DPR Dorong Pemerintah Beri Perhatian Khusus pada Nelayan Kecil: Ternyata Ini 3 Kebutuhan Mendesak Mereka!

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang kolaborasi bagi pihak swasta dan koperasi untuk penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bumiharjo, Jepara, demi efisiensi operasional nela

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan Kebijakan Kesejahteraan Nelayan adalah fokus utama KKP untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup para nelayan di Indonesia. Simak bagaimana pemerintah berupaya mewujudkan hal ini.

Legislator Jabar mendesak pemerintah perkuat akses keuangan nelayan di pesisir utara, terutama Indramayu dan Cirebon, demi memutus ketergantungan pada tengkulak dan mengoptimalkan potensi ekonomi Rp1,2 triliun.

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah mendesak Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan miskin dan ekstrem, demi mengatasi kemiskinan di pesisir yang mencapai jutaan jiwa.

DPRD Gorontalo Utara berkomitmen penuh memperjuangkan kesejahteraan nelayan dengan memastikan kemudahan perizinan kapal dan dukungan infrastruktur demi peningkatan produksi perikanan.

Pemerintah harus bisa melakukan revitalisasi seluruh pelabuhan perikanan.

Kementerian seharusnya bisa memastikan ketersediaan BBM dan alat tangkap yang baik bagi nelayan.

Ia melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram Distribusi Alat Tangkap berupa mesin ketinting dan jaring tongkol kepada kelompok nelayan, bertujuan mendongkrak produktivitas serta pendapatan nelayan setempat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi pembangunan tiga Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sampang, Jawa Timur, pada tahun 2026, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menggerakkan ekonomi maritim lokal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyetujui pembangunan 17 Kampung Nelayan Merah Putih Natuna, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut.

Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel bersama KSOP Kotabaru memfasilitasi pengurusan legalitas kapal nelayan di Kotabaru. Upaya ini memastikan nelayan memperoleh kemudahan dokumen penting.

Dinas Perikanan Biak Numfor mengucurkan dana otonomi khusus Rp2,3 miliar untuk pengadaan 50 unit perahu motor tempel. Bantuan perahu nelayan Biak Numfor ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan nelayan tradisional dan memaksimalkan potensi perikanan da

Komisi VIII DPR RI menyoroti potensi kenaikan Biaya Haji 2027 akibat berbagai faktor, mendesak evaluasi menyeluruh dan efisiensi layanan demi meringankan beban jamaah.

Komisi VIII DPR RI mendesak penetapan istitha'ah kesehatan jamaah haji dilakukan lebih awal, disertai pembinaan intensif, sementara Kementerian Agama berencana memperkenalkan program manasik kesehatan mulai 2027 untuk meningkatkan kesiapan fisik calon jem

Anggota DPR RI Edy Wuryanto mendesak penguatan perlindungan tenaga kesehatan menyusul wafatnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau dr. Icha, dari NTT. Kasus ini menjadi momentum penting untuk menyoroti urgensi perlindungan Tenaga Kesehatan di Indones

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

DPR RI mengecam keras dugaan intimidasi yang dilakukan anggota DPRD Timor Tengah Utara terhadap dokter Icha, memicu investigasi Kemenkes dan sorotan terhadap perlindungan tenaga kesehatan.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membuka jutaan lapangan kerja, menyoroti dampak positif yang luput dari perhatian publik.