PKB Nilai Polemik Ijazah Jokowi Tidak Perlu Menyita Perhatian Publik

Mantan politisi NasDem mengaku hanya tertawa saat menyinggung masalah tersebut bersama Jokowi.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi permintaan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla agar dirinya menunjukkan ijazah asli ke publik.

JK menyayangkan polemik ijazah Jokowi tersebut masih terus bergulir. Banyak pihak dirugikan termasuk Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan JK setelah melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri.

"Ya nanti, nanti akan saya buka di sidang pengadilan, biar terang benerang semuanya," ujar Jokowi

Meski menyesalkan, Jokowi memutukan proses hukum ini harus dijalani agar perkara ijazah palsu yang menghebohkan tersebut menjadi terang benderang.

Amien menilai kasus ini sebenarnya tak perlu berlarut-larut seperti saat.

Presiden ke-7 Joko Widodo mengaku sedih soal ijazahnya yang dituding palsu hingga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Mega menyebut, bila ijazahnya benar maka sebaiknya tunjukkan saja ke publik.

Golkar meminta para pihak sebaiknya menunggu proses hukum yang sedang berlangsung.

PKB mendukung usulan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri agar Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazahnya.

Di tengah kusutnya kasus ijazah Jokowi, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut angkat bicara.

Kepolisian menegaskan sudah berjalan sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain Din Syamsuddin, tim kuasa hukum Roy Suryo juga masih mengumpulkan dukungan dari sejumlah aktivis dan tokoh lain.

Menurut Refly, perkara yang menjerat Roy dan dr Tifa bukan tindak pidana yang mengharuskan untuk dilakukan upaya paksa berupa penangkapan.

Penangkapan Roy Suryo dan Tifa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong tudingan ijazah palsu Jokowi.

Pada sidang tersebut mediator semula dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Adi Sulistiyono digantikan hakim mediator Arif Budi Cahyono.

Dokter Tifa sempat menunjukkan bahwa dirinya berada di salah satu ruangan di gedung Polda Metro Jaya.

Ajeng mengatakan, pihaknya segera memastikan terlebih dahulu keterkaitan mediasi yang akan datang dengan melakukan koordinasi dengan klien serta panitera.

Mediasi dimulai pukul 10.50 WIB dilakukan di salah satu ruang PN Solo dipandu Prof Adi Sulistiyono, Guru Besar dan dosen UNS.

Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) menggelar sidang kedua kasus gugatan dengan nomor 101/Pdt.G/2026/PN Skt, Selasa (19/5).

Gugatan kali ini diajukan Sigit Pratomo alumi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2000 yang berprofesi sebagai advokat dan kurator.

Menurut Irpan, pihaknya menerima sepenuhnya putusan PN Surakarta yang sebelumnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dengan terbitnya akta tersebut, perkara secara resmi bergerak menuju kewenangan Pengadilan Tinggi Semarang untuk diperiksa pada tingkat Banding.