LIVE

KLH Gugat Perusahaan Pengelola Oli Bekas, Tegaskan Sanksi Berat Pencemaran Lingkungan Tangerang

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melayangkan gugatan terhadap PT Beringin Petroleum Energy atas dugaan pencemaran lingkungan di Tangerang, menegaskan komitmen pemerintah menindak tegas pelaku perusak lingkungan.

tangerang
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melayangkan gugatan terhadap PT Beringin Petroleum Energy atas dugaan pencemaran lingkungan di Tangerang, menegaskan komitmen pemerintah menindak tegas pelaku perusak lingkungan.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melayangkan gugatan terhadap PT Beringin Petroleum Energy atas dugaan pencemaran lingkungan di Tangerang, menegaskan komitmen pemerintah menindak tegas pelaku perusak lingkungan. (AntaraNews)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan melayangkan gugatan terhadap PT Beringin Petroleum Energy. Perusahaan ini merupakan pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis oli bekas yang diduga telah mencemari lingkungan di wilayah Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten.

Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap pelaku perusak lingkungan yang harus bertanggung jawab penuh. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, menyatakan bahwa ada tiga jenis pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut.

Pelanggaran tersebut meliputi aspek pidana, perdata, sengketa lingkungan hidup, dan administrasi. Gugatan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan kelestarian lingkungan hidup.

Pelanggaran Serius dan Dasar Hukum Gugatan

Rizal Irawan menjelaskan bahwa gugatan terhadap perusahaan pencemar lingkungan ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal-pasal yang relevan mencakup Pasal 98, 99, dan/atau Pasal 103 atau Pasal 104.

Ia telah menyampaikan kepada pemilik perusahaan untuk segera menghentikan kegiatan operasional mereka. Penindakan ini melibatkan Direktur terkait, baik itu Direktur Pidana, Perdata, maupun dari sanksi administrasi, serta pengawas dalam penindakan tersebut.

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan. Pemerintah bertekad memastikan setiap pelanggaran mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal.

Dampak Lingkungan dan Modus Operandi Perusahaan

Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah oli bekas ini dinilai telah berdampak signifikan terhadap lingkungan sekitar. Beberapa sektor pencemaran yang teridentifikasi meliputi udara, darat, hingga air.

Selain itu, perusahaan tersebut juga telah melanggar ketentuan terkait persetujuan lingkungan, teknis, hingga administrasi terkait bidang kegiatan pengelolaan limbah B3. Ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, perusahaan ini diketahui telah beroperasi sejak lama. Mereka sempat berhenti akibat pandemi COVID-19 namun kembali berkegiatan pada tahun 2022 hingga 2026.

Selama beroperasi bertahun-tahun, perusahaan ini menampung oli bekas dari berbagai bidang usaha menggunakan proses yang sederhana. Proses ini dimulai dari penampungan, kemudian diolah melalui pengelolaan reaktor hingga menghasilkan olahan yang menyebabkan pencemaran. Pencemaran dari udara terlihat dari adanya dua cerobong tanpa pengendali pencemaran udara (PPU), sehingga hasil pembakaran dari proses CDO langsung dibuang ke udara, air, dan tanah.

Komitmen Pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap industri yang abai menjaga lingkungan hidup. Tindakan ini dapat berupa penyegelan atau penghentian operasional secara permanen.

Rizal Irawan menegaskan bahwa industri-industri yang melakukan pencemaran dan merusak lingkungan hidup akan ditindak tanpa pandang bulu. Komitmen ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Langkah ini juga menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar selalu mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

Topik Terkait
{{caption}}
Kementerian Lingkungan Hidup Segel Pabrik Oli Bekas Ilegal di Tangerang

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel pabrik pengolahan oli bekas ilegal di Tangerang karena melanggar aturan pengelolaan limbah B3, menyoroti seriusnya masalah Penyegelan Pabrik Oli Bekas Ilegal dan dampak lingkungannya.

Banten
{{caption}}
KLH Segel Perusahaan Pengelola Limbah B3 Ilegal di Tangerang

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penyegelan perusahaan limbah B3 ilegal di Tangerang. Tindakan tegas ini diambil setelah ditemukan pelanggaran serius yang mencemari lingkungan.

Banten
{{caption}}
KLH/BPLH Serahkan Dua Perusahaan Baja ke Kejaksaan atas Dugaan Penegakan Hukum Limbah B3

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat penegakan hukum limbah B3. Dua perusahaan baja di Tangerang kini menghadapi proses hukum setelah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, menandai kese

Penegakan Hukum Limbah B3
{{caption}}
Gugatan Lingkungan Perusahaan di Sumut Senilai Rp4,8 Triliun Terus Berjalan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.

Kerusakan Lingkungan
{{caption}}
Menteri KLH/BPLH Gugat PT Biotek Saranatama atas Gugatan Pencemaran Sungai Cisadane

Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengambil langkah tegas menggugat PT Biotek Saranatama terkait **Gugatan Pencemaran Sungai Cisadane** yang meluas hingga puluhan kilometer.

Tangerang
{{caption}}
KLH Segel Gudang Pestisida di Tangsel, Tangani Pencemaran Sungai Cisadane Akibat Kebakaran

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penyegelan gudang pestisida Tangsel milik PT BS menyusul kebakaran yang mencemari Sungai Cisadane. Langkah tegas ini diambil untuk penyelidikan dan pemulihan lingkungan.

Kementerian lingkungan hidup
{{caption}}
KLH Siapkan Langkah Hukum Tegas Atasi Pencemaran Sungai Cisadane Akibat Kebakaran Pabrik Pestisida

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil tindakan hukum serius terkait kasus pencemaran Sungai Cisadane pasca kebakaran gudang pestisida PT Biotek Saranatama, memastikan tidak ada toleransi bagi pelaku pencemaran.

Tangerang Selatan
{{caption}}
KLH Ambil Tindakan Hukum Tegas Atas Pencemaran Sungai Cisadane

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan langkah hukum perdata dan pidana terhadap PT Biotek Saranatama terkait kasus pencemaran Sungai Cisadane yang meresahkan warga.

Tangerang Selatan
{{caption}}
Gugatan Lingkungan Hidup Rp4,8 Triliun: KLH/BPLH Tuntut Pertanggungjawaban Korporasi di Sumut

KLH/BPLH ajukan gugatan lingkungan hidup Rp4,8 triliun terhadap enam korporasi perusak ekosistem di Sumatera Utara. Ini wujud komitmen negara untuk pemulihan penuh dan pertanggungjawaban mutlak.

Gugatan Lingkungan Hidup
{{caption}}
Terungkap! Mengapa PT GRS di Serang Akhirnya Ditutup KLH Setelah Berulang Kali Membandel

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi menghentikan operasional PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) di Serang. Simak alasan di balik penutupan PT GRS yang membandel ini, termasuk pelanggaran berat dan perusakan lingkungan.

KLH
{{caption}}
Pabrik Tekstil di Tangerang Ini Biang Air Sungai Cilongok-Cirarab jadi Hitam, Langsung Disegel Menteri LHK

Perusahaan yang beroperasi di bidang tekstil ini telah terindikasi membuang air limbah ke Danau Citra Raya, Cikupa,

pencemaran lingkungan
{{caption}}
Wali Kota: Kak Herman Pramuka Tangerang Inspirasi Generasi Muda Tebar Kebaikan

Wali Kota Tangerang Sachrudin menyebut Kak Herman Pramuka Tangerang sebagai teladan. Semangat pengabdiannya menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan.

gerakan pramuka
{{caption}}
PMI Kota Tangerang Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Lomba Foto Rayakan Hari Donor Darah Sedunia

PMI Kota Tangerang rayakan Hari Donor Darah Sedunia dengan cek kesehatan gratis, pemeriksaan golongan darah, dan lomba foto. Ini untuk tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah.

cek kesehatan gratis
{{caption}}
Polres Tangerang Intensifkan Pengejaran Pemasok Ribuan Obat Keras Ilegal

Polres Metro Tangerang Kota gencar melakukan pengejaran terhadap pemasok utama ribuan obat keras ilegal yang ditemukan di sebuah kontrakan. Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen Polres dalam memberantas peredaran obat keras di Tangerang.

kenakalan remaja
{{caption}}
Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari Tokoh Pramuka di Tangerang, Sopir Kabur ke Bandung

Kasatlantas Polresta Tangerang AKP Fery Oktaviari Pratama di Tangerang mengatakan terduga pelaku tabrak lari tersebut diamankan petugas pada Kamis (11/6

berita update
{{caption}}
Pemkab Tangerang Beri Sanksi Tegas Sekcam Mauk yang Kedapatan Main Game Saat Jam Kerja

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menjatuhkan sanksi kepada Sekcam Mauk berinisial MK yang tertangkap basah bermain PlayStation saat jam pelayanan, memicu permohonan maaf dari Camat Mauk dan komitmen perbaikan disiplin ASN.

asn main game
{{caption}}
Motif Sakit Hati Jadi Pemicu Pembunuhan Pedagang Cilok Tangerang

Polisi berhasil mengungkap motif di balik kasus pembunuhan pedagang cilok Tangerang yang jasadnya ditemukan di Cikupa. Rasa sakit hati akibat intimidasi menjadi pemicu utama aksi keji ini.

berita kriminal
{{caption}}
Menteri LH Dorong Teknologi Bersih, Sektor Tambang Tunjukkan Inovasi Kelola Limbah

Menurutnya, tantangan lingkungan yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan yang tidak lagi bertumpu pada kepatuhan semata.

berita update
{{caption}}
KLH Percepat Proyek Pengolahan Sampah Energi Bandung Raya Atasi Krisis Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Energi Bandung Raya guna mengatasi darurat sampah yang kian mendesak di wilayah tersebut.

bandung raya
{{caption}}
Kasus Longsor Bantargebang Memanas! Eks Kadis LH Tersangka, Rano Karno Buka Suara

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mematuhi seluruh proses hukum yang berjalan terkait kasus yang menyeret mantan Kadis LH DKI Jakarta itu.

berita update
{{caption}}
KLH Dorong Reaktivasi Pengelolaan Sampah Lampung Demi Lingkungan Bersih

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong reaktivasi pengelolaan sampah Lampung yang belum optimal, menargetkan lingkungan bersih dan capaian Adipura dengan sistem terintegrasi dari hulu ke hilir.

adipura
{{caption}}
KLH Salurkan Ribuan Tong, Perkuat Pemilahan Sampah Kalsel di Tingkat Rumah Tangga

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama DLH Kalsel menyalurkan lebih dari 2.000 tong sampah di Banjarbaru dan Banjarmasin, memperkuat gerakan pemilahan sampah Kalsel dari rumah tangga untuk lingkungan yang lebih bersih dan lestari.

banjarbaru
{{caption}}
KLH Bangun Sistem Pengelolaan Sampah Makassar Tahun 2027, Edukasi Masyarakat Jadi Kunci

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan membangun sistem pengelolaan sampah Makassar mulai tahun 2027, menjadikan edukasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan program ini.

andi sudirman sulaiman