Gugatan Lingkungan Hidup Rp4,8 Triliun: KLH/BPLH Tuntut Pertanggungjawaban Korporasi di Sumut

KLH/BPLH ajukan gugatan lingkungan hidup Rp4,8 triliun terhadap enam korporasi perusak ekosistem di Sumatera Utara. Ini wujud komitmen negara untuk pemulihan penuh dan pertanggungjawaban mutlak.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), secara resmi mengajukan gugatan perdata senilai Rp4,8 triliun terhadap enam korporasi. Gugatan ini dilayangkan atas dugaan kerusakan lingkungan hidup masif di Provinsi Sumatera Utara. Langkah serius ini diambil pada Kamis (15/1), dengan pendaftaran gugatan dilakukan serentak di Pengadilan Negeri (PN) Kota Medan, PN Jakarta Pusat, dan PN Jakarta Selatan.

Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk ketegasan pemerintah. Negara tidak akan menoleransi perusak lingkungan yang menyebabkan dampak besar bagi masyarakat, termasuk hilangnya fungsi lingkungan. Kerusakan ini juga mengancam mata pencarian dan rasa aman warga akibat ancaman bencana ekologis.

Gugatan ini berfokus pada pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan lingkungan yang rusak dapat dikembalikan fungsinya. Tuntutan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan di masa mendatang.

Komitmen Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa gugatan ini adalah pesan kuat. Pemerintah tidak akan diam ketika lingkungan rusak dan rakyat harus menanggung akibatnya sendirian. Ia menekankan prinsip "perusak membayar" yang menjadi landasan utama tindakan hukum ini.

Setiap korporasi yang mengambil keuntungan dengan cara merusak ekosistem harus bertanggung jawab mutlak untuk memulihkannya. Penegakan hukum lingkungan di bawah KLH/BPLH tidak akan mengenal kompromi. Hal ini demi menjamin hak konstitusional setiap warga atas lingkungan yang baik dan sehat.

Total gugatan yang dilayangkan mencapai Rp4.843.232.560.026,00. Angka fantastis ini mencakup komponen kerugian lingkungan hidup sebesar Rp4.657.378.770.276. Selain itu, ada biaya pemulihan ekosistem senilai Rp178.481.212.250 guna memastikan lingkungan yang rusak dapat dikembalikan fungsinya bagi masyarakat.

Detail Gugatan dan Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup

Enam korporasi yang menjadi objek gugatan negara adalah PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Gugatan ini didasarkan pada hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis mendalam. Aktivitas keenam perusahaan tersebut terbukti mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.

Kerusakan lingkungan ini terjadi di tiga wilayah terdampak utama. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Fokus pemulihan utama adalah pada ekosistem di DAS Garoga dan DAS Batang Toru.

Untuk menunjukkan keseriusan, KLH/BPLH mendaftarkan gugatan secara strategis. Dua perusahaan digugat melalui PN Kota Medan, satu perusahaan di PN Jakarta Pusat, dan tiga perusahaan lainnya di PN Jakarta Selatan. Ini menunjukkan upaya terkoordinasi dari pemerintah.

Landasan Hukum dan Mitigasi Bencana

Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH/BPLH, Rizal Irawan, menjelaskan bahwa pendaftaran gugatan ini berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 2 mengedepankan beberapa asas penting. Asas-asas tersebut meliputi tanggung jawab negara, kelestarian, kehati-hatian, hingga asas pencemar membayar.

Langkah hukum ini bukan sekadar tuntutan ganti rugi materiil semata. Ini merupakan upaya mendesak untuk memitigasi risiko bencana banjir dan longsor yang kini mengancam warga. Ancaman ini terutama dirasakan di sepanjang DAS Batang Toru dan DAS Garoga akibat hilangnya daya dukung lingkungan.

Rizal Irawan menekankan bahwa melalui gugatan perdata ini, pemerintah menuntut pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban ini mencakup setiap jengkal kerusakan yang telah terjadi. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memastikan lingkungan yang sehat bagi seluruh warga negara.

Sumber: AntaraNews