Begini Strategi OJK Cegah Kejahatan di Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola asuransi dan manajemen risiko sebagai kunci utama menjaga kepercayaan nasabah. Simak upaya kolaboratif OJK, DPR RI, dan asosiasi industri untuk ekosistem asuransi yang lebih sehat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan perbankan demi menjaga stabilitas dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional, menghadapi kompleksitas aktivitas dan digitalisasi.

OJK juga bersinergi dengan KPK dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan dengan berbagai langkah kerja sama yang terus dilakukan.

POJK Nomor 14 Tahun 2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya antikorupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.

Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik.

OJK memiliki 4 langkah untuk menghindari fraud atau kecurangan di internal lembaga.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

OJK sedang membangun National Fraud Portal di IASC untuk penanganan kasus penipuan yang lebih cepat dan terkoordinasi, meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Perlindungan konsumen pinjol menjadi krusial di tengah modus penipuan yang kian kompleks dan adaptif.

OJK mengingatkan investor pasar modal syariah agar tidak terjebak FOMO di tengah lonjakan investor dan transaksi saham syariah.

Perkembangan pasar modal syariah dalam 15 tahun terakhir telah mengalami transformasi besar.

Kapitalisasi pasar saham syariah tercatat mencapai sekitar Rp 7.225 triliun atau tumbuh lebih dari 5 persen secara tahunan.

Menariknya, pertumbuhan ini terjadi di tengah dinamika global dan sentimen rebalancing indeks MSCI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera melakukan verifikasi data nasabah BPR Kamadana di Bali setelah OJK mencabut izin usahanya akibat fraud, memastikan simpanan nasabah tetap terjamin.

Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku penipuan dengan menghadirkan proyek fiktif atau bahkan borrower yang tidak nyata.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita berbagai dokumen dan data transaksi dari kantor PT DSI dalam penggeledahan terkait dugaan fraud. Penggeledahan ini menjadi langkah penting dalam mengungkap kasus Polri Sita Dokumen PT DSI yan

OJK telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT DSI.

Jasindo menegaskan bahwa penerapan strategi anti fraud bukan hanya merupakan kewajiban internal semata, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen perusahaan.