Penegakan Hukum Lingkungan

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Menteri Kehutanan libatkan TNI-Polri untuk investigasi perusahaan penyebab banjir di Sumatera, menegaskan pencabutan izin bagi pelanggar.

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng menggelar Muktamar Turats Nabawi (MUTUN) 2025 yang merekomendasikan pemerintah untuk serius mengatasi kerusakan lingkungan dan menerapkan 'Eko-Sunnah'.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan hasil pemeriksaan awal terkait fenomena kayu banjir, yang disebut kombinasi pohon tumbang dan material tak alami. Penegakan hukum menanti.

Menteri Lingkungan Hidup resmi memerintahkan Penghentian Operasi Perusahaan di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, mulai 6 Desember 2025 untuk audit lingkungan dan evaluasi menyeluruh.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkomitmen kuat dalam Perlindungan Ahli Lingkungan dari gugatan SLAPP yang mengancam. Siapa saja yang sudah dilindungi dan bagaimana mekanismenya?

Menteri Lingkungan Hidup menyoroti minimnya Tutupan Hutan Bali yang hanya sekitar 4 persen sebagai penyebab utama banjir, mendesak pembenahan tata ruang dan penegakan hukum lingkungan.