Ijazah Jokowi

Pernyataan tersebut disampaikan kubu Jokowi seusai sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (27/8).

Hal itu dikatakan dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta, Rabu (12/8).

Jokowi meminta agar perkara menyeret Dokter Tifa dan Roy Suryo tersebut segera masuk ke pokok perkara, bukan berputar di praperadilan.

Dipercaya bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya perlu melakukan perbaikan pada struktur dakwaan terhadap Dokter Tifa.

Dokter Tifa berpendapat Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital.

Kawasan PN Jakarta Timur dijaga ketat aparat kepolisian saat Dokter Tifa bacakan eksepsi kasus ijazah Jokowi

Sidang perdana terkait dugaan pencemaran nama baik Presiden Jokowi, akan dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan oleh dokter Tifa.

Kepolisian menegaskan sudah berjalan sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain Din Syamsuddin, tim kuasa hukum Roy Suryo juga masih mengumpulkan dukungan dari sejumlah aktivis dan tokoh lain.

Menurut Refly, perkara yang menjerat Roy dan dr Tifa bukan tindak pidana yang mengharuskan untuk dilakukan upaya paksa berupa penangkapan.

Penangkapan Roy Suryo dan Tifa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong tudingan ijazah palsu Jokowi.

Pada sidang tersebut mediator semula dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Adi Sulistiyono digantikan hakim mediator Arif Budi Cahyono.

Dokter Tifa sempat menunjukkan bahwa dirinya berada di salah satu ruangan di gedung Polda Metro Jaya.

Ahmad menyatakan keberatan atas langkah penyidik. Menurut dia, Roy selama ini kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan dan rutin menjalani wajib lapor.

Informasi penangkapan itu disampaikan tim kuasa hukum dokter Tifa, Aziz Yanuar.

Rismon didampingi penasihat hukumnya, Jahmada Girsang dan Ketua Militan Gibran Nusantara Andi Aswan.

Menurut kubu Jokowi, status P21 membuka jalan bagi perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Jokowi untuk segera disidangkan di pengadilan.

Jaksa sudah menyatakan tak ada lagi kekurangan dalam berkas perkara sebelumnya dikirim kepolisian ke Kejati DKI Jakarta.

Mediasi dimulai pukul 10.50 WIB dilakukan di salah satu ruang PN Solo dipandu Prof Adi Sulistiyono, Guru Besar dan dosen UNS.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan soliditas PDIP semakin menguat, meskipun Presiden Jokowi berencana menemui kader PSI di berbagai daerah. Djarot juga berharap Jokowi memberikan klarifikasi terkait polemik ijazah.