Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggencarkan **Penertiban Tambang Ilegal Sumut** di Sungai Batang Gadis, Mandailing Natal, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana alam.

Tim gabungan Polres Subang dan Pemkab Subang intensifkan penindakan tambang ilegal Subang yang merusak lingkungan. Simak detail penghentian aktivitas di Patokbeusi dan ancaman hukumnya.

Satreskrim Polres Nagan Raya intensifkan penyelidikan dugaan kerusakan ekosistem gambut Rawa Tripa, Aceh, dengan mendatangkan ahli untuk memperkuat bukti ilmiah dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan.

Sembilan terdakwa kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Parigi Moutong (Parimo) telah menjalani sidang perdana di PN Parigi. Simak detail dakwaan dan kronologi penangkapan terkait Sidang PETI Parimo ini.

Aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) kembali mengancam kelestarian Rivera Park, destinasi wisata peraih juara nasional API 2021 di Kabupaten Tebo, Jambi. Pengelola mendesak tindakan tegas dari pihak berwenang.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo resmi menahan Kepala Desa Jenangan, berinisial TA, terkait dugaan korupsi tambang ilegal di lahan aset desa. Penahanan Kades Jenangan ini dilakukan setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup, menimbulkan kerugian negara

Banjir Serang melanda Kota Serang, Banten, merendam 573 rumah dan merobohkan dua bangunan, berdampak pada 1.905 jiwa akibat cuaca ekstrem yang terjadi pada Minggu dini hari.

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.

Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal kuat terkait rencana Presiden Prabowo Subianto membersihkan birokrasi dari "telur busuk" yang menghambat ekonomi. Pembersihan Birokrasi Prabowo ini akan menyasar pejabat dan oknum terlibat prakt

Polda Sumsel berhasil mengungkap praktik tambang batu bara ilegal di Musi Banyuasin, mengamankan dua pengawas lapangan dan sejumlah alat berat, serta menyoroti potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) melayangkan gugatan perdata terhadap PT Agincourt Resources di PN Jaksel, menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan senilai lebih dari Rp200 miliar dan tindakan pemulihan. Sidang perdana gugatan Kemen LH Agincou

Pemerintah Kota Serang mengambil tindakan tegas dengan penutupan permanen aktivitas tambang ilegal Galian C di Taktakan, menyusul insiden tragis yang menelan korban jiwa dan kerusakan lingkungan.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan. Anggota DPR menekankan pentingnya penertiban kawasan hutan ini dalam mencegah bencana alam yang kian marak.

KLH/BPLH ajukan gugatan lingkungan hidup Rp4,8 triliun terhadap enam korporasi perusak ekosistem di Sumatera Utara. Ini wujud komitmen negara untuk pemulihan penuh dan pertanggungjawaban mutlak.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, mengajukan gugatan lingkungan perusahaan senilai Rp4,8 triliun terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara, menegaskan komitmen restorasi ekosistem dan akuntabilitas penuh.

Ratusan warga Kecamatan Sumbang, Banyumas, menggelar aksi damai menolak aktivitas pertambangan di kaki Gunung Slamet yang dinilai merusak lingkungan, menyuarakan Penolakan Tambang Banyumas demi masa depan generasi.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait rentetan bencana di Sumatera, menyoroti kerusakan lingkungan dan pentingnya keadilan ekologis.

Satreskrim Polres Tebo berhasil mengamankan delapan terduga pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Tebo, menegaskan komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menindak aktivitas ilegal.

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen menindak tegas penambangan ilegal, khususnya Galian C, yang merusak lingkungan dan mengancam bencana ekologi, dengan ancaman proses hukum bagi pelakunya.