Tahukah Anda? DPR Dukung Program Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Entaskan 3,9 Juta Jiwa Nelayan Miskin

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini diharapkan dapat difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin dan miskin ekstrem di wilayah pesisir, yang masih menjadi kelompok rentan di Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 7 Oktober, sebagai respons terhadap kondisi ekonomi nelayan.

Rina Sa'adah menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 yang menunjukkan angka kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 persen, dengan 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Kelompok ini, yang sebagian besar adalah nelayan, harus menjadi sasaran utama program KNMP yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuannya adalah agar mereka dapat terbebas dari jerat kemiskinan dan memiliki kehidupan yang lebih layak.

Dengan jumlah nelayan di Indonesia yang mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2023, di mana 85 persen di antaranya adalah nelayan kecil, program KNMP harus benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka. Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat X ini menekankan pentingnya persiapan dan pelaksanaan anggaran besar untuk program ini. Hal ini demi memastikan bahwa setiap lokasi yang dibangun, yang ditargetkan mencapai 65 lokasi pada 2025 dan 250 lokasi pada 2026, mampu menyejahterakan nelayan secara nyata.

Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa kemiskinan di daerah pesisir masih menjadi masalah serius, dengan 3,9 juta jiwa tergolong miskin ekstrem. Angka ini mencerminkan kondisi sebagian besar nelayan yang hidup di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini.

Rina Sa'adah menegaskan bahwa program KNMP harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik nelayan miskin. Hal ini penting agar intervensi yang diberikan benar-benar efektif dalam meningkatkan taraf hidup mereka. KKP sebagai pelaksana program memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif.

Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 65 lokasi KNMP pada tahun 2025 dan 250 lokasi pada tahun 2026 merupakan investasi besar. DPR RI berharap anggaran ini dapat dikelola dengan baik dan transparan. Tujuannya adalah untuk benar-benar menyejahterakan nelayan, bukan sekadar membangun infrastruktur tanpa dampak berkelanjutan.

Tekanan hidup yang dihadapi nelayan di wilayah pesisir semakin berat akibat berbagai faktor. Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan utama yang memengaruhi hasil tangkapan ikan dan keberlangsungan mata pencarian mereka. Selain itu, ketergantungan pada mata pencarian tunggal, keterbatasan modal, serta jeratan utang kepada tengkulak juga menjadi masalah pelik.

Kemampuan mengolah hasil laut yang masih rendah serta ketersediaan infrastruktur yang terbatas turut menghambat nelayan untuk berkembang. Akses pasar yang minim juga menjadikan nelayan sulit menjadi aktor utama dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kondisi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang berpihak kepada nelayan miskin.

Rina Sa'adah menekankan bahwa Program KNMP perlu diiringi dengan kebijakan yang mendukung nelayan. KKP diharapkan dapat mendengar berbagai keluhan dan kebutuhan nelayan secara langsung. Bantuan yang dibutuhkan mencakup kemudahan mendapatkan solar, peralatan penangkapan ikan, es balok untuk menjaga kesegaran ikan, bantuan modal kerja, jaminan harga pasar yang stabil, cold storage, serta pendampingan hilirisasi produk kelautan dan perikanan.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. KKP menargetkan produksi perikanan mencapai 25,84 juta ton pada tahun 2026, dengan nilai ekspor hasil perikanan mencapai USD 6,7 miliar.

Selain itu, pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) ditargetkan sekitar 4-6 persen. Angka-angka ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menjadikan nelayan sebagai aktor utama dalam pemanfaatan sumber daya ini, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek yang menikmati hasil dari kekayaan laut Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan kunci untuk mencapai target-target tersebut. Dengan dukungan program seperti KNMP dan intervensi kebijakan yang tepat, nelayan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok kehidupan mereka dan meningkatkan taraf hidup. Ini akan berkontribusi pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

Sumber: AntaraNews