Fantastis! Banten Hadapi Koreksi Negatif TKD Rp554 Miliar, Ini Strategi Pemprov Jaga Fiskal

Pemprov Banten siapkan langkah strategis hadapi koreksi negatif TKD sebesar Rp554 miliar di 2026. Bagaimana daerah ini akan menjaga stabilitas fiskalnya?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan fiskal signifikan. Tantangan ini berupa koreksi negatif Transfer ke Daerah (TKD) yang diproyeksikan mencapai Rp554 miliar pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini menjadi perhatian utama untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Pembahasan mendalam mengenai isu ini telah dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni. Ia berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, dalam sebuah pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Pertemuan tersebut menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengantisipasi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Penurunan ini juga berlaku untuk komponen TKD lainnya di tahun anggaran mendatang. Langkah antisipatif menjadi krusial demi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.

Strategi Realokasi dan Efisiensi Anggaran

Untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah proyeksi koreksi negatif TKD, Pemprov Banten akan melakukan perhitungan ulang anggaran. Perhitungan ini melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD. Tujuannya adalah memastikan belanja wajib dan pelayanan publik esensial tetap terpenuhi tanpa hambatan.

Realokasi anggaran menjadi salah satu fokus utama dalam strategi ini. Anggaran akan diarahkan dari belanja administrasi ke kegiatan yang lebih produktif. Selain itu, sektor pelayanan dasar juga akan mendapatkan prioritas lebih tinggi. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung dan positif bagi masyarakat Banten.

Rina Dewiyanti menegaskan, "Kita akan bahas bersama untuk melakukan realokasi belanja, yakni mendorong perkiraan alokasi anggaran dari belanja administrasi ke sektor produktif dan pelayanan dasar untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat." Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pemprov Banten terhadap efisiensi dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Penguatan Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi Pendapatan

Selain penyesuaian belanja, Gubernur Banten juga berencana memperkuat kapasitas fiskal daerah secara menyeluruh. Upaya ini akan dilakukan dengan memberikan insentif berbasis kinerja kepada pemerintah kabupaten/kota. Pendampingan regulasi juga akan diberikan, terutama bagi daerah dengan kinerja fiskal rendah.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh wilayah Banten. Peningkatan PAD menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada TKD. Ini juga akan memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.

Rina Dewiyanti menambahkan bahwa Pemprov akan memastikan pengamanan mandatory spending. "Kita akan mengamankan mandatory spending dan melakukan manajemen kas atau cash flow yang lebih akurat," ujarnya. Manajemen kas yang lebih cermat akan membantu menjaga likuiditas dan efektivitas penggunaan dana.

Perencanaan Jangka Menengah dan Sinergi Pusat-Daerah

Dalam jangka menengah, Pemprov Banten berkomitmen untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas penyusunan anggaran. Program prioritas akan dipertajam agar lebih fokus dan berdampak. Sementara itu, kegiatan administratif dan pendukung akan diminimalkan.

Minimisasi kegiatan administratif bertujuan agar tidak membebani fiskal daerah yang sedang berupaya efisien. Intensifikasi pajak dan retribusi juga akan dilakukan melalui sistem monitoring dan evaluasi yang ketat. Ini untuk memperluas basis pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, Pemprov Banten akan menjalin kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga. Pertemuan Gubernur Andra Soni dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta menjadi sinyal positif. Ini menandai langkah awal sinkronisasi fiskal daerah terhadap kebijakan pusat.

Pemprov Banten menargetkan strategi efisiensi dan optimalisasi pendapatan ini. Tujuannya adalah menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika nasional yang terus berkembang. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan publik dapat terus berjalan optimal.

Sumber: AntaraNews