OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Pelaporan Kepemilikan Saham

OJK mendorong reformasi transparansi pasar modal sekaligus memperkuat penegakan aturan untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menyetujui penyesuaian Peraturan Nomor I-A, termasuk kenaikan batas minimum free float 15 persen, yang berpeluang diterbitkan setelah libur Lebaran untuk memperdalam pasar modal Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan dana hasil IPO dengan mewajibkan penggunaan rekening khusus. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia.

Informasi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas keterbukaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI.

OJK telah menginstruksikan KSEI dan BEI untuk melaksanakan penguatan data kepemilikan saham dengan rincian yang lebih mendetail.

OJK memastikan publikasi data kepemilikan saham investor tersebut ditargetkan implementasinya pada Februari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan delapan langkah strategis untuk perkuat pasar modal Indonesia, fokus pada likuiditas, transparansi, tata kelola, dan pendalaman pasar. Reformasi ini diharapkan meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi.

Wanita yang akrab disapa Kiki tersebut mengatakan, pihak otoritas mendorong peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil peran sentral dalam Reformasi Pasar Modal Indonesia, mengawal langkah strategis untuk transparansi dan peningkatan free float, ditargetkan rampung sebelum Mei 2026.

Menanggapi perhatian MSCI, OJK berencana menerbitkan ketentuan mengenai free float minimal sebesar 15% dan memastikan penerapan transparansi yang optimal.

OJK menyiapkan aturan baru free float saham publik minimal 15 persen yang ditargetkan berlaku mulai Februari 2026 untuk seluruh emiten di BEI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyesuaikan aturan batas free float saham pada tahun ini, sebuah langkah strategis untuk memperdalam pasar modal dan meningkatkan likuiditas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan nasional memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan valas nasabah, menjaga stabilitas kurs, dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga tanpa memicu volatilitas kurs.

Latar belakang tersebut membentuk gaya kepemimpinannya yang adaptif, berorientasi pada hasil, serta mampu mendorong transformasi di berbagai sektor strategis.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan rencana peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) yang berbasis pada emas.

Penting untuk memahami tips berinvestasi perak aman, termasuk memilih bentuk investasi tepat dan strategi pengelolaan risiko untuk mencapai keuntungan optimal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menjangkau sekitar 3.000 peserta dalam program edukasi Literasi Keuangan, memperkuat pemahaman masyarakat akan pengelolaan finansial yang bijak.

Reydi menjelaskan, saham yang berhasil masuk ke dalam indeks unggulan memiliki peluang besar mengalami kenaikan harga dalam jangka pendek.

Investasi pada convertible note ini juga membuka peluang kemitraan operasional, di mana Perseroan berkomitmen untuk menjajaki berbagai skema komersial.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya BEI untuk meningkatkan kualitas konstituen indeks, terutama dengan mempertimbangkan struktur kepemilikan saham.

Harga pelaksanaan saham baru masih akan ditentukan kemudian, sehingga total dana yang berpotensi dihimpun juga belum ditetapkan.

Kondisi saat ini lebih mencerminkan pergeseran preferensi investor, bukan pelemahan pasar secara keseluruhan.

Menjaga posisi produk yang merakyat menjadi prioritas utama, sehingga setiap keputusan bisnis tidak hanya mempertimbangkan jangka pendek.