Banggar DPRD Kota Tangerang Mulai Bahas KUA PPAS Tahun 2024

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan APBD DKI 2026 akan fokus pada isu strategis seperti penanganan sampah dan pengendalian banjir, meskipun mengalami penurunan anggaran signifikan.

DPRD dan Pemkot Makassar resmi menyepakati APBD Makassar 2026 sebesar Rp4,6 triliun. Anggaran ini akan fokus pada program yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk di pulau-pulau.

DPRD Kota Tangerang mendesak Pemkot untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang baru demi optimalisasi layanan publik dan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Palembang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD Palembang) mencapai Rp4,6 triliun pada tahun 2026. Target ini berfokus pada peningkatan pelayanan dasar dan kualitas kehidupan masyarakat.

Rancangan APBD Banten 2026 senilai Rp10,27 triliun lebih telah disetujui, dengan alokasi anggaran terbesar difokuskan pada sektor pelayanan dasar untuk masyarakat Banten.

Pemprov dan DPRD Banten menyepakati KUA-PPAS 2026 Banten dengan fokus efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat untuk RAPBD 2026.

APBD Surabaya 2026 sebesar Rp12,7 triliun resmi disahkan. Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni optimis anggaran ini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

DPRD Jawa Barat mengungkapkan RAPBD Jabar 2026 akan memuat 350 kegiatan dengan total volume anggaran sekitar Rp29,1 triliun, namun menghadapi tantangan penurunan akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah.

Pemerintah Kota Tangerang memastikan **pembangunan Kota Tangerang** tetap berjalan optimal meski anggaran dari Pusat terkoreksi Rp402 miliar. Bagaimana strategi Pemkot mengantisipasi defisit?

Pemprov Banten siapkan langkah strategis hadapi koreksi negatif TKD sebesar Rp554 miliar di 2026. Bagaimana daerah ini akan menjaga stabilitas fiskalnya?

Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan penyesuaian TPP pegawai Pemkot Tangerang 2026 sebesar 10 persen. Kebijakan ini diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Pemkab Tulungagung serius menggarap isu Pengentasan Kemiskinan Tulungagung 2026 dengan alokasi anggaran daerah yang signifikan. Simak detail kebijakan dan prioritasnya!

Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung penuh penyesuaian operasional program, demi tercapainya Efisiensi Anggaran MBG dan tata kelola yang akuntabel.

NEXT Indonesia Center menyoroti tantangan fiskal, menekankan pentingnya daya ungkit APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjaga defisit. Bagaimana kondisi fiskal Indonesia sebenarnya?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, tidak akan membebani kondisi Program Prioritas Fiskal nasional. Program ini dirancang fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu mengumumkan total alokasi Gaji ke-13 ASN PPPK Bengkulu sebesar Rp268,94 miliar untuk 59.299 penerima, siap cair Juni 2026 dan diharapkan dorong ekonomi lokal.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan subsidi pemerintah dan bantuan sosial berperan vital menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan rupiah, sementara Kemenkeu menyatakan anggaran negara tetap aman.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sapi qurban bantuan presiden (banpres) yang menggunakan APBN sah secara syariat dan konstitusi. Lantas, mengapa muncul polemik terkait Sapi Qurban Banpres APBN ini?

Ribuan warga Tangerang antusias ikuti Jalan Sehat Sarungan dalam Festival Al-A'zhom 2026. Kegiatan ini jadi ajang silaturahmi sekaligus upaya Pemkot Tangerang lestarikan budaya Islami.

Kemenekraf menyoroti pesatnya pertumbuhan UMKM Bakery di Indonesia yang membuka banyak peluang usaha, didukung oleh kolaborasi kreatif seperti Festival Kuliner Nusantara yang menampilkan kue 18 meter.

Mandaya Royal Hospital Puri memperkenalkan Robot Zamenix, teknologi mutakhir yang memungkinkan penyembuhan batu ginjal hingga 2 cm tanpa sayatan. Temukan bagaimana inovasi ini mengubah penanganan batu ginjal.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) KLH/BPLH menyegel PT BPE di Tangerang setelah ditemukan pelanggaran lingkungan serius, termasuk pembuangan limbah B3 ilegal dan pencemaran udara. Penyegelan PT BPE ini merupakan tindak lanjut adua

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melayangkan gugatan terhadap PT Beringin Petroleum Energy atas dugaan pencemaran lingkungan di Tangerang, menegaskan komitmen pemerintah menindak tegas pelaku perusak lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel pabrik pengolahan oli bekas ilegal di Tangerang karena melanggar aturan pengelolaan limbah B3, menyoroti seriusnya masalah Penyegelan Pabrik Oli Bekas Ilegal dan dampak lingkungannya.