Potensi Rp1,2 Triliun! Legislator Jabar Dorong Penguatan Akses Keuangan Nelayan untuk Putus Rantai Tengkulak

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, mendesak pemerintah untuk memperkuat akses keuangan nelayan di wilayah pesisir utara Jabar. Saran ini bertujuan utama agar para nelayan, khususnya di Indramayu dan Cirebon, tidak lagi terjerat ketergantungan pada tengkulak. Pernyataan ini disampaikan Bambang di Cirebon pada Sabtu (25/10).

"Peranan lembaga keuangan harus ditingkatkan agar mampu memotong mata rantai keterkaitan nelayan dengan tengkulak," kata Bambang. Skema pembiayaan yang lebih luas dari lembaga formal akan memberikan akses langsung terhadap modal usaha. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara signifikan.

Menurut Bambang, pola lama yang masih mengandalkan tengkulak telah menyebabkan pendapatan nelayan di pesisir utara Jabar tidak berkembang optimal. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui penguatan perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat dibutuhkan untuk menghadirkan pendampingan intensif. "Masih ada (di Cirebon dan Indramayu). Makanya perlu ada keterlibatan pemerintah, dalam hal ini penguatan dari perbankan,” ujarnya.

Memutus Rantai Ketergantungan Tengkulak

Praktik tengkulak masih menjadi masalah serius di sejumlah daerah pesisir, termasuk Cirebon dan Indramayu. Ketergantungan ini membuat nelayan kesulitan mendapatkan harga yang layak untuk hasil tangkapan mereka. Kondisi ini secara langsung menghambat peningkatan kesejahteraan nelayan.

Bambang Mujiarto menegaskan bahwa peran pemerintah melalui lembaga keuangan formal sangat penting. Penguatan akses keuangan nelayan akan memberikan alternatif pembiayaan yang lebih transparan dan adil. Ini adalah langkah strategis untuk membebaskan nelayan dari jeratan ekonomi yang tidak menguntungkan.

Skema pembiayaan yang diperluas dari lembaga keuangan formal diharapkan dapat menjadi solusi. Nelayan akan memiliki modal usaha yang cukup tanpa harus melalui perantara. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan nilai jual yang lebih baik untuk hasil lautnya.

Mengoptimalkan Potensi Perikanan dan Tantangan Lingkungan

Potensi perikanan di Jawa Barat sangat besar, namun belum termanfaatkan secara optimal. Berbagai persoalan masih menghambat kemajuan sektor ini. Selain masalah akses keuangan nelayan, infrastruktur pendukung aktivitas nelayan juga perlu diperbaiki.

Bambang Mujiarto menyoroti bahwa masalah di sektor ini tidak hanya terkait alat tangkap dan teknologi. Kondisi lingkungan laut juga menjadi perhatian serius. Ancaman limbah yang masuk ke perairan memengaruhi kehidupan biota laut dan keberlanjutan ekosistem. "Ketika persoalan di laut, bukan hanya soal kehidupan di dalam air, tapi juga persoalan limbah yang masuk ke laut pun menjadi masalah bagi habitatnya,” katanya.

Penyelesaian seluruh persoalan tersebut, menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah harus bergotong royong. Hal ini termasuk masyarakat pesisir untuk mengatasi tantangan yang ada secara komprehensif.

Data Produksi dan Optimalisasi Lelang Ikan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon memperkirakan produksi perikanan tangkap di wilayahnya mencapai 37.660 ton per tahun. Nilai ekonomi dari produksi ini bahkan mendekati Rp1,2 triliun. Angka ini menunjukkan potensi besar sektor perikanan di Cirebon.

Meskipun potensinya besar, kontribusi sektor ini terhadap pendapatan daerah masih belum optimal. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan DKPP Kabupaten Cirebon, Baihaqi, menjelaskan bahwa aktivitas di tempat pelelangan ikan (TPI) terpantau rendah. Sebagian besar nelayan memilih menjual hasil tangkapan langsung kepada tengkulak (pengepul).

Kebiasaan menjual langsung ke pengepul berdampak pada mekanisme harga yang cenderung dikendalikan oleh pembeli. "Akibatnya, nelayan kerap menerima nilai jual yang lebih rendah, sementara potensi pendapatan daerah dari aktivitas lelang ikan menjadi terhambat,” katanya. Pemerintah daerah kini berupaya membentuk pengelola baru TPI agar kegiatan pelelangan ikan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan serta peningkatan PAD.

Sumber: AntaraNews