Penegakan Hukum Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan investigasi penyebab kebakaran TPA Jatiwaringin akan dimulai setelah api padam sepenuhnya. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan?

Penyelidikan Kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang akan dilakukan setelah seluruh proses pemadaman api selesai, fokus utama saat ini adalah penanganan darurat dan pencegahan dampak lebih lanjut.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) KLH/BPLH menyegel PT BPE di Tangerang setelah ditemukan pelanggaran lingkungan serius, termasuk pembuangan limbah B3 ilegal dan pencemaran udara. Penyegelan PT BPE ini merupakan tindak lanjut adua

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melayangkan gugatan terhadap PT Beringin Petroleum Energy atas dugaan pencemaran lingkungan di Tangerang, menegaskan komitmen pemerintah menindak tegas pelaku perusak lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel pabrik pengolahan oli bekas ilegal di Tangerang karena melanggar aturan pengelolaan limbah B3, menyoroti seriusnya masalah Penyegelan Pabrik Oli Bekas Ilegal dan dampak lingkungannya.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penyegelan perusahaan limbah B3 ilegal di Tangerang. Tindakan tegas ini diambil setelah ditemukan pelanggaran serius yang mencemari lingkungan.

Satreskrim Polres Nagan Raya intensifkan penyelidikan dugaan kerusakan ekosistem gambut Rawa Tripa, Aceh, dengan mendatangkan ahli untuk memperkuat bukti ilmiah dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan serius menindaklanjuti usulan Komisi VII DPR untuk audit kawasan pergudangan, menyusul insiden kebakaran pabrik pestisida yang mencemari lingkungan.

Populasi Lumba-lumba Mahakam di Sungai Mahakam terus menurun, mendorong Kementerian Lingkungan Hidup mengambil langkah darurat untuk konservasi dan penegakan hukum.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis 28 perusahaan pelanggar lahan hutan yang izinnya akan dicabut Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan, setelah terbukti melanggar peraturan.

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Menteri Kehutanan libatkan TNI-Polri untuk investigasi perusahaan penyebab banjir di Sumatera, menegaskan pencabutan izin bagi pelanggar.

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng menggelar Muktamar Turats Nabawi (MUTUN) 2025 yang merekomendasikan pemerintah untuk serius mengatasi kerusakan lingkungan dan menerapkan 'Eko-Sunnah'.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan hasil pemeriksaan awal terkait fenomena kayu banjir, yang disebut kombinasi pohon tumbang dan material tak alami. Penegakan hukum menanti.

Menteri Lingkungan Hidup resmi memerintahkan Penghentian Operasi Perusahaan di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, mulai 6 Desember 2025 untuk audit lingkungan dan evaluasi menyeluruh.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkomitmen kuat dalam Perlindungan Ahli Lingkungan dari gugatan SLAPP yang mengancam. Siapa saja yang sudah dilindungi dan bagaimana mekanismenya?

Menteri Lingkungan Hidup menyoroti minimnya Tutupan Hutan Bali yang hanya sekitar 4 persen sebagai penyebab utama banjir, mendesak pembenahan tata ruang dan penegakan hukum lingkungan.