LIVE

Sektor Perikanan Bisa Sumbang Pendapatan Rp41,62 Triliun, Begini Skemanya

Pemerintah harus bisa melakukan revitalisasi seluruh pelabuhan perikanan.

berita update
<p>PT Badak LNG meluncurkan inovasi baru bernama Jaka Samudra yang ditujukan buat Nelayan Kampung Tihi-Tihi, Bontang Selatan, Kota Bontang. (Dok Badak LNG)</p>

PT Badak LNG meluncurkan inovasi baru bernama Jaka Samudra yang ditujukan buat Nelayan Kampung Tihi-Tihi, Bontang Selatan, Kota Bontang. (Dok Badak LNG)

(@ 2024 merdeka.com)

Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029 Rokhmin Dahuri, memproyeksikan pendapatan Indonesia di sektor perikanan bisa mencapai Rp41,62 triliun, jika Pemerintah mampu mengembangkan 2.000 kapal ikan modern di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

"Kami pernah menghitung, kalau kita mengembangkan 2.000 kapal modern saja di perairan Indonesia maka pendapatan bersihnya sekitar Rp41,62 triliun," kata Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI 'Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan', Selasa (29/10).

Bahkan, kata Rokhmin, jika Indonesia mampu mengembangkan hingga 5.000 kapal ikan modern maka bisa memperoleh pendapatan di sektor perikanan sebesar Rp104 triliun.

"Nah, kalau usulan saya 5.000 kapal, kita bisa dapat Rp104 triliun. Kalau dilakukan kemarin-kemarin pak Prabowo makin demen sama maritim," ujarnya.

Namun untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah melalui KKP terlebih dahulu harus bisa melakukan revitalisasi seluruh pelabuhan perikanan supaya tidak hanya sebagai tambat-labuh kapal ikan, tetapi juga sebagai kawasan Industri Perikanan Terpadu yakni, tersedia industri hulu hingga hilirnya, dan tersedia jasa penunjang, dan memenuhi persyaratan sanitasi, higienis serta kualutas dan keamanan pangan bagi hasil tangkap ikan nelayan.

"Mimpi saya maunya pelabuhan Indonesia macam di Islandia yang terintegrasi," ujarnya.

Libatkan Lintas Sektor Swasta


Kemudian, BUMN maupun BUMD, koperasi dan swasta menyediakan sarana produksi perbekalan melaut seperti kapal ikan, alat tangkap, mesin kapal, BBM, energi terbarukan, beras dan lainnya yang berkualitas tinggi, dengan harga relatif murah, dan kuantitas mencukupi untuk nelayan di Indonesia.

Selain itu, yang tak kalah penting, Pemerintah harus menjamin seluruh ikan hasil tangkapan nelayan di seluruh wilayah NKRI dapat dijual dengan harga sesuai nilai keekonomian yakni menguntungkan nelayan, dan tidak memberatkan konsumen dalam negeri.

Selanjutnya, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan mata pencaharian alternatif bagi nelayan. Dimana pada saat nelayan tidak bisa melaut karena paceklik ikan maupun cuaca buruk biasanya berlangsung 3-4 bulan dalam setahun, Pemerintah wajib menyediakan mata pencaharian alternatif seperti menyediakan perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, agroindustri, dan potensi ekonomi lokal lainnya.

"Supaya nelayan tidak terjerat rentenis, seperti selama ini," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
T
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Mahasiswa Asal Aceh Jadi Kurir Sabu, Dijanjikan Rp 40 Juta

{{caption}}
Viral Siswa di Depok Tak Habiskan MBG, Orang Tua Akui Rasanya Kurang Enak

{{caption}}
Oliver Tree: Profile of the American Musician Who Died in a Helicopter Crash in Brazil

{{caption}}
Polisi Wanti-Wanti Demonstran Tak Masuk Jalur Presiden Jerman

{{caption}}
Sidang Eks Bupati Pati Sudewo, Pendukung Datang dengan 17 Bus

{{caption}}
Cuaca Indonesia Hari Ini, BMKG: Mayoritas Bakal Hujan

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Targetkan 1.582 Kapal Ikan Baru: Mendorong Modernisasi Kapal Ikan Berkeadilan dan Tantangannya

Ambisi pemerintah membangun ribuan kapal ikan baru hingga 2028 untuk modernisasi sektor perikanan nasional memicu pertanyaan tentang implementasi Modernisasi Kapal Ikan Berkeadilan bagi nelayan kecil dan keberlanjutan sumber daya.

Modernisasi Kapal Ikan
{{caption}}
Presiden Prabowo: Pemerintah akan Investasi Besar-besaran di Ekonomi Kelautan

Indonesia tidak hanya harus bersyukur atas potensi tersebut, tetapi juga perlu mengoptimalkannya untuk kesejahteraan masyarakat.

ekonomi kelautan
{{caption}}
Prabowo Tegaskan Pengelolaan Laut Indonesia Harus untuk Nelayan Nasional

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh agar Pengelolaan Laut Indonesia dan sumber daya perikanan dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan nasional, bukan pihak asing, demi peningkatan kesejahteraan. Simak detail programnya.

Pengelolaan Laut Indonesia
{{caption}}
KKP Siapkan Empat Regulasi untuk Perkuat Daya Saing Produk Kelautan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa inovasi merupakan kunci meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan
{{caption}}
KKP Raup Minat Investasi Rp1,6 Triliun di Harkannas: Dorong Ekonomi Biru dan Swasembada Pangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sukses menarik minat investasi Rp1,6 triliun di forum Harkannas. Ini menjadi langkah strategis KKP dalam mewujudkan ekonomi biru.

KKP
{{caption}}
KKP Sukses Gaet Investasi Rp1,6 Triliun, Perkuat Sektor Kelautan dan Perikanan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menarik minat investasi sebesar Rp1,6 triliun, memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional melalui program ekonomi biru.

Investasi KKP
{{caption}}
Tahukah Anda, 70% Biaya Produksi Ikan adalah Pakan? Pemkab Kuningan Fokus Kembangkan Perikanan Budidaya

Pemerintah Kabupaten Kuningan serius mengembangkan sektor perikanan budidaya untuk penuhi kebutuhan konsumsi. Meski hadapi tantangan pakan dan iklim, produksi Perikanan Budidaya Kuningan terus dioptimalkan.

Kuningan
{{caption}}
DPR Dorong Pemerintah Beri Perhatian Khusus pada Nelayan Kecil: Ternyata Ini 3 Kebutuhan Mendesak Mereka!

Anggota DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan Perhatian Pemerintah untuk Nelayan Kecil, menyoroti tingginya biaya operasional dan kebutuhan sarana. Apa saja prioritasnya?

Kesejahteraan Nelayan
{{caption}}
Pendapatan Negara Bukan Pajak Sektor Perikanan Capai Rp1,97 Triliun

Produksi perikanan nasional telah mencapai Rp18,26 juta ton.

Berita Update
{{caption}}
DPR Desak Agar Gaji Nelayan Rp7,5 Juta Per Bulan di Era Prabowo-Gibran

Kementerian seharusnya bisa memastikan ketersediaan BBM dan alat tangkap yang baik bagi nelayan.

Berita Analisis
{{caption}}
Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.

Pagu Anggaran
{{caption}}
FOTO: Tahun 2025, Indonesia Targetkan Produksi Perikanan Capai 24,58 Juta Ton

Target yang menjadi indikator utama dalam produksi perikanan itu dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono.

Kementerian Kelautan dan Perikanan
{{caption}}
Ini Bocoran 14 Poin Kesepakatan Damai Iran dan AS

Kantor Berita Mehr melaporkan mengenai 14 poin kesepakatan damai yang telah bocor.

amerika serikat
{{caption}}
Oppo Siapkan Ponsel Lipat 7,6 Inci, Bidik Segmen iPhone Fold

Oppo dilaporkan sedang mempersiapkan ponsel lipat baru yang memiliki layar 7,6 inci.

berita update
{{caption}}
Detik-Detik Kakek 70 Tahun Gulat Lawan Penculik di PIK, Begini Nasib Pelaku Usai Kabur

Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan publik setelah rekaman percobaan penculikan beredar luas di media sosial.

berita update
{{caption}}
Malam 1 Suro, Ini Deretan Larangan yang Masih Diyakini Masyarakat Jawa dan Makna di Baliknya

Larangan di malam 1 Suro tetap menjadi tradisi masyarakat Jawa yang kaya akan makna spiritual, termasuk menghindari perayaan dan menjaga sikap.

berita update
{{caption}}
Bukit Asam Tbk Umumkan Suko Hartono Tak Lagi Jabat Komisaris Independen, Ini Alasannya

Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno menjelaskan Perseroan menerima surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Suko Hartono pada 13 Juni 2026.

berita update
{{caption}}
Jokowi Dijadwalkan Safari Tiga Hari ke Lampung Akhir Juni

Kunjungan itu, digagas Relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

berita kontributor
{{caption}}
Presiden Prabowo Perkenalkan Danantara, Dana Kedaulatan Pengelola Aset Triliunan Rupiah

Presiden Prabowo memperkenalkan Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan COO Dony Oskaria, sebagai dana kedaulatan untuk mengelola kekayaan bangsa.

bumn
{{caption}}
Prabowo Apresiasi Panen Udang Kebumen, Potensi Ekonomi Rp2,8 Miliar per Hektare

Presiden Prabowo Subianto meninjau panen udang di Kebumen, mengapresiasi produktivitas tinggi yang berpotensi menghasilkan Rp2,8 miliar per hektare. Model ini akan direplikasi secara nasional.

akuakultur modern
{{caption}}
Prospek Budidaya Udang Kebumen: Dorong Ekonomi dan Ketahanan Pangan Nasional

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan **prospek budidaya udang Kebumen** sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional. Simak potensi besar sektor ini!

ahmad luthfi
{{caption}}
Pemkot Cirebon Gencarkan Pengembangan KKMP, Fasilitasi UMKM dan Kemitraan

Pemkot Cirebon serius mengembangkan KKMP (Koperasi Kelurahan Merah Putih) dengan memfasilitasi UMKM lokal dan menjalin kemitraan. Meski terkendala lahan, Pemkot berupaya perkuat ekonomi.

cirebon
{{caption}}
Pemprov NTT Percepat Penerapan e-BKP Nelayan Alor untuk Legalitas dan Akses Layanan

Pemerintah Provinsi NTT mempercepat penerapan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) bagi nelayan di Kabupaten Alor. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan legalitas kapal, memudahkan akses layanan, serta memberikan perlindungan usaha perikanan bagi para n

bantuan nelayan
{{caption}}
Gubernur Optimistis: KNMP Leato Selatan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Gorontalo

Presiden Prabowo kunjungi KNMP Leato Selatan, Gorontalo, menandai optimisme besar Gubernur Gusnar Ismail terhadap potensi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor kelautan dan perikanan.

dumbo raya