DPR Desak Agar Gaji Nelayan Rp7,5 Juta Per Bulan di Era Prabowo-Gibran

Kementerian seharusnya bisa memastikan ketersediaan BBM dan alat tangkap yang baik bagi nelayan.

Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029 Rokhmin Dahuri, berharap, gaji nelayan di era pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mencapai Rp7,5 juta per bulan. Untuk itu, dia mengingatkan agar ada pendekatan terpadu untuk mewujudkan perikanan tangkap yang mensejahterakan nelayan.

"Policy pada on fishing KKP harus serius, perikanan tangkap terukur harusnya menggunakan by economic bukan by biologi. Itu sudah perhitungannya, pastikan WPP itu berapa jumlah kapal ikan dan jumlah nelayan yang boleh beroperasi, sehingga pendapatan nelayan minimal Rp7,5 juta per orang per bulan," kata Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI 'Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan', Selasa (29/10).

Menurut Rokhmin, upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia dengan cara menumpaskan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) dan destructive fishing.

Sebagai informasi, destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang merusak, seperti menggunakan bahan peledak atau bom ikan, serta bahan beracun. Kegiatan ini merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia.

"Tumpas IUU dan destructive fishing, seluruh nelayan harusnya mengikuti pedoman Responsible fisheries yang sudah diterbitkan FAO," ujarnya.

Tidak Tersedia Pencaharian Alternatif Bagi Nelayan Jika Tidak Melaut

Selain itu, yang luput dari KKP adalah tidak menyediakan mata pencaharian alternatif bagi nelayan. Pasalnya, di seluruh dunia termasuk Indonesia, banyak nelayan yang tidak melaut dalam kurun waktu 3-4 bulan karena faktor cuaca buruk dan paceklik ikan. Sehingga mereka tidak memperoleh pendapatan, alhasil banyak nelayan yang miskisn.

"Kemudian mata pencaharian alternatif, ini yang tidak KKP kerjakan, di dunia termasuk Indonesia minimal nelayan itu 3-4 bulan tidak bisa melaut, karena cuaca buruk atau paceklik ikan, dan Pemerintah membiarkan itu, tidak memberikan mata pencaharian alternatif," ujarnya.

Rokhmin menegaskan, seharusnya Pemerintah tidak membiarkan nelayan menanggur. Jika menganggur, mereka akan terpaksa meminjam uang ke rentenir. Alhasil, mereka tidak sejahtera.

"Jadi, jangan dibiarkan nelayan nganggur, kalau nganggur pasti hutang ke rentenir, kalau pas musim melaut ada untung sedikit bukannya untuk nabung tapi dipakai bayar rentenir. Itu yang dibiarkan bertahun-tahun oleh kita semuanya," ujarnya.

Oleh karena itu, Rokhmin mengusulkan agar Pemerintah melalui KKP bisa memberikan sarana produksi bagi nelayan, seperti memastikan alat tangkap yang baik, BBM tersedia, memberikan kemudahan permodalan dan perizinan bagi nelayan dalam negeri.

Kemudian, ia juga berharap di kabinet Merah Putih ini, dapat tersedia pelabuhan perikanan yang lengkap dengan kawasan industri perikanan terpadu. Hal itu berguna agar nelayan bisa memperoleh penghasilan stabil.

"Sisi hilir, manajemen pasca panen, pastikan setiap pelabuhan perikanan tuh jangan untuk tambak pelabuhan ikan, tetapi pelabuhan perikanan bisa menjadi kawasan industri perikanan terpadu, ada pabrik es, processing plant seperti untuk tempura, ikan kaleng, supaya nelayan ketika kapan pun mendapatkan ikan tetap bisa terserap di lokasi itu," kata dia.