LIVE

Kasus Longsor Bantargebang Memanas! Eks Kadis LH Tersangka, Rano Karno Buka Suara

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mematuhi seluruh proses hukum yang berjalan terkait kasus yang menyeret mantan Kadis LH DKI Jakarta itu.

rano karno
Kasus Longsor Bantargebang Memanas! Eks Kadis LH Tersangka, Rano Karno Buka Suara
Kasus Longsor Bantargebang Memanas! Eks Kadis LH Tersangka, Rano Karno Buka Suara (merdeka.com)

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno buka suara usai Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menetapkan mantan/eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto (AK) sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mematuhi seluruh proses hukum yang berjalan terkait kasus yang menyeret mantan Kadis LH DKI Jakarta itu. Pemprov DKI juga memastikan akan bersikap kooperatif serta memberikan pendampingan sesuai mekanisme pemerintahan.

"Kita biarkan saja. Kita patuh akan hukum, segala macam ya. Kalau memang itu menjadi satu konsekuensi, ya dijalankan saja,” kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/4).

Pemprov DKI Tidak akan Mengintervensi Proses Hukum

Ia menyebut bahwa Pemprov DKI tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan hukum kepada pihak yang bersangkutan.

“Tapi yang pasti kita akan, akan istilahnya, apa ya, mendukung apa yang memang terbaik harus dilakukan,” katanya.

Rano juga mengungkapkan proses permintaan keterangan sebenarnya telah berjalan, sehingga bukan merupakan hal baru dalam penanganan kasus ini.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut merupakan proses panjang yang telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu, bahkan telah ada peringatan sebelumnya.

“Ini kan sebetulnya perjalanan panjang. Bukan perjalanan seminggu, dua minggu. Bahkan sudah diperingati dari tahun 2024. Nah, jadi artinya, ya, ini satu konsekuensi yang memang harus dipikul,” kata dia.

Mekanisme Hukum

Lebih lanjut, Rano menekankan bahwa seluruh pihak harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, sembari Pemprov tetap menjalankan fungsi pendampingan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

“Ikuti mekanisme hukum. Ya kalau memang itu, tapi kita tentu akan semaksimal akan memberikan, bahasa apa ya, mendampingi pembantuan pendampingan hukum. Itu, itu mekanisme kepemerintahan yang biasa dilakukan,” katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Beri Arahan Khusus ke Seskab Teddy soal Sekolah Rakyat

{{caption}}
Prabowo: Banyak Orang Berhasil Berasal dari Keluarga Miskin

{{caption}}
Komitmen Tingkatkan Pendidikan, Prabowo: Kita Harus Kerja Keras, Hemat Uang

{{caption}}
Prabowo Beberkan Alasan Efisiensi Anggaran, Demi Program Ini

{{caption}}
Pesan Prabowo ke Guru dan Murid: Jangan Sekali-kali Jelek-jelekin Orang

{{caption}}
Prabowo: Kalau Kita Diejek, Balas dengan Sopan Santun

Topik Terkait
{{caption}}
Rekam Jejak Asep Kuswanto, Eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Tersangka Longsor Maut di TPST Bantargebang

Di luar perkara itu, Asep tercatat sebagai pejabat yang rutin melaporkan harta kekayaannya.

Asep Kuswanto
{{caption}}
Kronologi Eks Kadis Lingkungan Hidup Jakarta Jadi Tersangka Longsor Maut TPST Bantargebang, Terancam Pidana 6 Tahun

Mantan Kadis LH Jakarta Asep Kuswanto dijerat pasal berlapis terkait penanganan kasus pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

TPST Bantargebang
{{caption}}
Babak Baru Longsor Sampah Maut TPST Bantargebang, Mantan Kadis LH DKI Jakarta Jadi Tersangka

Tragedi tersebut mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka.

Bantargebang
{{caption}}
Pemprov DKI Raih Peringkat Pertama Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi

Wagub Rano menyatakan, penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya antikorupsi di Pemprov DKI.

Pemprov DKI Jakarta
{{caption}}
Bambang Pacul dan Rano Karno Mendadak Sambangi Rumah Megawati

Ketua DPP PDIP Rano Karno dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri

Megawati
{{caption}}
Hasto Ditahan KPK, PDIP Tetap Jalani Praperadilan di PN Jaksel

Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR.

Hasto Ditahan
{{caption}}
Puan Pastikan Belum Ada Rencana Pergantian Sekjen PDIP

Puan menegaskan, hingga saat ini partainya belum membahas soal pergantian posisi sekjen.

Berita Update
{{caption}}
Tinjau Korban Kebakaran Kemayoran, Wagub DKI Rano Karno Ingatkan Bahaya Korsleting Listrik

Wagub DKI Rano Karno meninjau pengungsi kebakaran Kemayoran. Ia mengingatkan bahaya korsleting listrik dan membuka opsi relokasi warga ke rusun.

berita update
{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Tegaskan Dukungan Penuh untuk Kegiatan Keagamaan, Perkuat Toleransi dan Status Kota Global

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung berbagai kegiatan keagamaan, termasuk Pesparani Katolik, demi memperkuat toleransi dan menjadikan Jakarta sebagai kota global.

budaya
{{caption}}
IWDF Jakarta 2026: Wagub Rano Sebut Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Identitas Budaya Global

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti IWDF Jakarta 2026 sebagai pendorong utama ekonomi kreatif dan penguat identitas budaya kota, menarik ribuan peserta serta pengunjung.

budaya jakarta
{{caption}}
Rano Karno Peringatkan Jalan Amblas Bisa Terjadi di Titik Lain Jakarta

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rembesan air bawah tanah yang sulit dideteksi dan diprediksi, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan.

berita update
{{caption}}
Jelang Waisak 2026, Rano Karno Ajak Warga Jakarta Rawat Toleransi dan Persaudaraan

Ajakan itu disampaikan Rano saat menghadiri acara “Illumination of Jakarta: Glow of Peace” di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026).

berita update
{{caption}}
Sistem Keamanan Si Jaga Warga di Jaksel Dipuji Rano Karno

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi contoh pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan partisipasi warga di lingkungan permukiman.

berita update
{{caption}}
KLH Percepat Proyek Pengolahan Sampah Energi Bandung Raya Atasi Krisis Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Energi Bandung Raya guna mengatasi darurat sampah yang kian mendesak di wilayah tersebut.

bandung raya
{{caption}}
KLH Dorong Reaktivasi Pengelolaan Sampah Lampung Demi Lingkungan Bersih

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong reaktivasi pengelolaan sampah Lampung yang belum optimal, menargetkan lingkungan bersih dan capaian Adipura dengan sistem terintegrasi dari hulu ke hilir.

adipura
{{caption}}
KLH Salurkan Ribuan Tong, Perkuat Pemilahan Sampah Kalsel di Tingkat Rumah Tangga

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama DLH Kalsel menyalurkan lebih dari 2.000 tong sampah di Banjarbaru dan Banjarmasin, memperkuat gerakan pemilahan sampah Kalsel dari rumah tangga untuk lingkungan yang lebih bersih dan lestari.

banjarbaru
{{caption}}
KLH Bangun Sistem Pengelolaan Sampah Makassar Tahun 2027, Edukasi Masyarakat Jadi Kunci

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan membangun sistem pengelolaan sampah Makassar mulai tahun 2027, menjadikan edukasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan program ini.

andi sudirman sulaiman
{{caption}}
Gugatan Lingkungan Perusahaan di Sumut Senilai Rp4,8 Triliun Terus Berjalan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.

banjir sumatera utara
{{caption}}
KLH Hentikan Pabrik Pencemar Udara di Tangerang, Tegaskan Komitmen Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil langkah tegas menghentikan aktivitas PT Panca Kraft Pratama di Karawaci, Tangerang, terkait dugaan pencemaran udara. Tindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam

hanif faisol nurofiq