Kerusakan Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.

Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal kuat terkait rencana Presiden Prabowo Subianto membersihkan birokrasi dari "telur busuk" yang menghambat ekonomi. Pembersihan Birokrasi Prabowo ini akan menyasar pejabat dan oknum terlibat prakt

Polda Sumsel berhasil mengungkap praktik tambang batu bara ilegal di Musi Banyuasin, mengamankan dua pengawas lapangan dan sejumlah alat berat, serta menyoroti potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) melayangkan gugatan perdata terhadap PT Agincourt Resources di PN Jaksel, menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan senilai lebih dari Rp200 miliar dan tindakan pemulihan. Sidang perdana gugatan Kemen LH Agincou

Pemerintah Kota Serang mengambil tindakan tegas dengan penutupan permanen aktivitas tambang ilegal Galian C di Taktakan, menyusul insiden tragis yang menelan korban jiwa dan kerusakan lingkungan.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan. Anggota DPR menekankan pentingnya penertiban kawasan hutan ini dalam mencegah bencana alam yang kian marak.

KLH/BPLH ajukan gugatan lingkungan hidup Rp4,8 triliun terhadap enam korporasi perusak ekosistem di Sumatera Utara. Ini wujud komitmen negara untuk pemulihan penuh dan pertanggungjawaban mutlak.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, mengajukan gugatan lingkungan perusahaan senilai Rp4,8 triliun terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara, menegaskan komitmen restorasi ekosistem dan akuntabilitas penuh.

Ratusan warga Kecamatan Sumbang, Banyumas, menggelar aksi damai menolak aktivitas pertambangan di kaki Gunung Slamet yang dinilai merusak lingkungan, menyuarakan Penolakan Tambang Banyumas demi masa depan generasi.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait rentetan bencana di Sumatera, menyoroti kerusakan lingkungan dan pentingnya keadilan ekologis.

Ombudsman RI Perwakilan Banten mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan Distribusi Galian C, guna menekan praktik pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan yang semakin merajalela.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) intensifkan penyelidikan terhadap 12 subjek hukum di Tapanuli yang diduga kuat menjadi biang kerok kerusakan lingkungan dan pemicu banjir. Siapa saja mereka?

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menanggapi serius surat Bupati Bima Ady Mahyudi mengenai kondisi Pengundulan Hutan Bima yang kritis dan mendesak.

Pemerintah Provinsi Banten menyatakan dukungan penuh terhadap penertiban tambang ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) untuk mencegah kerusakan lingkungan dan meminimalisir bencana alam.

Koalisi aktivis lingkungan menyoroti dampak Proyek Dinding Pantai Gili Meno senilai Rp70 miliar yang diduga merusak terumbu karang dan biota laut, memicu kekecewaan global.

Kadin DKI Jakarta menegaskan bahwa kerusakan lingkungan berpotensi menjadi beban ekonomi serius jika tidak ditangani. Aksi penanaman mangrove dilakukan sebagai solusi dan kepedulian terhadap lingkungan. Apa dampaknya bagi Jakarta?

Nelayan terdampak tumpahan Minyak Montara 2009 menuntut kompensasi Rp900 triliun. YPTB desak pemerintah tuntaskan kasus kerusakan lingkungan dan sosial-ekonomi ini.

Gubernur Banten Andra Soni mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), menyoroti kerusakan lingkungan dan sosial yang parah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan pimpin langsung Satgas Penertiban Tambang Ilegal Papua Barat. Langkah ini diambil untuk menindak tegas praktik ilegal yang merusak lingkungan dan menepis tudingan.

Bareskrim Polri bersama Balai TNGM menindak tegas penambangan ilegal Merapi yang telah merusak 312 hektar lahan dan meraup triliunan rupiah di Magelang. Siapa pelakunya?