Pemprov Banten Kaji Solusi Kuota Afirmasi SPMB Tak Terisi Akibat Data Desil

Sejumlah kuota afirmasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Banten tidak terisi karena kendala data desil calon siswa. Pemprov Banten tengah mencari solusi agar siswa berhak tetap bisa diterima.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menghadapi persoalan serius terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur afirmasi. Banyak kuota yang seharusnya terisi justru kosong karena kendala data status desil calon siswa. Situasi ini mencuat pada tahap verifikasi administrasi yang sedang berlangsung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, menjelaskan bahwa sejumlah pendaftar jalur afirmasi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kategori desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Permasalahan ini ditemukan di berbagai wilayah, termasuk Tangerang Raya.

Pemprov Banten tidak dapat serta-merta menerima siswa yang tidak memiliki data desil tersebut. Pemerintah daerah harus memiliki dasar yang valid untuk memastikan tingkat kesejahteraan keluarga calon siswa. Oleh karena itu, Pemprov Banten sedang berupaya mencari jalan keluar bersama dinas terkait.

Kendala Data Desil Hambat Penerimaan Siswa Afirmasi

Data status desil menjadi krusial dalam proses verifikasi jalur afirmasi SPMB di Banten. Calon siswa yang tidak terdaftar dalam kategori desil pada DTSEN otomatis tidak memenuhi syarat. Kondisi ini menjadi hambatan utama bagi mereka yang seharusnya berhak mendapatkan kesempatan melalui jalur afirmasi.

Sekda Deden Apriandhi menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa sembarangan menerima siswa tanpa data valid. Verifikasi tingkat kesejahteraan keluarga memerlukan dasar yang kuat. Jika diterima tanpa data desil yang jelas, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan penentuan kategori.

Permasalahan ini berdampak cukup luas di Banten. Laporan sementara menunjukkan hampir 50 siswa di wilayah Tangerang Raya gagal diterima melalui jalur afirmasi. Jumlah ini belum termasuk data dari daerah lain seperti Serang, Pandeglang, dan Lebak, yang diperkirakan juga mengalami masalah serupa.

Upaya Pemprov Banten Mencari Jalan Keluar

Menanggapi kekosongan kuota afirmasi, Pemprov Banten tidak tinggal diam dan terus membahas opsi penyelesaian. Diskusi intensif dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial Provinsi Banten. Tujuannya adalah menemukan solusi terbaik bagi para calon siswa yang terkendala administrasi.

Deden Apriandhi membuka kemungkinan bahwa siswa yang terkendala administrasi tetap bisa diterima. Syaratnya adalah jika verifikasi lapangan membuktikan mereka memang berhak. Dinas Sosial Provinsi Banten akan mencoba memberikan kriteria setelah melakukan tinjauan langsung ke rumah-rumah calon siswa.

Proses verifikasi 'door to door' ini diharapkan dapat menjadi solusi. Meskipun waktu yang tersedia sudah mepet, Pemprov Banten berkomitmen untuk mengupayakan hal tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh warganya.

Evaluasi Sistem untuk Penerimaan Siswa Mendatang

Persoalan data desil ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Banten. Deden Apriandhi menegaskan bahwa kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi. Perbaikan sistem penerimaan siswa baru ke depannya sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya masalah serupa.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melakukan proses afirmasi lebih awal pada tahun depan. Dengan demikian, verifikasi data dan penanganan kendala dapat dilakukan jauh-jauh hari. Hal ini diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah administrasi.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB akan terus dilakukan. Pemprov Banten berkomitmen untuk menciptakan sistem penerimaan siswa yang lebih baik dan inklusif. Tujuannya agar tidak ada lagi siswa berhak yang terhambat karena masalah teknis data.

Sumber: AntaraNews