Pemkot Mataram Alokasikan Rp68 Miliar untuk Penanggulangan Kemiskinan Mataram 2026

Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmen serius dengan mengalokasikan Rp68 miliar untuk Penanggulangan Kemiskinan Mataram pada tahun 2026, menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp68 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menegaskan komitmen daerah. Komitmen serius ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut secara berkelanjutan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menegaskan bahwa alokasi dana tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemkot Mataram dalam mengatasi isu kemiskinan. Dana ini akan disebar ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk implementasi program yang terencana. Peningkatan anggaran ini bertujuan untuk intervensi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, angka kemiskinan di kota tersebut pada tahun 2025 tercatat sebanyak 39.816 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,85 persen atau berkurang 3.924 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan adanya progres positif yang perlu terus ditingkatkan.

Peningkatan Anggaran dan Komitmen Pemkot Mataram

Pemkot Mataram telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp68 miliar khusus untuk penanggulangan kemiskinan di tahun 2026. Jumlah ini meningkat dari kisaran Rp54 miliar pada tahun sebelumnya, mencerminkan prioritas pemerintah daerah yang kuat. Peningkatan ini diharapkan memperkuat upaya pengentasan kemiskinan yang telah berjalan dan memberikan dampak lebih besar.

Lalu Alwan Basri, Sekda Kota Mataram, menyatakan bahwa kenaikan anggaran ini dialokasikan untuk berbagai program intervensi yang lebih komprehensif. Program-program tersebut akan dilaksanakan melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mencapai sasaran yang lebih tepat. Hal ini menunjukkan pendekatan terkoordinasi dan multi-sektoral dari Pemkot Mataram.

Angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2025 tercatat 39.816 jiwa, menurut data BPS Kota Mataram. Ini merupakan penurunan 0,85 persen atau 3.924 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Data ini menjadi dasar evaluasi dan perencanaan program penanggulangan kemiskinan Mataram ke depan agar lebih efektif.

Strategi Komprehensif untuk Kualitas Hidup Warga

Program penanganan kemiskinan Mataram tidak hanya berfokus pada peningkatan penghasilan masyarakat semata, melainkan juga pada pembangunan kapasitas. Pemkot Mataram juga menyasar aspek infrastruktur dasar dan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Pendekatan holistik ini diharapkan memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Intervensi yang direncanakan meliputi program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas serta keterampilan warga. Edukasi berkelanjutan mengenai kemandirian ekonomi juga menjadi prioritas utama. Langkah-langkah ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu keluar dari garis kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, penanganan infrastruktur dasar seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan terus dilakukan. Peningkatan fasilitas sanitasi juga menjadi bagian penting dari strategi ini untuk kesehatan masyarakat. Penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan juga tetap menjadi upaya utama Pemkot Mataram.

Sinergi Program dan Akurasi Data untuk Efektivitas

Sekda Lalu Alwan Basri menekankan pentingnya penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini krusial agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, khususnya bagi warga di Desil 1 hingga Desil 6. Akurasi data menjadi kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan.

Program pengentasan kemiskinan di Kota Mataram juga akan dipadukan dengan inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Integrasi program seperti Program Desa Berdaya bertujuan menghindari tumpang tindih kebijakan yang tidak perlu. Sinergi ini memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Intervensi dalam program penanggulangan kemiskinan juga melibatkan Dana Pokok Pikiran (Pokir) dari kalangan legislatif. Dana ini berasal dari tingkat Kota Mataram, provinsi, hingga pemerintah pusat, menunjukkan dukungan luas. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengatasi masalah kemiskinan di Mataram.

Sumber: AntaraNews