 ditetapkan sebagai “Peningkatan Nilai Tambah Komoditas/Potensi Unggulan dan Kesejahteraan Sosial”. Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi 3,71–3,84 persen. Selain itu, PDRB per kapita diharapkan meningkat menjadi Rp59,31 juta–Rp61,02 juta, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,90–3,92 persen.

Pemerintah daerah juga akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan pelaku usaha lokal. Tujuannya adalah untuk menggairahkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata disebut masih menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja.

Efrianda optimistis bahwa strategi ini akan membuahkan hasil positif. “Melalui peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, kami berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus tumbuh meskipun ruang fiskal tahun depan lebih terbatas,” katanya. Fokus pada sektor-sektor ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Selain fokus pada peningkatan ekonomi, Pemkab Bangka Tengah juga akan tetap memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan yang inklusif dan merata.

Meskipun menghadapi proyeksi penurunan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tetap menunjukkan optimisme. Mereka yakin bahwa kebijakan efisiensi anggaran dan inovasi dalam pendapatan daerah dapat menjaga stabilitas fiskal. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2026. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, diharapkan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal. Ini adalah kunci untuk mengatasi defisit yang diproyeksikan.

Keterbatasan ruang fiskal menjadi pendorong bagi Pemkab untuk lebih kreatif. Mereka akan mencari sumber-sumber pendapatan baru dan mengelola belanja dengan sangat hati-hati. Tujuannya adalah agar program-program prioritas tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi fokus utama.

Sumber: AntaraNews