LIVE

OJK Naikkan Batas Free Float Saham Publik Jadi 15 Persen

OJK menyiapkan aturan baru free float saham publik minimal 15 persen yang ditargetkan berlaku mulai Februari 2026 untuk seluruh emiten di BEI.

ojk
OJK Naikkan Batas Free Float Saham Publik Jadi 15 Persen
OJK Naikkan Batas Free Float Saham Publik Jadi 15 Persen (merdeka.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan pengetatan kepemilikan saham publik dengan menaikkan batas minimal free float menjadi 15 persen.

Langkah ini ditargetkan mulai diterapkan pada kuartal pertama 2026 sebagai respons atas keputusan MSCI yang membekukan interim saham-saham Indonesia.

Saat ini, ketentuan batas minimal free float masih berada pada level 7,5 persen. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa regulasi baru terkait free float akan segera diterbitkan oleh Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal.

“Penyesuaian itu akan berlaku untuk seluruh emiten, baik yang IPO maupun existing (di bursa),” ujar Mahendra di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Berlaku untuk Emiten Baru dan Existing

Mahendra menegaskan bahwa ketentuan free float sebesar 15 persen bersifat menyeluruh. Aturan tersebut tidak hanya diberlakukan bagi perusahaan yang akan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana (IPO), tetapi juga bagi emiten yang saat ini telah tercatat di BEI.

OJK bersama SRO pasar modal saat ini masih membahas rincian teknis implementasi, termasuk tenggat waktu penyesuaian bagi emiten eksisting agar dapat memenuhi ketentuan baru tersebut.

Meski demikian, Mahendra menyebutkan bahwa penerapan aturan free float 15 persen ditargetkan mulai diberlakukan dalam waktu dekat.

“Bulan depan,” imbuhnya.

Potensi Delisting bagi Emiten Tak Patuh

OJK juga menyiapkan langkah tegas bagi emiten yang tidak dapat memenuhi batas minimal free float dalam jangka waktu yang ditetapkan. Perusahaan tercatat yang tidak melakukan penyesuaian berpotensi dikenakan kebijakan keluar dari bursa sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat berujung pada delisting.

Salah satu opsi yang tersedia bagi emiten untuk memenuhi ketentuan free float adalah melalui aksi pembelian kembali saham atau buyback, sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Itu sudah ada aturannya,” pungkas Inarno.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
T
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pria Disekap di Showroom Jakarta Timur, Sosok Terduga Pelaku Terungkap

{{caption}}
3 Anak Kandung Bunuh dan Kubur Ayah di Kali Mati, Motifnya Bikin Miris

{{caption}}
Keripik Cipuy Renyah, Usaha Rumahan yang Hidupkan Ekonomi Janda dan Lansia

{{caption}}
Baru Bebas dari Penjara, Ayah di NTT Cabuli Anak Kandung hingga Hamil

{{caption}}
Kenangan Prabowo Saat Tentara Diberi Makan Petani Selama Perang

{{caption}}
Prabowo Minta Pindad Buat Mobil Presiden dengan Desain Khusus

Topik Terkait
{{caption}}
Daftar Emiten Penuhi Ketentuan Free Float Saham, Ada BCA hingga Adaro

Emiten dari berbagai sektor mulai dari perbankan, pertambangan, perkebunan hingga media masuk dalam daftar tersebut.

Bursa Efek Indonesia
{{caption}}
OJK Pastikan Persetujuan Free Float 15 Persen Rampung Setelah Lebaran, Dorong Pasar Modal Lebih Dalam

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menyetujui penyesuaian Peraturan Nomor I-A, termasuk kenaikan batas minimum free float 15 persen, yang berpeluang diterbitkan setelah libur Lebaran untuk memperdalam pasar modal Indonesia.

OJK Free Float 15 Persen
{{caption}}
OJK Bakal Buka Data Kepemilikan Saham di Atas Satu Persen Mulai Bulan Ini

OJK memastikan publikasi data kepemilikan saham investor tersebut ditargetkan implementasinya pada Februari 2026.

IHSG
{{caption}}
OJK Gulirkan Delapan Langkah Strategis Perkuat Pasar Modal Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan delapan langkah strategis untuk perkuat pasar modal Indonesia, fokus pada likuiditas, transparansi, tata kelola, dan pendalaman pasar. Reformasi ini diharapkan meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi.

OJK
{{caption}}
Berantas Saham Gorengan, Pjs Ketua OJK Tancap Gas Reformasi Pasar Modal

Wanita yang akrab disapa Kiki tersebut mengatakan, pihak otoritas mendorong peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO.

Friderica Widyasari Dewi
{{caption}}
OJK Perluas Aktivitas Bank Umum di Pasar Modal, Dorong Reformasi Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan perluasan aktivitas bank umum di pasar modal sebagai bagian integral dari agenda reformasi pasar modal Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar.

OJK
{{caption}}
OJK Pimpin Reformasi Pasar Modal Indonesia: Transparansi dan Free Float Saham Jadi Prioritas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil peran sentral dalam Reformasi Pasar Modal Indonesia, mengawal langkah strategis untuk transparansi dan peningkatan free float, ditargetkan rampung sebelum Mei 2026.

OJK
{{caption}}
Kejar Standar MSCI, OJK Perkuat Pengawasan Free Float Saham 15%

Menanggapi perhatian MSCI, OJK berencana menerbitkan ketentuan mengenai free float minimal sebesar 15% dan memastikan penerapan transparansi yang optimal.

OJK
{{caption}}
OJK Siap Naikkan Batas Free Float Saham Tahun Ini untuk Perkuat Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyesuaikan aturan batas free float saham pada tahun ini, sebuah langkah strategis untuk memperdalam pasar modal dan meningkatkan likuiditas.

OJK
{{caption}}
OJK Bakal Naikkan Bertahap Batas Free Float Saham hingga 25 Persen untuk Perkuat Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menaikkan batas free float saham secara bertahap hingga 25 persen. Kebijakan ini bertujuan mendalami pasar modal Indonesia dan meningkatkan likuiditas.

OJK Free Float Saham
{{caption}}
Prabowo Resmikan Koperasi Desa, Kemenhub Sesuaikan Fuel Surcharge: Dinamika Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara Kementerian Perhubungan menyesuaikan fuel surcharge angkutan udara, menandai dinamika ekonomi nasional terbaru.

bandara soetta
{{caption}}
OJK Soroti Kenaikan Signifikan Klaim PHK BPJS Ketenagakerjaan di Maret 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti peningkatan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada program BPJS Ketenagakerjaan di Maret 2026, memicu perhatian pada keberlanjutan jaminan sosial.

asuransi jiwa kredit
{{caption}}
OJK: Laba Industri Asuransi Umum Tumbuh Positif, Reasuransi Tertekan Geopolitik

OJK merilis data kinerja industri asuransi umum dan reasuransi per Maret 2026. Laba asuransi umum tumbuh positif, namun sektor reasuransi tertekan gejolak geopolitik global. Simak detailnya.

asuransi umum
{{caption}}
Industri Kripto Indonesia Kini Matang, Bukan Sekadar Eksperimen Teknologi

Industri Kripto Indonesia kini matang, bukan sekadar eksperimen. Dengan regulasi ketat dan kepercayaan publik, ekosistem keuangan digital ini terus tumbuh pesat.

aset digital
{{caption}}
Laba Industri Asuransi Jiwa Capai Rp7,85 Triliun per Maret 2026, OJK Ungkap Pemicunya

Industri asuransi jiwa mencatatkan laba setelah pajak sebesar Rp7,85 triliun per Maret 2026, menunjukkan peningkatan signifikan yang ditopang oleh kinerja kanal bancassurance dan produk unit link.

asuransi jiwa
{{caption}}
OJK: Satu Bank Syariah Baru Hasil Spin-off Akan Lahir Tahun Ini, Perkuat Industri Keuangan Nasional

OJK mengumumkan rencana lahirnya satu Bank Syariah Baru dari proses spin-off tahun ini, sebuah langkah strategis untuk memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan syariah di Indonesia.

bank syariah baru