Dislautkan Kalsel Permudah Legalitas Kapal Nelayan di Kotabaru, Jamin Kepastian Hukum

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel bersama KSOP Kotabaru memfasilitasi pengurusan legalitas kapal nelayan di Kotabaru. Upaya ini memastikan nelayan memperoleh kemudahan dokumen penting.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dislautkan Kalsel) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kotabaru telah berkolaborasi untuk melayani pengurusan legalitas 189 kapal nelayan. Pelayanan ini dilaksanakan di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, guna mendekatkan akses bagi masyarakat pesisir. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung sektor perikanan.

Kepala Dislautkan Kalsel, Rusdi Hartono, menjelaskan bahwa fasilitasi pengurusan legalitas ini dilakukan melalui Gerai Perizinan Kapal Perikanan. Kehadiran layanan tersebut bertujuan mempercepat proses dokumen sekaligus mendekatkan pelayanan publik kepada para nelayan. Nelayan tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke pusat pelayanan untuk mengurus administrasi kapal mereka.

Rusdi Hartono menegaskan bahwa nelayan merupakan pilar penting dalam perekonomian daerah, sehingga kebutuhan mereka akan legalitas kapal harus difasilitasi dengan baik. Pemerintah berupaya memastikan setiap kapal memiliki dokumen lengkap sesuai ketentuan, agar kegiatan usaha dapat berlangsung aman dan tertib. Layanan jemput bola ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi.

Akselerasi Layanan Dokumen untuk Nelayan

Pelayanan perdana Gerai Perizinan Kapal Perikanan dilaksanakan di Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 109 kapal berhasil diukur untuk penerbitan Pas Kecil, Pas Besar, dan E-Buku Kapal Perikanan (EBKP). Inisiatif ini menunjukkan responsifnya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendesak para nelayan.

Layanan kemudian dilanjutkan ke beberapa desa lain di wilayah tersebut, yaitu Desa Sebanti, Sepagar, Terangkih, dan Semaras. Di desa-desa ini, tambahan 80 kapal nelayan berhasil dilayani legalitasnya. Dengan demikian, total 189 kapal nelayan telah terlayani selama dua hari kegiatan berlangsung, mencerminkan efektivitas pola jemput bola.

Pola pelayanan jemput bola ini menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kendala geografis dan aksesibilitas yang sering dihadapi nelayan. Nelayan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan waktu ekstra untuk datang ke pusat layanan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pentingnya Legalitas Kapal Perikanan

Legalitas kapal perikanan memiliki peran krusial yang melampaui sekadar aspek administrasi. Kepemilikan dokumen resmi memberikan kepastian hukum bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan di laut. Ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai pelaku ekonomi di sektor kelautan.

Selain itu, legalitas kapal juga mendukung tata kelola perikanan tangkap yang tertib dan berkelanjutan. Dengan kapal yang terdaftar dan berizin, pemerintah dapat lebih mudah memantau dan mengatur aktivitas penangkapan ikan. Ini penting untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan mencegah praktik penangkapan ikan ilegal.

Rusdi Hartono menekankan bahwa kapal merupakan aset utama dan sumber penghidupan bagi keluarga nelayan. Oleh karena itu, memastikan setiap kapal memiliki dokumen lengkap adalah prioritas. Upaya ini tidak hanya melindungi nelayan secara individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi komunitas pesisir secara keseluruhan.

Dampak Positif bagi Kesejahteraan Nelayan

Melalui layanan yang lebih cepat, mudah, dan responsif ini, Dislautkan Kalsel berharap dapat meningkatkan jumlah kapal yang memiliki dokumen resmi. Peningkatan kepatuhan administrasi ini akan memperkuat tata kelola perikanan tangkap di Kalimantan Selatan. Ini merupakan langkah maju menuju pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik.

Peningkatan jumlah kapal berdokumen resmi secara langsung akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan legalitas yang jelas, nelayan dapat beroperasi dengan tenang, terhindar dari masalah hukum, dan berpotensi mengakses program-program bantuan pemerintah. Ini juga membuka peluang untuk pengembangan usaha perikanan yang lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, inisiatif Dislautkan Kalsel ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor perikanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di bidang kelautan dan perikanan.

Sumber: AntaraNews