OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Pelaporan Kepemilikan Saham

Hasan Fawzi mengatakan, pengumuman rebalancing MSCI sejatinya menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pasar global, termasuk Indonesia.

OJK mendorong reformasi transparansi pasar modal sekaligus memperkuat penegakan aturan untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan dana hasil IPO dengan mewajibkan penggunaan rekening khusus. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia.

Informasi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas keterbukaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI.

OJK telah menginstruksikan KSEI dan BEI untuk melaksanakan penguatan data kepemilikan saham dengan rincian yang lebih mendetail.

OJK memastikan publikasi data kepemilikan saham investor tersebut ditargetkan implementasinya pada Februari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan delapan langkah strategis untuk perkuat pasar modal Indonesia, fokus pada likuiditas, transparansi, tata kelola, dan pendalaman pasar. Reformasi ini diharapkan meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil peran sentral dalam Reformasi Pasar Modal Indonesia, mengawal langkah strategis untuk transparansi dan peningkatan free float, ditargetkan rampung sebelum Mei 2026.

Menanggapi perhatian MSCI, OJK berencana menerbitkan ketentuan mengenai free float minimal sebesar 15% dan memastikan penerapan transparansi yang optimal.

OJK menyiapkan aturan baru free float saham publik minimal 15 persen yang ditargetkan berlaku mulai Februari 2026 untuk seluruh emiten di BEI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyesuaikan aturan batas free float saham pada tahun ini, sebuah langkah strategis untuk memperdalam pasar modal dan meningkatkan likuiditas.

Melalui penerbitan beleid baru ini, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perbankan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, gencar memperkuat Literasi Pasar Modal Syariah Nagan Raya guna meningkatkan pemahaman generasi muda dalam berinvestasi saham dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Kondisi tersebut antara lain ditopang Posisi Devisa Neto (PDN) rendah dan berada jauh di bawah ambang batas ditetapkan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan keputusan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

Berau gencar mempercepat Digitalisasi Keuangan via Laku Pandai, mendekatkan layanan perbankan dan transaksi non-tunai bagi masyarakat terpencil, mendorong tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

Metode tersebut dipertimbangkan mengingat saat ini porsi saham publik di BBTN telah berada pada batas ketentuan minimum.

Saham yang ditawarkan dalam IPO 487.983.500 saham atau setara 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum.

OJK juga mencatat adanya pengakuan MSCI atas sejumlah perbaikan yang telah dilakukan Indonesia.

Berdasarkan komposisi pendapatan 2025, segmen Food and Beverage (F&B) menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 51,5 persen.

Keputusan MSCI yang tetap menempatkan Indonesia dalam kategori Emerging Market merupakan kabar positif bagi pasar modal nasional.

Laporan terbaru MSCI menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap aspek tata kelola hingga transparansi.