LIVE

Gugatan Lingkungan Perusahaan di Sumut Senilai Rp4,8 Triliun Terus Berjalan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.

kerusakan lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan. (AntaraNews)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus melanjutkan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara. Gugatan ini terkait dugaan kerusakan lingkungan dan kontribusi terhadap banjir yang terjadi di wilayah tersebut, dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa proses hukum atas kasus ini tetap berjalan.

Gugatan ini secara khusus menargetkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Batang Toru. Area ini merupakan lokasi krusial yang diduga mengalami kerusakan parah akibat aktivitas perusahaan-perusahaan terkait. Dampak kerusakan lingkungan ini disebut-sebut menjadi faktor penyebab banjir di Sumatera.

Meskipun terdapat peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan, yaitu PT Agincourt Resources, proses gugatan perdata yang diajukan oleh KLH tidak terpengaruh. Hanif Faisol Nurofiq memastikan bahwa sidang gugatan sedang berlangsung di pengadilan dan akan terus berjalan.

Proses Hukum Berlanjut di Tengah Peninjauan Izin

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa gugatan perdata senilai Rp4.843.232.560.026 terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara tetap berlanjut di pengadilan. Pernyataan ini disampaikan setelah Hanif menghadiri aksi bersih sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (14/2).

Total gugatan ini mencakup kerugian lingkungan hidup sebesar Rp4.657.378.770.276 dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp178.481.212.250. Angka ini menunjukkan skala dampak yang signifikan akibat dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan.

Enam perusahaan yang digugat oleh KLH adalah PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Seluruh perusahaan ini melakukan kegiatan di DAS Garoga dan DAS Batang Toru, yang semuanya berada di Sumatera Utara.

Polemik Pencabutan Izin PT Agincourt Resources

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam jumpa pers di Jakarta pada 20 Januari 2026 telah mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan. Dari daftar tersebut, terdapat nama PT Agincourt Resources (PT AR) yang mengelola tambang emas Martabe, Sumatera Utara.

Namun, dalam perkembangan terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa belum ada proses administrasi lanjutan dari tindak lanjut pengumuman pencabutan izin tambang emas Martabe tersebut. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (13/2).

Bahlil menjelaskan bahwa izin PT AR melibatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau perjanjian kontrak karya pertambangan, izin lingkungan analisis dampak lingkungan (amdal), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Koordinasi teknis terkait masalah ini telah dilakukan dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Komitmen Pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus gugatan lingkungan ini menyoroti kompleksitas penegakan hukum yang melibatkan berbagai kementerian dan regulasi yang berlaku. Sinergi antarlembaga menjadi kunci penting dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan yang berdampak luas.

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menindak perusahaan yang diduga merusak lingkungan, meskipun terdapat dinamika dalam proses administrasi dan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Kasus gugatan lingkungan perusahaan ini diharapkan dapat menjadi preseden penting bagi perusahaan lain. Ini mendorong agar setiap entitas bisnis lebih bertanggung jawab terhadap dampak operasionalnya terhadap lingkungan hidup. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Gratis Masuk Ragunan Saat HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

{{caption}}
Celurit di Tangan Pelajar Jakarta, Kasus Palmerah dan Koja

{{caption}}
Kasus Korupsi Jadi Titik Balik, Ini Langkah-Langkah Pembenahan MBG

{{caption}}
Saling Berbalas Gol, Belanda Sama Kuat dengan Jepang

{{caption}}
Belanda vs Jepang Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming Piala Dunia 2026

{{caption}}
Penduduk Cuma 155 Ribu dan Lebih Kecil dari Jakarta, Curacao Terus Cetak Sejarah di Piala Dunia 2026

Topik Terkait
{{caption}}
KLH Serahkan Data Peninjauan Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te

Kementerian lingkungan hidup
{{caption}}
Menteri KLH/BPLH Gugat PT Biotek Saranatama atas Gugatan Pencemaran Sungai Cisadane

Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengambil langkah tegas menggugat PT Biotek Saranatama terkait **Gugatan Pencemaran Sungai Cisadane** yang meluas hingga puluhan kilometer.

Tangerang
{{caption}}
KLH Siapkan Langkah Hukum Tegas Atasi Pencemaran Sungai Cisadane Akibat Kebakaran Pabrik Pestisida

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil tindakan hukum serius terkait kasus pencemaran Sungai Cisadane pasca kebakaran gudang pestisida PT Biotek Saranatama, memastikan tidak ada toleransi bagi pelaku pencemaran.

Tangerang Selatan
{{caption}}
KLH Ambil Tindakan Hukum Tegas Atas Pencemaran Sungai Cisadane

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan langkah hukum perdata dan pidana terhadap PT Biotek Saranatama terkait kasus pencemaran Sungai Cisadane yang meresahkan warga.

Tangerang Selatan
{{caption}}
Gugatan Kemen LH Agincourt: Tuntut Ganti Rugi Lingkungan Rp200 Miliar di PN Jaksel

Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) melayangkan gugatan perdata terhadap PT Agincourt Resources di PN Jaksel, menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan senilai lebih dari Rp200 miliar dan tindakan pemulihan. Sidang perdana gugatan Kemen LH Agincou

Kemen LH
{{caption}}
Gugatan Lingkungan Hidup Rp4,8 Triliun: KLH/BPLH Tuntut Pertanggungjawaban Korporasi di Sumut

KLH/BPLH ajukan gugatan lingkungan hidup Rp4,8 triliun terhadap enam korporasi perusak ekosistem di Sumatera Utara. Ini wujud komitmen negara untuk pemulihan penuh dan pertanggungjawaban mutlak.

Gugatan Lingkungan Hidup
{{caption}}
Pemerintah Ajukan Gugatan Lingkungan Perusahaan Rp4,8 Triliun, Tuntut Restorasi Penuh

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, mengajukan gugatan lingkungan perusahaan senilai Rp4,8 triliun terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara, menegaskan komitmen restorasi ekosistem dan akuntabilitas penuh.

Gugatan Lingkungan Perusahaan
{{caption}}
KLHK Segel Lima Perusahaan Tambang di Sumatera Barat, Diduga Pemicu Banjir DAS Batang Kuranji

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara tegas menyegel lima perusahaan tambang di Sumatera Barat yang diduga kuat menjadi pemicu banjir parah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji, menimbulkan pertanyaan besar tentang kepatuhan lin

Penyegelan Tambang
{{caption}}
3 Lokasi Disegel Menhut Raja Juli Diduga Biang Kerok Banjir Sumatra

Upaya ini merupakan komitmen untuk merealisasikan janjinya kepada rakyat di hadapan Komisi IV DPR RI

Banjir Sumatra
{{caption}}
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan

Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.

karhutla
{{caption}}
Polres Subang dan Pemkab Bersinergi Hentikan Penindakan Tambang Ilegal Subang di Patokbeusi

Tim gabungan Polres Subang dan Pemkab Subang intensifkan penindakan tambang ilegal Subang yang merusak lingkungan. Simak detail penghentian aktivitas di Patokbeusi dan ancaman hukumnya.

jawa barat
{{caption}}
Polres Nagan Raya Dalami Penyelidikan Kerusakan Rawa Tripa dengan Bantuan Ahli Gambut

Satreskrim Polres Nagan Raya intensifkan penyelidikan dugaan kerusakan ekosistem gambut Rawa Tripa, Aceh, dengan mendatangkan ahli untuk memperkuat bukti ilmiah dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan.

aceh
{{caption}}
Sembilan Terdakwa Kasus Sidang PETI Parimo Jalani Sidang Perdana, Didakwa Rusak Lingkungan

Sembilan terdakwa kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Parigi Moutong (Parimo) telah menjalani sidang perdana di PN Parigi. Simak detail dakwaan dan kronologi penangkapan terkait Sidang PETI Parimo ini.

desa karya mandiri
{{caption}}
Penambangan Emas Ilegal Ancam Kelestarian Rivera Park, Destinasi Wisata Unggulan Jambi

Aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) kembali mengancam kelestarian Rivera Park, destinasi wisata peraih juara nasional API 2021 di Kabupaten Tebo, Jambi. Pengelola mendesak tindakan tegas dari pihak berwenang.

api award
{{caption}}
Kejari Ponorogo Tahan Kades Jenangan, Tersangka Kasus Tambang Ilegal Aset Desa

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo resmi menahan Kepala Desa Jenangan, berinisial TA, terkait dugaan korupsi tambang ilegal di lahan aset desa. Penahanan Kades Jenangan ini dilakukan setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup, menimbulkan kerugian negara

hukum pidana
{{caption}}
Banjir Serang Rendam Ratusan Rumah, Dua Bangunan Roboh Akibat Cuaca Ekstrem

Banjir Serang melanda Kota Serang, Banten, merendam 573 rumah dan merobohkan dua bangunan, berdampak pada 1.905 jiwa akibat cuaca ekstrem yang terjadi pada Minggu dini hari.

banjir serang
{{caption}}
LPG Naik Lagi, Bahlil Sebut Harga Bisa Turun Tergantung Kondisi Global

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan harga LPG 5,5 kg dan 12 kg bisa turun lagi jika harga di pasar global stabil.

bahlil
{{caption}}
Kenaikan BBM Nonsubsidi Ikuti Mekanisme Pasar, Menteri ESDM Jelaskan Aturan Harga

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo mengikuti mekanisme pasar global, sesuai regulasi yang berlaku dan tidak diatur pemerintah.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Menteri ESDM Pastikan Suplai Listrik Sulut Merata hingga Pelosok Pulau

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen penuh untuk mewujudkan pemerataan suplai listrik Sulut, menargetkan seluruh desa dan wilayah kepulauan terang benderang pada 2026-2027 melalui Program Listrik Desa.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Gubernur Papua Barat Temui Menteri ESDM Bahas Realisasi PI 10 Persen

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu Menteri ESDM membahas percepatan realisasi participating interest (PI) 10 persen dan alokasi gas daerah, sebuah langkah penting bagi perekonomian Papua Barat.

british petroleum
{{caption}}
Menteri Bahlil Ajak Masyarakat Terapkan Kebiasaan Hemat Energi Demi Lingkungan dan Pasokan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk membiasakan diri hemat energi melalui langkah-langkah kecil hingga transisi ke kendaraan listrik, demi menjaga pasokan energi dan lingkungan.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Pemerintah Genjot Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional untuk Transisi Energi Bersih

Pemerintah Indonesia serius mempercepat Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik nasional, didorong tingginya konsumsi energi fosil, demi mewujudkan transisi energi bersih dan kemandirian energi.

elektrifikasi transportasi