Gubernur NTB Minta KKP Dukung Hilirisasi Industri Kelautan: Dari Udang hingga Lobster, Apa Saja yang Dibahas?

Gubernur NTB meminta dukungan KKP untuk mempercepat hilirisasi industri kelautan NTB, demi peningkatan nilai tambah produk lokal dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengatasi berbagai isu strategis.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi mengajukan permohonan dukungan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono. Permohonan ini disampaikan dalam pertemuan di Mataram pada 28 September lalu. Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan hilirisasi industri kelautan di wilayah NTB.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk-produk kelautan lokal secara signifikan. Selain itu, langkah strategis ini juga bertujuan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Fokus utama adalah pada pengolahan hasil laut.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas hilirisasi, tetapi juga menjadi wadah diskusi berbagai isu strategis. Dari percepatan ekonomi biru hingga tantangan budidaya lobster, semua menjadi perhatian. Gubernur Iqbal ingin memastikan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengembangan Hilirisasi dan Ekonomi Biru di NTB

Dalam upaya mewujudkan hilirisasi industri kelautan, Gubernur NTB menyoroti beberapa proyek krusial. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas coldstorage modern untuk pengolahan udang. Lokasi yang direncanakan mencakup Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat.

Selain udang, percepatan program ekonomi biru juga menjadi agenda utama yang disampaikan kepada Menteri KKP. Program ini mencakup berbagai sektor penting. Di antaranya adalah perikanan tangkap yang berkelanjutan dan pengembangan budidaya perikanan.

Diversifikasi olahan ikan juga menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Tidak ketinggalan, pengelolaan kawasan konservasi perairan di bawah kewenangan provinsi juga ditekankan. Ini menunjukkan komitmen NTB terhadap keberlanjutan sumber daya laut.

Gubernur Iqbal bahkan meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, untuk mempresentasikan langsung progres program prioritas. Presentasi ini bertujuan memperkuat dasar sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini penting demi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Mengatasi Isu Strategis dan Tantangan Sektor Kelautan

Selain agenda hilirisasi, Gubernur NTB juga mengangkat beberapa isu strategis lain yang mendesak. Salah satunya adalah krisis air bersih yang masih melanda Gili Trawangan dan Gili Meno. Masalah ini memerlukan solusi cepat untuk mendukung pariwisata dan kehidupan masyarakat.

Pentingnya penguatan program kampung nelayan merah putih juga menjadi perhatian serius. Program ini dialokasikan di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa pada tahun ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas nelayan.

Isu kemudahan perizinan kapal nelayan juga dibahas untuk meringankan beban para nelayan. Ketersediaan BBM bersubsidi yang semakin terbatas juga menjadi keluhan utama. Hal ini berdampak langsung pada operasional penangkapan ikan.

Tantangan dalam budidaya lobster juga menjadi sorotan. Harga pakan yang tinggi, ketersediaan benih yang langka, dan penurunan harga jual di tingkat pembudidaya menjadi kendala. Kondisi ini mengancam keberlanjutan usaha budidaya lobster di NTB.

Respon Positif KKP dan Sinergi Pusat-Daerah

Menanggapi berbagai usulan dan isu yang disampaikan, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan apresiasi tinggi. Beliau memuji komitmen kuat yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan sektor kelautan. Apresiasi ini menjadi sinyal positif bagi kerjasama ke depan.

Menteri Trenggono bahkan langsung mendorong jajarannya untuk bertindak cepat. Instruksi diberikan untuk mempercepat realisasi program jangka pendek dan menengah. Program-program ini harus selaras dengan prioritas nasional.

Fokus utama percepatan adalah di wilayah NTB, mengingat potensi kelautan yang besar. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Ini termasuk dalam mendukung hilirisasi industri kelautan.

Sumber: AntaraNews