Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Sulsel Capai Rp18 Triliun hingga November 2025

Makassar, Sulawesi Selatan – Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai angka signifikan, yakni Rp18,0 triliun hingga akhir November 2025. Jumlah ini terealisasi dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp24,3 triliun, atau sekitar 74,21 persen dari keseluruhan anggaran. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengoptimalkan alokasi dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Supendi, menjelaskan bahwa realisasi belanja ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program kementerian dan lembaga yang telah direstrukturisasi. Kebijakan strategis ini bertujuan untuk memastikan belanja negara tetap efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulsel.

Realisasi belanja negara yang terjaga ini diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi regional, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dengan demikian, setiap alokasi dana pemerintah pusat di Sulsel diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kemajuan daerah secara berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran 2025.

Salah satu komponen utama dalam realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel adalah belanja pegawai, yang telah mencapai Rp9,8 triliun. Angka ini merepresentasikan 90,86 persen dari pagu sebesar Rp10,7 triliun yang dialokasikan untuk pos ini. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan vital, seperti gaji, tunjangan, uang makan, dan uang lembur bagi ribuan aparatur negara yang bertugas di Sulawesi Selatan.

Secara rinci, anggaran belanja pegawai ini menopang sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Keberadaan para personel ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas, menyediakan layanan pendidikan, serta menjalankan roda pemerintahan di berbagai sektor. Alokasi belanja pegawai yang tinggi ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan kinerja sumber daya manusia di Sulsel.

Realisasi belanja pegawai yang optimal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan individu, tetapi juga secara tidak langsung berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal. Dengan adanya kepastian finansial bagi para pegawai, daya beli masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu cara pemerintah pusat di Sulsel memastikan stabilitas ekonomi.

Selain belanja pegawai, realisasi belanja barang juga menunjukkan progres yang signifikan, mencapai Rp6,6 triliun atau 63,72 persen dari pagu Rp10,3 triliun. Anggaran ini memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga di Sulawesi Selatan. Belanja barang mencakup berbagai keperluan operasional, termasuk layanan perkantoran serta pengadaan barang dan jasa.

Dana belanja barang ini dialokasikan untuk 767 satuan kerja yang tersebar di 52 kementerian dan lembaga yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan. Pengadaan barang dan jasa yang efisien dan tepat sasaran sangat vital untuk memastikan setiap unit kerja dapat berfungsi secara optimal. Ini termasuk pembelian alat tulis kantor, pemeliharaan fasilitas, hingga pengadaan perangkat teknologi yang mendukung kinerja.

Supendi menekankan bahwa pengelolaan belanja barang yang cermat bertujuan untuk memaksimalkan nilai guna setiap rupiah yang dikeluarkan. Dengan demikian, setiap pengeluaran diharapkan dapat mendukung produktivitas dan efektivitas kerja pemerintah pusat di Sulsel, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Sektor belanja modal juga menunjukkan realisasi yang substansial, dengan total Rp1,5 triliun atau 50,12 persen dari pagu Rp3,1 triliun hingga akhir November 2025. Anggaran ini secara khusus dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur strategis yang memiliki dampak jangka panjang bagi kemajuan daerah. Investasi infrastruktur menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas dan kapasitas ekonomi Sulawesi Selatan.

Beberapa proyek infrastruktur yang didanai dari belanja modal ini antara lain pembangunan jembatan gantung di Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta. Selain itu, anggaran ini juga mendukung pengembangan fasilitas pelabuhan di Kalatoa dan Jinato Kabupaten Kepulauan Selayar, yang akan meningkatkan aksesibilitas maritim. Pembangunan sarana dan prasarana gedung Kampus UIN Alauddin juga menjadi bagian dari alokasi belanja modal ini, menunjukkan investasi di sektor pendidikan.

Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta meningkatkan daya saing daerah. Realisasi belanja modal yang terarah ini merupakan investasi pemerintah pusat di Sulsel untuk masa depan yang lebih baik.

Selain belanja operasional dan infrastruktur, pemerintah pusat juga menyalurkan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang terealisasi hampir sepenuhnya. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersalurkan sebesar Rp101,1 miliar, mencapai 99,41 persen dari pagu Rp101,7 miliar. Ini menunjukkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang menjadi prioritas pemerintah.

Bantuan ini diberikan kepada sekitar 5 ribu penerima yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. PIP dan KIP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Program ini membantu meringankan beban biaya pendidikan dan memastikan anak-anak dapat terus bersekolah.

Penyaluran Bansos yang tinggi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga jaring pengaman sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, program-program ini memberikan dampak langsung yang positif bagi ribuan keluarga di Sulawesi Selatan, mendukung pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas hidup.

Sumber: AntaraNews