LIVE

Kasus Longsor Bantargebang Memanas! Eks Kadis LH Tersangka, Rano Karno Buka Suara

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mematuhi seluruh proses hukum yang berjalan terkait kasus yang menyeret mantan Kadis LH DKI Jakarta itu.

rano karno
Kasus Longsor Bantargebang Memanas! Eks Kadis LH Tersangka, Rano Karno Buka Suara
Kasus Longsor Bantargebang Memanas! Eks Kadis LH Tersangka, Rano Karno Buka Suara (merdeka.com)

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno buka suara usai Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menetapkan mantan/eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto (AK) sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mematuhi seluruh proses hukum yang berjalan terkait kasus yang menyeret mantan Kadis LH DKI Jakarta itu. Pemprov DKI juga memastikan akan bersikap kooperatif serta memberikan pendampingan sesuai mekanisme pemerintahan.

"Kita biarkan saja. Kita patuh akan hukum, segala macam ya. Kalau memang itu menjadi satu konsekuensi, ya dijalankan saja,” kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/4).

Pemprov DKI Tidak akan Mengintervensi Proses Hukum

Ia menyebut bahwa Pemprov DKI tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan hukum kepada pihak yang bersangkutan.

“Tapi yang pasti kita akan, akan istilahnya, apa ya, mendukung apa yang memang terbaik harus dilakukan,” katanya.

Rano juga mengungkapkan proses permintaan keterangan sebenarnya telah berjalan, sehingga bukan merupakan hal baru dalam penanganan kasus ini.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut merupakan proses panjang yang telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu, bahkan telah ada peringatan sebelumnya.

“Ini kan sebetulnya perjalanan panjang. Bukan perjalanan seminggu, dua minggu. Bahkan sudah diperingati dari tahun 2024. Nah, jadi artinya, ya, ini satu konsekuensi yang memang harus dipikul,” kata dia.

Mekanisme Hukum

Lebih lanjut, Rano menekankan bahwa seluruh pihak harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, sembari Pemprov tetap menjalankan fungsi pendampingan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

“Ikuti mekanisme hukum. Ya kalau memang itu, tapi kita tentu akan semaksimal akan memberikan, bahasa apa ya, mendampingi pembantuan pendampingan hukum. Itu, itu mekanisme kepemerintahan yang biasa dilakukan,” katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Motif Pengeroyokan Brutal Pelajar SMA di Yogyakarta berujung Meninggal Dunia

{{caption}}
PRT Berhak Dapat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Negara?

{{caption}}
Bunyi Aturan Baru THR di UU PPRT, Besaran Disesuaikan Perjanjian

{{caption}}
Majikan Tak Bisa Asal Pecat Pekerja Rumah Tangga, Begini Bunyi Aturan PHK di UU PPRT

{{caption}}
Belajar Cara Brasil, Rano Karno Ingin Ikan Sapu-Sapu Diolah Jadi Arang

{{caption}}
Penyanyi D4vd Jadi Terdakwa Pembunuhan Gadis 14 Tahun, Jaksa Ungkap Korban Dilecehkan hingga Dimutilasi

Topik Terkait
{{caption}}
Babak Baru Longsor Sampah Maut TPST Bantargebang, Mantan Kadis LH DKI Jakarta Jadi Tersangka

Tragedi tersebut mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka.

Bantargebang
{{caption}}
Tinjau Banjir Jakarta, Wagub Rano Minta Pelayanan Masyarakat Tetap Jalan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, turun langsung meninjau sejumlah titik banjir di Jakarta Selatan, Selasa (8/7).

Berita Update
{{caption}}
VIDEO: Respons Wagub Rano Kabar Megawati Melarang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat Prabowo

Rano menegaskan agar hal tersebut ditanyakan ke DPP PDI Perjuangan.

Berita Update
{{caption}}
Rano Karno Bicara Banjir Jakarta, Solusinya Harus Seperti Proyek BKT

Rano Karno mengakui masalah banjir di ibu kota tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI saja.

Rano Karno
{{caption}}
Warga Ngeluh Air PAM Bau & Sertifikat Tanah, Rano: Kalau jadi Wagub, Saya Sempurnakan Hidup Ibu

Rano Karno tampak menyimak dan mencatat apa-apa yang menjadi keluhan warga.

Rano Karno
{{caption}}
Rano Karno Sowan Minta Dukungan di Pilkada Jakarta, Ini Jawaban Ketum FBR

Ketum FBR belum bisa menyampaikan dukungan kepada pasangan Pramono-Rano Karno karena di FBR ada mekanismenya.

Pramono Anung-Rano Karno
{{caption}}
PDIP Pertimbangkan Usung Rano Karno di Pilgub Banten, Minta Kader Bersiap

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mempertimbangkan Rano Karno maju di Pilgub Banten 2024.

Rano Karno
{{caption}}
Rano Ungkap Potensi: Ikan Sapu-sapu Bisa Jadi Arang, DKI Ikuti Jejak Brasil

Langkah ini diharapkan tidak hanya mengatasi populasi ikan invasif di perairan ibu kota, tetapi juga menghadirkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

berita update
{{caption}}
Rano Karno: Semangat Pembaruan Jakarta Fondasi Utama Kota Inklusif dan Harmonis

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya semangat pembaruan sebagai fondasi utama menjaga Jakarta tetap inklusif, harmonis, dan menjadi kota global yang merangkul semua.

dki jakarta
{{caption}}
Wagub DKI Ingatkan Warga Akan Potensi DBD Akibat El Nino di Semester Kedua 2026

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan masyarakat tentang potensi penyakit demam berdarah dengue (DBD) akibat El Nino yang diperkirakan terjadi pada semester kedua 2026, mendorong kewaspadaan dini dan upaya pencegahan.

aedes aegypti
{{caption}}
Dukungan Pemprov DKI untuk Umat Beragama: Rano Karno Tegaskan Komitmen pada Perayaan Dharma Santi Nyepi 2026

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan dukungan Pemprov DKI untuk umat beragama, termasuk perayaan Dharma Santi Nyepi 2026. Simak detail komitmen ini dan maknanya bagi keharmonisan ibu kota.

balai kota dki
{{caption}}
Rano Karno Bongkar Rahasia Jakarta Bisa Jadi Kota Teraman Kedua di ASEAN

ari hasil analisis Pemprov DKI, pendekatan berbasis kebudayaan dan toleransi beragama memiliki kontribusi besar terhadap persepsi keamanan kota Jakarta.

berita update
{{caption}}
Pemprov DKI Perkuat Komitmen Fasilitasi Pengembangan Budaya Betawi di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung Pengembangan Budaya Betawi, melalui perbaikan fasilitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, demi memperkuat ekonomi warga serta menjaga jati diri kota global.

batik betawi
{{caption}}
KLH Dorong Reaktivasi Pengelolaan Sampah Lampung Demi Lingkungan Bersih

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong reaktivasi pengelolaan sampah Lampung yang belum optimal, menargetkan lingkungan bersih dan capaian Adipura dengan sistem terintegrasi dari hulu ke hilir.

adipura
{{caption}}
KLH Salurkan Ribuan Tong, Perkuat Pemilahan Sampah Kalsel di Tingkat Rumah Tangga

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama DLH Kalsel menyalurkan lebih dari 2.000 tong sampah di Banjarbaru dan Banjarmasin, memperkuat gerakan pemilahan sampah Kalsel dari rumah tangga untuk lingkungan yang lebih bersih dan lestari.

banjarbaru
{{caption}}
KLH Bangun Sistem Pengelolaan Sampah Makassar Tahun 2027, Edukasi Masyarakat Jadi Kunci

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan membangun sistem pengelolaan sampah Makassar mulai tahun 2027, menjadikan edukasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan program ini.

andi sudirman sulaiman
{{caption}}
Gugatan Lingkungan Perusahaan di Sumut Senilai Rp4,8 Triliun Terus Berjalan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.

banjir sumatera utara
{{caption}}
KLH Hentikan Pabrik Pencemar Udara di Tangerang, Tegaskan Komitmen Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil langkah tegas menghentikan aktivitas PT Panca Kraft Pratama di Karawaci, Tangerang, terkait dugaan pencemaran udara. Tindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam

hanif faisol nurofiq
{{caption}}
KLH Siapkan Langkah Hukum Tegas Atasi Pencemaran Sungai Cisadane Akibat Kebakaran Pabrik Pestisida

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil tindakan hukum serius terkait kasus pencemaran Sungai Cisadane pasca kebakaran gudang pestisida PT Biotek Saranatama, memastikan tidak ada toleransi bagi pelaku pencemaran.

gugatan hukum lingkungan