Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Berita Utama
-
-
-
-
alat tangkap ikan KKP Klarifikasi Alat Tangkap Ikan Merauke: Kapal Pakai JHUB, Bukan Trawl Pukat Harimau
-
didit herdiawan ashaf Program Kampung Nelayan Merah Putih Probolinggo Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan
-
-
-
ekonomi biru Wamen Kelautan dan Perikanan Ajak Pelaku Usaha Perikanan Terapkan Stelina untuk Perluas Jangkauan Pasar
-
-
ekonomi lokal Pembangunan Kawasan Industri Garam Nasional Rote Ditargetkan Rampung Juni 2026, Siap Kurangi Impor
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Titik Unjuk Rasa di Jakarta Hari Ini, Ribuan Personel Gabungan Diturunkan untuk Mengamankan
-
Enam Mahasiswa hingga Driver Ojek Online Ditangkap Polisi, Diduga Hendak Bikin Rusuh Demo di DPRD Jabar
-
Gubernur Luthfi Persilakan Demo, Asal Tertib dan Tidak Ganggu Kepentingan Umum
-
Aksi HMI di Simpang Cikapayang Bandung Sempat Tutup Akses Menuju Jalan Dago
-
Giliran Mahasiswa ITB Kritik Prabowo-Gibran, Ajukan 4 Poin Tuntutan
Berita Utama Lainnya
-
-
aksi kolektif selamatkan laut Wamen KP Serukan Aksi Kolektif Selamatkan Laut di Bali Ocean Days 2026
-
bangka belitung Bangka Tengah Jadi Pusat Pembenihan Udang Vaname, Produksi Benur Capai 593 Juta Ekor
-
-
-
kementerian kelautan dan perikanan KKP Siapkan Empat Regulasi untuk Perkuat Daya Saing Produk Kelautan Perikanan
-
-
-
-
atr 42-500 Pemulangan Jenazah Pilot ATR Kecelakaan Bulusaraung, Disambut Upacara Penghormatan di KKP
KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.
KKP akan menindaklanjuti potensi kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi sektor kelautan.
Proyek senilai Rp111 miliar ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nelayan lokal.
Kebijakan ekonomi biru yang diusung KKP menekankan ekologi sebagai panglima dengan program utama meliputi perluasan kawasan konservasi laut.
Kepala desa dan perangkat desa yang memasang pagar laut di Tangerang, Banten, diwajibkan membayar denda administrasi sebesar Rp48 miliar.
Polsus PWP3K Ditjen PSDKP melakukan pengawasan ulang terhadap lokasi kegiatan yang sebelumnya dilaporkan melakukan reklamasi di luar izin yang diberikan.
Terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL.
Sakti Wahyu Trenggono melanjutkan kecurigaan itu, juga mempertimbangkan adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).
Kinerja pengawasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi penyelundupan kekayaan negara.
Produksi perikanan nasional telah mencapai Rp18,26 juta ton.