OJK Akan Buka Data Pemegang Saham di Atas 1% untuk Publik

Jeffrey menjelaskan, pengumuman HSC bertujuan memberikan gambaran kepada publik terkait tingkat kepemilikan saham yang terpusat pada pihak tertentu.

OJK mendorong reformasi transparansi pasar modal sekaligus memperkuat penegakan aturan untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Informasi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas keterbukaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI.

Investor dapat mengetahui apakah suatu saham didominasi oleh segelintir pemegang saham atau memiliki peredaran saham publik yang minim.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan **BEI Update Indeks Global** terkait proposal kepada MSCI dan FTSE Russell, mencakup keterbukaan data pemegang saham hingga aturan free float, demi meningkatkan kredibilitas pasar modal.

BEI akan merilis shareholders concentration list untuk meningkatkan transparansi dan memantau struktur kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi.

OJK memastikan publikasi data kepemilikan saham investor tersebut ditargetkan implementasinya pada Februari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan delapan langkah strategis untuk perkuat pasar modal Indonesia, fokus pada likuiditas, transparansi, tata kelola, dan pendalaman pasar. Reformasi ini diharapkan meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen meningkatkan Transparansi BEI dengan mempublikasikan data kepemilikan saham di bawah 5 persen mulai Februari 2026, demi menarik investor global.

Friderica menegaskan bahwa pihaknya akan berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap para financial influencer atau finfluencer.

Wanita yang akrab disapa Kiki tersebut mengatakan, pihak otoritas mendorong peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan keterbukaannya bagi pihak manapun yang ingin menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring rencana demutualisasi BEI. Proses OJK Demutualisasi BEI ini diharapkan memperkuat pasar modal nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan rencana peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) yang berbasis pada emas.

Penting untuk memahami tips berinvestasi perak aman, termasuk memilih bentuk investasi tepat dan strategi pengelolaan risiko untuk mencapai keuntungan optimal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menjangkau sekitar 3.000 peserta dalam program edukasi Literasi Keuangan, memperkuat pemahaman masyarakat akan pengelolaan finansial yang bijak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk segera menyelesaikan kasus penyimpangan dana nasabah di BNI KCP Aek Nabara, Sumatera Utara, secara transparan dan bertanggung jawab, demi menjaga kepentingan konsumen.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) melakukan perubahan signifikan pada jajaran komisaris dan direksi serta menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp580 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026. Keputusan ini diambil u

Kondisi Rupiah yang melemah tidak selalu berdampak negatif secara menyeluruh.

BEI mulai implementasi Liquidity Provider saham. Phintraco Sekuritas jadi pelaksana awal untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi perdagangan.

Di tengah fluktuasi pasar awal tahun 2026, alih-alih bersikap defensif, jajaran petinggi BCA justru agresif menyerok saham mereka sendiri.

PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) mengumumkan pembagian Astra Otoparts dividen tunai sebesar Rp1,1 triliun dari laba bersih 2025. Simak rincian jadwal pembayaran dan perombakan direksi terbaru yang disetujui RUPST.

BEI menetapkan saham PSDN dalam status UMA akibat lonjakan harga tidak wajar. Investor diminta mencermati informasi dan risiko sebelum mengambil keputusan.

Adaro Andalan Indonesia siapkan buyback saham hingga Rp5 triliun. Pelaksanaan bertahap selama 12 bulan setelah mendapat persetujuan RUPST.