nelayan kecil

Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid mendorong percepatan legalisasi kapal nelayan kecil di NTB demi memudahkan akses BBM subsidi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga produktivitas perikanan.

Indonesia menilai pendekatan larangan subsidi perikanan yang seragam dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak adil dan berpotensi merugikan nelayan kecil, sehingga mendorong penguatan mekanisme perlakuan khusus bagi negara berkembang.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera memberikan perlindungan nelayan cuaca ekstrem, mengingat kondisi ekstrem mengancam keberlangsungan hidup dan produksi perikanan di berbagai wilayah pesisir.

Peringkat Indeks Kesehatan Laut Indonesia naik pada tahun 2025, namun Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) menyoroti bahwa peningkatan ini belum berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil dan keberlanjutan ekosistem laut.