Elite PSI Sebut Jokowi Tertawa Bahas JK Minta Ijazah Ditunjukkan ke Publik

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) Bestari Barus angkat bicara soal pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazahnya. Mantan politisi NasDem mengaku hanya tertawa saat menyinggung masalah tersebut bersama Jokowi.

"Kami berdua tadi tertawa, bahkan agak mau terbahak gitu ya. Kalau pak JK ingin memperlihatkan ijazahnya, atau surat nikahnya kepada publik, atau surat yang lain yang menurut beliau mudah, cuma buka lemari, itu silakan saja diperlihatkan," ujar Bestari usai bertemu Jokowi di kediaman Jokowi daerah Sumber, Solo, Senin (13/4).

Namun, menurut Barus, JK tidak menyeragamkan pemikirannya menjadi standar publik.

"Pak Jokowi punya sikap bahwa 'kalau pengadilan minta, ya akan saya tunjukkan'. Tapi selain daripada itu, itu hak privat beliau," ujar dia.

Bestari menemui Jokowi untuk membicarakan sejumlah hal. Selain Politik, mereka juga menyinggung soal isu ijazah kembali mencuat setelah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla ikut terseret.

"(Bicara) politik iya, ijazah tipis-tipis, hal-hal lain iya," kata Bestari.

Wapres ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) mempunyai solusi menyelesaikan polemik terkait tudingan ijazah palsu presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurut JK, polemik ijazah palsu ini sebenarnya sederhana.

Dia meyakini Jokowi memiliki ijazah asli, sehingga tinggal diperlihatkan ke publik.

Pernyataan itu disampaikan JK setelah melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Laporan dilayangkan JK terkait tudingan Rismon menyebutnya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan di kasus ijazah Jokowi.

"Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli. Ya sebenarnya kita setop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu, itu saja. Supaya ini habis waktu kita," kata JK di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut dia, polemik sudah berlangsung terlalu lama berjalan dua hingga tiga tahun. Dampaknya menurut JK meresahkan dan merugikan banyak pihak.

"Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan," ujar dia.

"Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu," sambung JK.



JK meyakini Jokowi memahami dampak sosial tersebut. Dia berharap persoalan ini segera diakhiri.

"Saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalah 2-3 tahun ini. Tinggal dikasih lihat, selesai. Tinggal dikasih lihat masyarakat saja selesai," ucap JK.

Politisi senior Golkar ini menilai langkah itu lebih baik dibanding konflik berkepanjangan. JK berharap polemik ini bisa ditutup dalam waktu dekat.

"Saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu karena daripada kita bersiteru, ada kelompok bersiteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, hilang. Nah itu lah kita harapkan. Selesai lah bulan ini menunjukkan ijazah saya," ujar dia.

"Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagaimana Presiden tidak menginginkan masyarakatnya pecah belah karena soal kecil ini," dia menandaskan.