LIVE

Percepatan Legalisasi Kapal Nelayan, Anggota DPD Dorong Kemudahan Akses BBM Subsidi

Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan.

kesejahteraan nelayan
Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan.
Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan. (AntaraNews)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mirah Midadan Fahmid, baru-baru ini menyuarakan pentingnya percepatan legalisasi kapal nelayan kecil. Dorongan ini bertujuan mempermudah para nelayan memperoleh akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendasar masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB). Legalitas kapal menjadi kunci utama agar biaya operasional melaut tetap terjangkau.

Mirah mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Program prioritas pengurusan dokumen kapal nelayan ini diharapkan dapat menjaga produktivitas penangkapan ikan.

Pentingnya Dokumen Kapal untuk Nelayan

Legalisasi kapal tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi semata bagi para nelayan. Lebih dari itu, legalitas kapal merupakan bagian esensial dari perlindungan negara terhadap mereka.

Dengan memiliki dokumen yang lengkap dan sah, nelayan akan mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Kondisi ini juga mempermudah mereka dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah.

Banyak nelayan tradisional yang telah melaut bertahun-tahun menggunakan kapal berukuran di bawah 5 gross ton (GT) namun belum memiliki dokumen resmi. Mereka belum memiliki Pas Kecil maupun dokumen pendukung lainnya.

Kondisi tanpa dokumen resmi ini berdampak langsung pada kesulitan nelayan memperoleh BBM bersubsidi. Padahal, BBM merupakan kebutuhan utama untuk operasional penangkapan ikan.

Tantangan Legalisasi dan Jumlah Kapal Belum Terdaftar

Saat ini, rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan mensyaratkan kelengkapan dokumen kapal yang sah. Dokumen tersebut antara lain Pas Kecil, Buku Kapal Perikanan (BKP), serta Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP).

Mirah mengungkapkan bahwa jumlah kapal nelayan kecil yang membutuhkan legalisasi di NTB masih sangat besar. Diperkirakan, angka tersebut mencapai lebih dari 20 ribu unit kapal.

Sementara itu, upaya fasilitasi dokumen kapal melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga mitra baru menjangkau sekitar 1.500 nelayan. Ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi legalisasi ini menjadi tantangan serius. Hal ini memengaruhi kemampuan nelayan untuk menjaga biaya operasional tetap terjangkau dan produktivitas mereka.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Keberlanjutan Program

Mirah Midadan Fahmid menekankan pentingnya kolaborasi erat antarlembaga. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta berbagai mitra pembangunan sangat diperlukan.

Tujuan utama kolaborasi ini adalah mempercepat proses legalisasi kapal nelayan di seluruh wilayah NTB. Terutama bagi nelayan yang berada di pulau-pulau kecil atau wilayah pesisir terpencil.

"Sinergi antarlembaga menjadi kunci. Jangan sampai nelayan yang berada di pulau-pulau kecil atau wilayah pesisir terpencil mengalami kesulitan hanya karena keterbatasan akses layanan administrasi. Negara harus hadir mendekatkan layanan kepada masyarakat," kata Mirah.

Program percepatan legalisasi kapal nelayan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Ini akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung sektor perikanan NTB.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

Topik Terkait
{{caption}}
Dinas Perikanan Biak Numfor Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan dengan Bantuan 50 Perahu Tempel

Dinas Perikanan Biak Numfor mengucurkan dana otonomi khusus Rp2,3 miliar untuk pengadaan 50 unit perahu motor tempel. Bantuan perahu nelayan Biak Numfor ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan nelayan tradisional dan memaksimalkan potensi perikanan da

Kesejahteraan Nelayan
{{caption}}
BPH Migas: Surat Rekomendasi Permudah Akses BBM Subsidi Nelayan Teluk Bayur

Kehadiran surat rekomendasi pembelian BBM Subsidi Nelayan telah mempermudah aktivitas melaut para nelayan di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, meningkatkan produktivitas mereka.

BBM Subsidi Nelayan
{{caption}}
KNTI Dorong Peningkatan Ketersediaan SPBUN Nelayan Demi Keadilan Energi

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah untuk memperbanyak Ketersediaan SPBUN Nelayan guna memastikan akses BBM bersubsidi yang lebih mudah dan adil bagi para nelayan kecil.

KNTI
{{caption}}
SPBUN Tukak Mudahkan Nelayan Bangka Selatan Dapatkan BBM Bersubsidi, Tingkatkan Ekonomi Lokal

Kehadiran SPBUN Tukak di Bangka Selatan menjadi angin segar bagi nelayan, memudahkan mereka memperoleh BBM bersubsidi dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan.

SPBUN Tukak
{{caption}}
KKP Pastikan Kebijakan Kesejahteraan Nelayan Jadi Prioritas Utama

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan Kebijakan Kesejahteraan Nelayan adalah fokus utama KKP untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup para nelayan di Indonesia. Simak bagaimana pemerintah berupaya mewujudkan hal ini.

Kebijakan Kesejahteraan Nelayan
{{caption}}
Tahukah Anda? DPRD Gorontalo Utara Sigap Perjuangkan Kesejahteraan Nelayan, Pastikan Kemudahan Izin Kapal

DPRD Gorontalo Utara berkomitmen penuh memperjuangkan kesejahteraan nelayan dengan memastikan kemudahan perizinan kapal dan dukungan infrastruktur demi peningkatan produksi perikanan.

DPRD Gorontalo Utara
{{caption}}
Gubernur NTB Minta KKP Dukung Hilirisasi Industri Kelautan: Dari Udang hingga Lobster, Apa Saja yang Dibahas?

Gubernur NTB meminta dukungan KKP untuk mempercepat hilirisasi industri kelautan NTB, demi peningkatan nilai tambah produk lokal dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengatasi berbagai isu strategis.

Hilirisasi Industri Kelautan
{{caption}}
DPR Dorong Pemerintah Beri Perhatian Khusus pada Nelayan Kecil: Ternyata Ini 3 Kebutuhan Mendesak Mereka!

Anggota DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan Perhatian Pemerintah untuk Nelayan Kecil, menyoroti tingginya biaya operasional dan kebutuhan sarana. Apa saja prioritasnya?

Kesejahteraan Nelayan
{{caption}}
Dislautkan Kalsel Permudah Legalitas Kapal Nelayan di Kotabaru, Jamin Kepastian Hukum

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel bersama KSOP Kotabaru memfasilitasi pengurusan legalitas kapal nelayan di Kotabaru. Upaya ini memastikan nelayan memperoleh kemudahan dokumen penting.

dislautkan kalsel
{{caption}}
Pemkab Buol Usulkan Tiga Lokasi Strategis untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih, Optimalkan Potensi Perikanan

Pemerintah Kabupaten Buol mengajukan tiga lokasi unggulan untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih kepada KKP, langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan nasional.

ekonomi pesisir
{{caption}}
Kadin Tanjab Timur Salurkan Daging Kurban untuk 150 KK Nelayan

Kadin Tanjab Timur salurkan daging kurban kepada 150 KK nelayan di Kelurahan Tanjung Solok, Kuala Jambi. Aksi ini menjadi bukti komitmen sosial Kadin di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

aksi sosial
{{caption}}
KSP Tinjau KNMP Banyuasin: Pastikan Program Pemberdayaan Nelayan Tepat Sasaran

KSP meninjau langsung Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sungsang IV di Banyuasin, memastikan program pemberdayaan nelayan tepat sasaran dan tingkatkan kesejahteraan pesisir.

air bersih
{{caption}}
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Perkuat Perlindungan Sosial Nelayan Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan serius memberikan Perlindungan Sosial Nelayan dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, menjamin keamanan kerja para pelaut.

bpjs ketenagakerjaan
{{caption}}
Ekspos Publik Gorontalo Meroket Pasca-Kunjungan Presiden Prabowo

Kunjungan Presiden Prabowo ke Gorontalo pekan lalu berhasil mendongkrak ekspos publik Gorontalo secara signifikan, menempatkan provinsi ini di jajaran teratas pemberitaan nasional. Penasaran bagaimana kunjungan ini membawa dampak besar bagi Gorontalo?

diskominfotik
{{caption}}
Simpatisan Komitmen Kawal Realisasi Target Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Massa aksi Simpatisan MBG Malang Raya berkomitmen mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026, menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah.

badan gizi nasional
{{caption}}
Pemkab Jayawijaya Ajak Kepala Kampung Perkuat Sinergi Pembangunan Jayawijaya untuk Kesejahteraan Warga

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong 328 kepala kampung untuk memperkuat Sinergi Pembangunan Jayawijaya, memastikan program terlaksana demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Simak selengkapnya!

atenius murib
{{caption}}
Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Bulog di Jakarta-Banten Capai 99 Persen, Siap Lanjut Periode Berikutnya

Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten berhasil mencapai 99,35 persen realisasi Penyaluran Bantuan Pangan alokasi Februari-Maret 2026. Capaian ini menjadi dasar persiapan untuk alokasi Juli-September 2026.

bulog
{{caption}}
Penyaluran Dana Bergulir Usaha Mikro Batam Capai Rp1,335 Miliar, Dorong Ekonomi Lokal

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kota Batam mencatat penyaluran Dana Bergulir Usaha Mikro Batam telah mencapai Rp1,335 miliar hingga Juni 2026, membantu 12 pelaku usaha mikro dan mendorong ekonomi lokal.

bunga rendah
{{caption}}
Wamenko Pangan Kaji Usulan Gula Bantuan Pangan, Prioritaskan Ketahanan Nasional

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pemerintah akan mengkaji usulan Gula Bantuan Pangan secara komprehensif, menarik perhatian publik pada potensi kebijakan baru.

aptri
{{caption}}
Pemerintah Revitalisasi Lebih dari 80.000 Sekolah, Tingkatkan Kualitas Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah berhasil merevitalisasi lebih dari 80.000 sekolah di Indonesia sepanjang 2025-2026. Program Revitalisasi Sekolah ini tingkatkan kualitas pendidikan nasional.

abdul mu'ti