DPR Ingatkan Potensi Kenaikan Biaya Haji 2027, Efisiensi Layanan Jadi Kunci

Kemenhaj dan DPR akan membahas biaya haji 2027. Pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk avtur, kurs rupiah, dan layanan Saudi.

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengambil langkah proaktif dengan memulai perencanaan Haji 2027 lebih awal, fokus pada mitigasi kenaikan biaya avtur yang berpotensi membebani jemaah.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.

Pemerintah, kata Dahnil, tengah mengkaji berbagai efisiensi agar pelaksanaan ibadah haji tetap berkualitas namun lebih terjangkau bagi jemaah.

Anggota DPR Hasanuddin Wahid menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.

Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan

Abdul Wahid mengatakan jemaah butuh perawat atau dokter yang menggunakan Bahasa Indonesia

Menurut Pasha, ada beberapa yang dikurangi anggarannya namun di sisi lain poin yang lain ditambah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengusulkan pemerintah menurunkan komponen biaya haji ini agar BPIH bisa di bawah Rp90 juta.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid menyebut, pihaknya telah melakukan kajian bahwa rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99.

Komisi VIII DPR RI mendesak penetapan istitha'ah kesehatan jamaah haji dilakukan lebih awal, disertai pembinaan intensif, sementara Kementerian Agama berencana memperkenalkan program manasik kesehatan mulai 2027 untuk meningkatkan kesiapan fisik calon jem

Anggota DPR RI Edy Wuryanto mendesak penguatan perlindungan tenaga kesehatan menyusul wafatnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau dr. Icha, dari NTT. Kasus ini menjadi momentum penting untuk menyoroti urgensi perlindungan Tenaga Kesehatan di Indones

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

DPR RI mengecam keras dugaan intimidasi yang dilakukan anggota DPRD Timor Tengah Utara terhadap dokter Icha, memicu investigasi Kemenkes dan sorotan terhadap perlindungan tenaga kesehatan.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membuka jutaan lapangan kerja, menyoroti dampak positif yang luput dari perhatian publik.

Pastikan BBM subsidi tepat sasaran! BPH Migas gandeng mahasiswa awasi penyaluran energi agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan.

Gus Irfan mengatakan, pelaksanaan haji 2026 lebih baik dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, pencapaian tersebut tidak bisa berbangga.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyatakan optimisme tinggi terhadap penyelenggaraan haji ke depan, menggarisbawahi dampak positif dari pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang membawa perbaikan signifikan.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memastikan kenaikan biaya haji akibat lonjakan harga avtur tidak dibebankan kepada jemaah, menjaga keberpihakan negara.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditahan KPK terkait kasus korupsi kuota haji tambahan yang merugikan negara dan jemaah haji reguler. Keputusan pembagian kuota 50:50 diduga jadi pemicunya.

KPK menduga praktik **korupsi kuota haji** 2024 melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya Gus Alex. Perintah pembagian kuota tambahan diduga telah terjadi sejak November 2023.

Anggota DPR RI menegaskan masyarakat agar tidak tergiur tawaran berangkat haji menggunakan visa non-haji yang tidak resmi karena berisiko tinggi dan dapat berujung pada deportasi hingga hukuman penjara, menjadikan Haji Ilegal sebagai ancaman serius.