Sorot
{{caption}}
Siang Dampingi Prabowo Makan MBG, Malamnya Dadan Dicopot dari Kepala BGN

{{caption}}
Prabowo Rombak Pimpinan BGN, Tekankan Perbaikan Kinerja dan Tata Kelola

{{caption}}
3 Petinggi BGN Dicopot di Tengah Isu Jual Beli Titik SPPG, Ini Jawaban Istana

{{caption}}
Profil Mayjen TNI Trenggono, Wakil Kepala BGN yang Baru

{{caption}}
Alasan Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN

{{caption}}
Profil dan Sepak Terjang Nanik S Deyang Kepala BGN yang Baru

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab dan DPRK Sepakati Perpanjangan PPPK Aceh Barat hingga 2027, Cari Solusi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK bersepakat untuk memperpanjang status Perpanjangan PPPK Aceh Barat hingga tahun 2027, di tengah tantangan anggaran dan komitmen terhadap nasib pegawai.

{{caption}}
PGRI Jateng Mendesak Standardisasi Gaji Guru PPPK untuk Kesejahteraan Merata

PGRI Jawa Tengah menyoroti pentingnya standardisasi gaji guru PPPK, terutama bagi yang berstatus paruh waktu, demi memastikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan finansial di seluruh wilayah.

{{caption}}
Pemprov Kepri Harap Gaji PPPK Diambil Alih Pusat untuk Jaga Stabilitas Anggaran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

{{caption}}
Angin Segar! Pemprov Jambi Pastikan THR PPPK Paruh Waktu Cair Sebelum Lebaran 2026

Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kabar gembira bagi ribuan PPPK paruh waktu dengan memastikan pencairan THR sebelum Lebaran 2026, sebuah kebijakan yang menjadi perhatian khusus bagi para abdi negara.

{{caption}}
Pemprov Banten Pastikan PPPK Paruh Waktu Terima THR 2026, Anggaran Rp9,5 Miliar Disiapkan

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

{{caption}}
DPRD Dorong Kenaikan TPP PPPK Tangerang, Menanti Restu Kemendagri dan Kemenkeu

Usulan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tangerang telah diajukan dan kini menunggu persetujuan Kemendagri serta Kemenkeu, memicu harapan peningkatan kesejahteraan.

{{caption}}
Pemkab Serang Sepakati Besaran Insentif PPPK Paruh Waktu, Guru TK hingga SD Terima Jutaan Rupiah

Pemerintah Kabupaten Serang resmi menetapkan besaran insentif PPPK paruh waktu. Simak rinciannya dan kapan pencairan dana insentif ini akan dilakukan.

{{caption}}
Pemkab Tulungagung Siapkan Rp50 Miliar untuk Gaji PPPK Paruh Waktu 2026: Tidak Pengaruhi Belanja Pegawai

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

{{caption}}
DPRD Gorontalo Utara Pastikan Anggaran PPPK Paruh Waktu 2026, Besarannya Masih Jadi Sorotan

DPRD Gorontalo Utara telah menganggarkan gaji untuk 1.112 PPPK Paruh Waktu di tahun 2026, namun besaran Rp300 ribu per bulan menuai perhatian. Simak detailnya!

{{caption}}
Fakta Unik 1.119 PPPK Tapin: Paruh Waktu Perkuat Layanan Publik, Berapa Gaji Mereka?

Pemerintah Kabupaten Tapin mengangkat 1.119 PPPK paruh waktu untuk memperkuat layanan publik. Berapa gaji yang diterima dan bagaimana masa kontrak mereka? Simak selengkapnya!

{{caption}}
Fakta Unik: Pemkab Cianjur Ajukan 7.000 PPPK Paruh Waktu, Siap Perkuat Layanan Publik!

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengajukan 7.000 calon PPPK Paruh Waktu untuk memperkuat layanan publik. Penasaran bagaimana dampaknya bagi Cianjur?

{{caption}}
Aturan Gaji bagi Non ASN Jadi PPPK yang Pengangkatannya Ditunda hingga 2026

Pemerintah mengatur gaji dan tunjangan bagi non-ASN yang diangkat sebagai PPPK pada Maret 2026, termasuk masa transisi dan larangan pengangkatan baru.

{{caption}}
Gubernur Bobby Nasution Minta Kenaikan Gaji Guru Sumut Setiap Hardiknas untuk Sejahterakan Pendidik

Gubernur Sumut Bobby Nasution mendesak Dinas Pendidikan untuk menaikkan gaji guru, khususnya PPPK paruh waktu dan GTT, setiap Hardiknas demi meningkatkan kesejahteraan pendidik di wilayahnya.

{{caption}}
Pemkab Tuban Gelar Uji Kompetensi untuk Evaluasi PPPK Paruh Waktu

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BKPSDM melakukan uji kompetensi terhadap 693 PPPK paruh waktu. Evaluasi PPPK Tuban ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan kompetensi pegawai sesuai regulasi terbaru.

{{caption}}
Bupati Jember Tegaskan Tidak Ada PHK PPPK Jember hingga 2027

Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jember! Bupati Muhammad Fawait memastikan tidak akan ada PHK PPPK Jember hingga tahun 2027, baik penuh waktu maupun paruh waktu, asalkan kinerja tetap optimal.

{{caption}}
Pemkot Singkawang Jamin Tidak Ada Pemutusan Kontrak PPPK Paruh Waktu, Anggaran Aman Terkendali

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

{{caption}}
Pemprov Gorontalo Cairkan THR Lebaran 2026 untuk PPPK Paruh Waktu, Wujud Keadilan Aparatur

Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dengan mencairkan THR Lebaran 2026 bagi PPPK paruh waktu, sebuah langkah progresif demi keadilan dan kebersamaan aparatur daerah.

{{caption}}
Kemendikdasmen Beri Relaksasi Penggunaan Dana BOSP 2026 untuk Honor Guru dan Tendik

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan relaksasi penggunaan Dana BOSP 2026 untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN, sebuah langkah strategis yang patut diketahui.

{{caption}}
Mendagri Sebut Gaji PPPK Bisa Dilakukan Jika Daerah Berani Efisiensi

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

{{caption}}
Pemprov NTB Tunjuk BPR NTB sebagai Penyalur Gaji PPPK, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

{{caption}}
Pemprov Sulbar Terapkan Kebijakan WFH PPPK Selama Dua Bulan Akibat Kondisi Fiskal Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

{{caption}}
Gaji PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ketahui Besaran dan Tunjangan Resminya

Temukan informasi lengkap mengenai gaji PPPK tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tahun 2025.

{{caption}}
Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Natuna Dijadwalkan Desember 2025, Ini Alasannya

Pemerintah Kabupaten Natuna mengumumkan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu akan dilaksanakan pada Desember 2025, lebih lambat dari daerah lain. Penundaan ini disebabkan perbaikan dokumen 50 tenaga non-ASN.

{{caption}}
Fakta Menarik: 3.078 Honorer di Bekasi Dipastikan Jadi PPPK Paruh Waktu, Anggaran Rp93 Miliar Siap!

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan 3.078 honorer diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu Bekasi. Anggaran Rp93 miliar telah disiapkan, namun prosesnya masih menunggu Keputusan Bupati. Bagaimana nasib mereka?